Masuk tirto.id
tirto.id - Presiden Prabowo Subianto menyinggung pihak yang menginginkan agar banjir bandang hingga longsor di Sumatra agar berstatus bencana nasional. Hal ini ia nyatakan saat rapat sidang kabinet di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (15/12/2025).
Menurut Prabowo, pemerintah pusat telah menangani bencana Sumatra secara maksimal, meski longsor-banjir di sana tidak berstatus bencana nasional.
"Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kami sudah kerahkan, ini tiga provinsi dari 38 provinsi. Jadi, situasi terkendali. Saya monitor terus, ya," kata Prabowo.
Prabowo menyebutkan pemerintah berencana membentuk instansi yang fokus merehabilitasi dan merekonstruksi bangunan usai terkena bencana. Melalui instansi itu, pemerintah akan mendirikan hunian sementara maupun hunian tetap untuk korban bencana.
Di satu sisi, Prabowo mengaku tidak memahami mengapa banyak korban bencana yang menyampaikan rasa terima kasih kepada dia usai diberikan bantuan.
Kata Prabowo, pemberian bantuan itu bukan murni hasil kinerjanya, melainkan semua pihak yang terlibat dalam pemberian bantuan.
"Saya tidak mengerti bahwa terlalu banyak yang mengucapkan terima kasih kepada saya. Saya kira tolong disampaikan bahwa itu sesungguhnya bukan hasil saya," tuturnya.
"Itu adalah hasil kerja sama kita semua, terutama mereka-mereka yang di lapangan, mereka yang bekerja keras berminggu-minggu, mereka yang juga mempertaruhkan nyawa," sambung dia.
Prabowo menyadari masyarakat akan mengira bantuan dari Pemerintah Pusat berasal dari Presiden. Di satu sisi, saat ada program yang buruk, masyarakat juga akan langsung menyalahkan Presiden.
"Kalau Pemerintah Pusat sudah hadir atau elemen dari pemerintah pusat hadir, pasti mereka tahunya ini Bapak Prabowo, Bapak Presiden. Saya kira yaitu wajar rakyat berpikir seperti itu. Sebaliknya kalau enggak ada yang beres ya Bapak Presiden juga yang tanggung jawab. Jadi, yaitu risiko seorang pemimpin," urainya.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama
