Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mendapat arahan untuk tetap menjaga keyakinan para pelaku pasar (market confidence) dalam penyusunan Rancangan APBN 2026. Salah satunya dengan mengelola defisit anggaran tetap pada rentang 2,48 persen sampai dengan 2,53 persen.
"Saya laporkan kepada Bapak Presiden dan beliau mengatakan apabila bisa dibuat sehingga market confidence bagus, ekonomi kita tetap jalan, support terhadap ekonomi melalui APBN, countercyclical bisa jalan," ujarnya usai rapat bersama Prabowo di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (22/7/2025).
Selain soal APBN, Kepala Negara juga menekankan pentingnya deregulasi dan reformasi birokrasi untuk tetap dijalankan pada tahun depan. "Sehingga perekonomian bisa tumbuh tidak selalu bergantung pada APBN, dalam hal ini berbagai perbaikan dari regulasi-regulasi agar mempermudah dunia usaha, investasi, perdagangan, dan terutama juga mendorong banyak Danantara serta tata kelola yang baik," tuturnya.
Ani menambahkan Kemenkeu telah menyampaikan kepada Prabowo terkait persiapan dan penyelesaian penulisan nota keuangan dan rancangan APBN (R-APBN) tahun anggaran 2026. Prabowo nantinya akan menyampaikan nota keuangan itu kepada pihak legislatif.
"Seperti diketahui bahwa Bapak Presiden nanti akan menyampaikan kepada DPR, rencananya adalah 15 Agustus, nota keuangan dan Rencana Undang-Undang APBN 2026," tutur dia.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengaku telah menyampaikan soal anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun anggaran 2025 yang bakal defisit 2,78 persen kepada Presiden Prabowo Subianto.
"Kami menyampaikan bahwa tahun ini, 2025, outlook dari APBN akan mencapai defisit 2,78 persen dari PDB. Itu karena dari sisi penerimaan maupun dari sisi belanja negara," ucapnya di Istana Negara.
Selain itu, Ani menyampaikan soal pelaporan dan pelaksanaan APBN tahun anggaran 2024 kepada Prabowo. Penyusunan laporan tersebut tengah dilakukan bersama Badan Anggaran DPR RI-Kemenkeu.
Ia meyakini hasil audit BPK RI terhadap APBN 2024 akan mendapatkan predikat wajar tanpa opini (WTP).
"InsyaAllah bisa sesuai dengan audit BPK bahwa laporan keuangan Pemerintah Pusat adalah WTP. Banyak hal yang kemudian perlu ditindaklanjuti, kita akan tetap lakukan," urainya.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Hendra Friana
