Menuju konten utama

Tanpa Bantuan Pemerintah, Aceh Butuh 30 Tahun untuk Pulih

Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Bireuen, Athaillah, menyampaikan pentingnya intervensi dari pemerintah pusat dan penetapan status bencana nasional.

Tanpa Bantuan Pemerintah, Aceh Butuh 30 Tahun untuk Pulih
Rumah dan masjid yang tertimbun material longsor pasca bencana di Desa Lampahan Timur, Kecamatan Timang Gajah, Bener Meriah, Aceh, Minggu (14/12/2025). Berdasarkan data pos Komando tanggap darurat bencana hidrometeorologi Aceh mencatat sebanyak 14.352 rumah warga mengalami kerusakan berat dan ringan serta enam unit rumah ibadah rusak pasca bencana hidrometeorologi pada Rabu (26/11) lalu. ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas/agr

tirto.id - Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Bireuen, Athaillah, mengatakan bahwa tanpa intervensi dari pemerintah pusat dan penetapan status Bencana Nasional dalam penanganan bencana, pemulihan Aceh, khususnya Kabupaten Bireuen diprediksi akan berjalan sangat lambat, bahkan bisa memakan waktu hingga 30 tahun.

Athaillah, menyampaikan fakta lapangan yang mengkhawatirkan. Pada hari ke-20 pascabencana, Senin (15/12/2025), menurut dia, pemerintah daerah sudah dalam kondisi kewalahan dalam menghadapi kerusakan masif yang dialami Kabupaten Aceh.

“Saya juga berkesimpulan bahwa seandainya penanggulangan bencana banjir hidrometeorologi ini diserahkan kepada daerah, itu tidak akan mampu teratasi. Bahkan dikatakan mungkin untuk mengembalikan Aceh, secara umum kepada keadaan semula, butuh waktu 30 tahun, kalau hanya diserahkan kepada daerah sendiri,” kata Athaillah dalam konferensi pers yang digelar secara daring, Senin (15/12/2025).

Athaillah juga menyoroti adanya ketimpangan antara kerusakan infrastruktur dengan kemampuan fiskal daerah. Dia mengungkap data bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bireuen memiliki anggaran yang sangat minim untuk menghadapi bencana sebesar ini.

“BPBD Bireuen sendiri itu hanya dianggarkan sekitar Rp3 miliar. Sehingga untuk operasional saja kali ini belum bisa mencukupi, apalagi untuk menyelesaikan persoalan bencana banjir ini,” ucapnya.

Dengan anggaran sekecil itu, katanya, daerah harus menangani kerusakan di 17 kecamatan dan 609 kampung. Keterbatasan anggaran itu dihadapkan dengan kondisi di lapangan, yang digambarkan Athaillah seperti lapangan terbuka. Banjir bandang tidak hanya merusak, tetapi menghilangkan pemukiman warga.

“Banyak yang mengalami kehilangan jiwa, rumah hanyut, dan rumah rusak berat–yang tidak bisa dipakai lagi. Begitu juga dengan rumah yang ada, sebagian besarnya tertimbun lumpur, baik separuh rumah maupun sampai kepada atap rumah,” katanya.

"Bahkan ada rumah yang hanyut, dan ada rumah yang memang sudah hilang sama sekali. Jadi sudah seperti dataran, tidak ada lagi (bangunan), kita seperti melihat lapangan terbuka,” tambah Athaillah.

Athaillah juga menyinggung akses antardaerah yang belum pulih sepenuhnya, padahal sudah 20 hari berlalu sejak bencana. Beberapa daerah seperti Kota Lhokseumawe dan Takengon sudah mulai terbuka, tetapi untuk wilayah seperti Kabupaten Bener Meriah masih sulit aksesnya.

Alhamdulillah sampai hari ke-20 ini baru bisa terbuka dua akses jalan menuju ke [Kota] Lhokseumawe dan ke Takengon. Walaupun harus memutar, tetapi sudah terhubung hari ini. Tetapi ke [Kabupaten] Bener Meriah sendiri belum sepenuhnya bisa terakses. Selama ini masih menggunakan bantuan penyeberangan boat yang ada di tempat-tempat yang terputus jalan utamanya,” tuturnya.

Baca juga artikel terkait ACEH atau tulisan lainnya dari Nabila Ramadhanty

tirto.id - Flash News
Reporter: Nabila Ramadhanty
Penulis: Nabila Ramadhanty
Editor: Alfons Yoshio Hartanto