Defisit APBN Sepanjang 2025 Diperkirakan Melebar hingga 2,78%

Proyeksi ini lebih tinggi dari yang telah tertulis dalam UU APBN 2025 yang senilai Rp616,2 triliun atau 2,53 persen dari PDB.

Qonita Azzahra

Terbit 1 Jul 2025 18:14 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keterangan Pemerintah pada Rapat Paripurna ke-21 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/7/2025). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/rwa.

tirto.id - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, memproyeksikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025 akan melebar hingga 2,78 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau senilai Rp662 triliun.

Proyeksi tersebut lebih tinggi dari yang telah tertulis dalam Undang-Undang APBN 2025 yang senilai Rp616,2 triliun atau 2,53 persen dari PDB.

“Dan untuk defisit totalnya di Rp662 triliun, menjadi 2,78 persen dari PDB, agak lebih lebar dibandingkan APBN awal, tapi masih cukup manageable,” katanya, dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR), di Gedung Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa (1/7/2025).

Agar tak menambah utang melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), Bendahara Negara itu lantas meminta restu DPR untuk menggunakan Sisa Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp85,6 triliun untuk menjalankan kewajiban pemerintah dalam menjalankan belanja prioritas dan pembiayaan defisit.

“Sehingga kenaikan defisit itu tidak harus dibiayai semua dengan penerbitan surat utang, namun menggunakan cash yang ada. Jadi, DPR, Banggar, kami mohon untuk poin keempat (penggunaan SAL) untuk dibahas dan mendapat persetujuan,” tambah Sri Mulyani.

Pada kesempatan yang sama, Ani, sapaan Sri Mulyani, mengungkapkan, sampai akhir Juni 2025 defisit APBN mencapai Rp197 triliun atau 0,81 persen dari PDB. Defisit anggaran tersebut lebih tinggi dari realisasi semester I 2024 yang senilai Rp77,3 triliun atau 0,34 persen.

Defisit tersebut disebabkan oleh realisasi pendapatan negara selama enam bulan pertama 2025 yang hanya sebesar Rp1.210,1 triliun atau 40,0 persen dari target APBN 2025 sebesar Rp3.005,1 triliun. Realisasi pendapatan negara tersebut juga lebih rendah dari capaian semester I 2024 yang senilai Rp1.320,7 triliun.

“Jadi karena adanya beberapa target seperti yang dilihat, beberapa kegiatan ekonomi yang melemah, selain juga beberapa measure, seperti PPN (Pajak Pertambahan Nilai) 12 persen yang tidak jadi diberlakukan atau hanya diberlakukan pada barang mewah, itu menyebabkan kita kehilangan target yang senilai Rp71 triliun di APBN 2025,” papar Ani.

Fluktuasi harga migas juga mempengaruhi penerimaan lebih rendah. Selain itu, penerimaan negara juga turun karena pengalihan pengelolaan dividen yang kini berada di bawah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Di sisi lain, ada peningkatan pada realisasi belanja semester I 2025 dari di periode sebelumnya yang senilai Rp1.398,0 triliun, menjadi Rp1.407,1 triliun. “Sehingga kita bisa meyakinkan bahwa APBN kita dari sisi penerimaan masih bisa kita jaga dan bisa mendukung, terutama program-program pemerintahan yang cukup banyak dan meningkat,” lanjut Ani.