Menhut Sebut Prabowo Serahkan PBPH PT THL untuk Koridor Gajah

tirto.id - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyatakan bahwa konsesi PT Tusam Hutani Lestari (THL) di Aceh yang dimiliki Presiden Prabowo Subianto telah didonasikan untuk konservasi gajah.

Raja Juli menyatakan Prabowo merupakan sosok yang mencintai hutan dan satwa. Lantaran kecintaan tersebut, Prabowo disebutnya mendonasikan puluhan ribu hektare perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) PT THL.

“Ketika bertemu dengan Raja Charles III [yang juga pembina World Wide Fund for Nature (WWF)] awal tahun ini, beliau [Prabowo] diminta untuk mendonasikan 10 ribu hektare PBPH milik beliau di Tusam Hutani Lestari di Aceh. Beliau kemudian malah memberikan 20 ribu hektare," ucap Raja Juli dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (15/12/2025).

Raja Juli mengatakan Prabowo bahkan kemudian menyerahkan semua konsesi PBPH PT THL untuk koridor gajah yang pendiriannya dilakukan bersama WWF.

"Seluruh konsesi PBPH-nya [PT THL] diserahkan untuk membuat koridor gajah yang sekarang sudah berdiri bersama dengan WWF, kami kerja erat," tuturnya.

Saat ditanyai wartawan usai konferensi pers, Raja Juli kembali mengatakan bahwa PT THL telah mendonasikan PBPH-nya.

"[PT Tusan Hutani Lestari] itu punya beliau [Prabowo] dan sudah diserahkan untuk koridor gajah yang bekerja sama dengan WWF," lanjut dia.

Sebagai informasi, PT THL sempat jadi sorotan publik usai bencana banjir dan longsor melanda beberapa daerah di Provinsi Aceh. Perusahaan dengan fokus bidang kehutanan ini viral karena diduga sebagai salah satu korporasi yang memperparah bencana.

Sesuai dokumen Ditjen AHU, per 30 Agustus 2024, PT Tusam Hutani Lestari memiliki dua pemegang saham. Para pemegang sahamnya meliputi PT Eksploitasi dan Industri Hutan V (Inhutani) V dengan jumlah sebanyak 7.947 lembar dan PT Alas Helau dengan jumlah sebanyak 11.920 lembar.

Berdasarkan SK Nomor 556/Kpts-II/1997, PT Tusam Hutani Lestari mempunyai areal konsesi hingga 97.300 hektare. Lokasi arealnya meliputi Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Utara, dan Kabupaten Bireuen.

Perizinan tersebut sudah diperbarui melalui SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK) nomor 1501/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021. Izin terbaru itu menyertakan beberapa pembagian arealnya, termasuk beberapa daerah yang mengalami banjir belakangan ini.