Poin Kesepakatan Pembelian BBM dari Pertamina Disepakati Swasta

Yuliot menyatakan dari lima poin pembahasan utama, sebagian besar sudah menemui kesepakatan.

Terbit 20 Oct 2025 19:57 WIB

Yuliot Tanjung melambaikan tangan saat bersiap untuk dilantik menjadi Wakil Menteri Investasi oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/7/2024). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/aww.

tirto.id - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan proses negosiasi antara PT Pertamina (Persero) dengan pengelola SPBU swasta terkait pembelian base fuel atau bahan bakar dasar hampir rampung. Sebagian besar poin kesepakatan sudah tercapai dan segera bisa dieksekusi.

Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, menyatakan dari lima poin pembahasan utama, sebagian besar sudah menemui kesepakatan. Pemerintah kini sedang meninjau kembali poin-poin yang masih menjadi perdebatan untuk memastikan implementasi bisa segera berjalan.

“Jadi saya cek lagi poin-poin apa yang belum sepakat. Itu akan ada berapa poin kesepakatan dari lima, sebagian besar sudah berarti sudah bisa segera eksekusi,” jelasnya saat ditemui di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Sebelumnya PT Pertamina Persero telah menyepakati untuk memenuhi spesifikasi tertinggi yang diminta oleh Badan Usaha Swasta agar Bahan Bakar Minyak (BBM) miliknya dapat diserap. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Laode, Sulaeman.

Menurutnya, dalam perjanjian terbaru dengan para pihak pengelola SPBU swasta, Pertamina sepakat untuk menggunakan spesifikasi tertinggi dari di antara para pelaku usaha.

“Makanya di perjanjian terakhir ini akan dipakai spesifikasi tertinggi. Pertamina berkomitmen seperti itu, dari badan usaha tersebut mana yang speknya tertinggi itu yang akan dipakai,” katanya usai konferensi pers di Kantor BKPM, Jakarta, Selasa (7/10/2025).

Pasalnya, salah satu pelaku usaha enggan menyerap BBM milik Pertamina lantaran kualitasnya tidak sesuai standar perusahaan tersebut. Utamanya untuk BBM dengan jenis bensin untuk oktan RON-92.

Menurutnya, pemerintah dan Pertamina saat ini fokus pada penyediaan pasokan bensin dengan RON-92 untuk swasta, belum RON-95, lantaran pengguna BBM jenis itu yang paling banyak digunakan di dalam negeri.

“Kan yang RON-92 dulu kita beresin. Yang paling banyak yang beli pengguna motor dan lain-lain kan itu dulu. Sebenarnya RON itu dari kilang bisa disiapkan,” ujarnya.