PPN Besar dari Belanja, Apregindo Minta Keran Impor Tak Dibatasi

tirto.id - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Merek Global Indonesia (Apregindo), Handaka Santosa, menegaskan pentingnya menjaga iklim impor yang terbuka untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan optimalisasi penerimaan pajak, khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Handaka mengutip pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada awal tahun 2025, yang menyebutkan bahwa belanja luar negeri oleh masyarakat berpenghasilan tinggi mencapai Rp324 triliun.

Menurutnya, dengan realisasi belanja sebesar itu, jika dilakukan di dalam negeri, maka pungutan terhadap PPN-nya juga akan sangat besar dan berkontribusi dalam memutar roda perekonomian.

"Bayangin, kalau Rp324 triliun, 11 persen PPN uang di tangan kita sekitar Rp35-an triliun. Jadi harus lebih konsentrasi menyediakan semua barang ada di Indonesia. Jangan membuka celah konsumen itu belanja di luar negeri," kata Handaka di Menara Kadin, Jakarta Kamis (4/9/2025).

Hal ini disampaikan Handaka mengingat kontribusi konsumsi rumah tangga yang mencapai lebih dari 50 persen terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Berdasarkan data BPS yang diungkapkan Handaka, pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II-2025 mencapai 5,12 persen, dengan lebih dari 50 persen pertumbuhan ekonomi disumbang oleh konsumsi rumah tangga.

Ia menambahkan bahwa pembatasan impor justru berpotensi memicu masyarakat berbelanja ke luar negeri, yang mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan pajak dan bea masuk.

"Kalau impor motor gede, orang impor sendiri sulit. Tapi kalau baju, tinggal pergi ke luar negeri, pakai [bajunya], enggak ada bea masuk. Malah pemerintah kehilangan bea masuk dan yang lain-lain," jelasnya.

Sebagai solusi, Handaka mendorong pemerintah untuk tidak membatasi keran impor, melainkan memastikan semua barang tersedia di dalam negeri.

Langkah ini diharapkan dapat mempertahankan konsumsi domestik sekaligus meningkatkan kontribusi PPN terhadap penerimaan negara.

Seperti diketahui, PPN merupakan salah satu pajak terbesar di Indonesia, dengan target penerimaan mencapai Rp917,8 triliun pada tahun 2025.

“Jadi jangan batas-batasin impor. Semua barang harus bisa ada di Indonesia,” tuturnya.