tirto.id - Jumat pagi, 23 Mei 1997, suasana di Kota Banjarmasin seperti hari-hari sebelumnya. Warga beraktivitas seperti biasa, seolah-olah memang tak akan terjadi apa-apa. Tapi, selepas siang, pusat nadi Kalimantan Selatan itu berubah bak neraka.
Hari itu akan ada hajatan besar di pusat kota menjelang Pemilu 1997. Golkar yang mendapat giliran berkampanye. Kampanye dipusatkan di Lapangan Kamboja, yang diramaikan panggung hiburan rakyat dan menghadirkan artis-artis dari Jakarta.
Ini kampanye putaran terakhir sehingga bakal digelar besar-besaran. Selain itu, dua tamu datang dari Jakarta: Menteri Sekretaris Kabinet Saadilah Mursjid dan Ketua Majelis Ulama Indonesia KH Hasan Basri (Hermawan Sulistyo dalam Syamsuddin Haris, Kecurangan dan Perlawanan Rakyat dalam Pemilu 1997; 1999: 186).
Golkar saat itu kekuatan terbesar di antara 2 kontestan pemilu lain, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia. Didukung penuh oleh rezim Orde Baru, Golkar kerap mengerahkan komponen penting pemerintahan untuk mendukung aksi kampanyenya, termasuk di Banjarmasin.
Tak ada yang mengira petaka segera tiba.
Prahara Selepas Salat Jumat
Raungan sepeda motor di pusat kota siang itu. Anak-anak muda yang hendak meramaikan kampanye Golkar itu tampaknya gagal paham bahwa mereka berulah pada waktu yang salah. Tengah hari itu, masyarakat muslim di Banjarmasin tengah menjalankan salat Jumat.
Aparat keamanan sebenarnya sudah melarang massa kampanye Golkar melewati Masjid Noor, terletak di Jalan Pangeran Samudera, dengan melakukan pemblokiran. Pasalnya, salat Jumat masih berlangsung dan jemaah meluber hingga ke jalan di depan halaman muka masjid tersebut.
Namun, para pengikut kampanye partai penguasa yang didukung Satgas Golkar itu tetap ngotot ingin melalui jalan tersebut. Dalihnya, salat Jumat sudah hampir selesai.
Selepas Jumatan, massa berdatangan dari segala penjuru. Sasaran pertama yang dituju adalah Kantor DPD Golkar Kalimantan Selatan (Tempo Interaktif, Volume 4, 1997). Massa terlibat bentrok dengan Satgas Golkar dari Pemuda Pancasila dan Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan Indonesia (FKPPI), yang beranggotakan anak-anak dari keluarga militer.
Jumlah massa jauh lebih banyak dan semakin besar jika dibandingkan Satgas Golkar. Sejak pukul 14.00, situasi kian genting. Massa yang hampir seluruhnya membawa senjata tajam bergerak ke pusat kota dan menghancurkan apa saja yang mereka temui.
"Suasana sangat mengerikan. Massa bahkan mulai membawa senjata tajam seperti celurit dan parang," ujar seorang saksi mata, yang saat itu menjadi anggota pemadam kebakaran (Banjarmasin Post, 23 Mei 2014).
Gedung, rumah, mobil, dan sejumlah fasilitas umum tak luput dari amuk massa. Bentrok fisik terjadi. Korban jiwa berjatuhan.
Prahara itu berlangsung hingga dini hari. Semula hanya dua kubu yang berseteru, kemudian melebar hingga melibatkan banyak pihak lain.
Bermula dari kampanye politik, kerusuhan itu berkembang jadi sentimen agama dan etnis. Mulanya, ada isu bahwa Masjid Noor akan dibakar. Massa bergolak, termasuk dari etnis Madura. Itu merembet pada elemen etnis dari Maluku yang bersitegang dengan kelompok dari Sulawesi Selatan (Bugis, Buton, dan Makassar).
Warga Tionghoa juga tak luput dari sasaran dengan mengembuskan sentimen anti-Cina. Permukiman mereka dirusak, dibakar, dan dijarah (Muhammad Hisyam, Krisis Masa Kini dan Orde Baru, 2017: 225).
Kerusuhan Paling Parah di Banjarmasin
Dilihat dari skala kerusuhan, jumlah korban dan kerugian yang ditimbulkan, prahara 23 Mei 1997 termasuk salah satu yang paling parah menjelang berakhirnya kekuasaan Soeharto. Namun, akibat ketertutupan pemerintah, tidak ada laporan yang akurasinya bisa dipercaya penuh mengenai apa yang sesungguhnya terjadi di lapangan saat itu. Berita-berita sangat terbatas dan tidak sebanding (Sulistyo, 1999:185).
Menurut data hasil investigasi Tim Pencari Fakta Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), tercatat 123 korban tewas, 118 orang luka-luka, dan 179 lain hilang. Sementara Komnas HAM melaporkan ada 199 orang yang hilang, dan 2 di antaranya berhasil ditemukan.
Dari jumlah korban yang tewas, sebagian besar adalah mereka yang sama sekali tidak terlibat konflik. Mereka ditemukan mati hangus karena terjebak di gedung-gedung yang dibakar oleh massa.
Kerugian dari sisi materiil juga besar. Pusat pertokoan, kantor pemerintahan, tempat peribadatan, sekolah, hingga rumah warga, termasuk kediaman seorang pendeta bahkan rumah panti jompo, dirusak, dibakar, dan dihancurkan.
Berdasarkan data dari Lembaga Bantuan Hukum Nusantara (LBHN) Banjarmasin, pusat perbelanjaan yang hancur atau dibakar antara lain Junjung Buih Plaza, Lima Cahaya Departemen Store, Swalayan Sari Kaya, Swalayan Siaolatama, Mitra Plaza, Arjuna Plaza, dan Banjarmasin Teater. Hotel Kalimantan (tempat menginap tamu-tamu politik Golkar dari Jakarta), Bank Lippo, Apotek Casio, Restoran Fajar, juga mengalami hal serupa.
Selain itu, ada 5 gereja dan 1 kelenteng yang dirusak. Begitu pula Kantor DPD I Golkar Kalimantan Selatan dan sejumlah kantor pemerintahan, kantor-kantor pelayanan publik, hingga beberapa unit kendaraan bermotor.
Kerusuhan 23 Mei 1997 masih menyisakan kenangan pahit bagi warga Banjarmasin.
Asmara Nababan, anggota Komnas HAM yang menyelidiki peristiwa ini, mengatakan bahwa ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintahan ikut mendorong aksi tersebut. Dalam wawancaranya dengan Tempo (30 Mei 1997), Nababan mengatakan, "Ada kejengkelan yang akumulatif terhadap birokrasi. Celakanya, pemerintah seringkali tidak memperhatikan hal itu."
Ia menambahkan: "Bukankah cukup bukti bahwa rakyat lebih percaya kepada gosip daripada keterangan resmi pemerintah seperti Gubernur, Pangdam, atau Walikota?”
Dan, kecenderungan semacam ini masih menjangkiti masyarakat Indonesia.
==========
Artikel ini dirilis pada 24 Mei 2017, dipublikasikan ulang dengan penyuntingan minor karena relevan dengan tema laporan mendalam Tirto mengenai kerusuhan di akhir kekuasaan Soeharto.
Editor: Fahri Salam
