Prabowo Subianto Jamin Jokowi Tidak Pernah Intervensi Pilkada

tirto.id - Presiden terpilih Prabowo Subianto menjamin Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak pernah melakukan intervensi atas proses Pilkada 2024. Hal itu disampaikan Prabowo dalam sambutannya di acara Kongres PAN di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat.

“Pak Jokowi tidak pernah ada urusan, silakan saja, tidak pernah ada intervensi. Saya jamin Pak Jokowi. Saya ketemu berkali-kali, dia tidak pernah nitip-nitip,” ucap Prabowo, Sabtu (24/8/2024) malam.

Prabowo menekankan, Jokowi juga tidak pernah cawe-cawe agar memenangkan orang tertentu dalam Pilkada 2024.

“Saya katakan harus benar, benar, dan salah, salah, saya pertangggungjawabkan, Pak Jokowi tidak pernah nitip-nitip, ini tidak pernah,” ucap Prabowo.

Di hadapan para kader PAN, Prabowo juga mengatakan bahwa pilkada harus diserahkan kepada para kader-kader muda. Siapapun yang nanti terpilih, harus dipersilakan.

Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Presiden, Hasan Nasby, meyakini DPR memiliki pertimbangan sendiri dengan menunda pengesahan revisi UU Pilkada. Hasan memastikan pemerintah menghormati sikap DPR dengan tidak mengesahkan revisi UU Pilkada dalam sidang paripurna yang dijadwalkan, Kamis (22/8/2024).

“DPR tentu punya pertimbangan sendiri, kita hari ini menyatakan bahwa tidak jadi mengesahkan [revisi] Undang-Undang Pilkada. Tentu ada pertimbangan sendiri. Apa pun itu pertimbangannya, kita hormati," kata Hasan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2024).

Hasan menuturkan, pemerintah akan mematuhi ketentuan perundang-undangan terakhir dalam pelaksanaan Pilkada 2024. Jika tidak ada perubahan Undang-Undang Pilkada, pemerintah akan mengikuti aturan terakhir, termasuk isi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Pilkada.

“Pemerintah ikut aturan yang berlaku terakhir saja. Jadi maksudnya, tidak bisa belok-belok. Sudah ada relnya nih, sudah kayak rel kereta," kata Hasan.

Hasan memastikan pemerintah tidak akan melawan ketentuan undang-undang. Pemerintah akan patuh sesuai amanat konstitusi yang berlaku. Ia pun meminta publik tidak perlu berburuk sangka dengan pemerintah saat ini.