tirto.id - Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono, berencana menerapkan sistem jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) di seluruh jalan Jakarta yang berbatasan langsung dengan provinsi dan kota-kota lain. Tujuannya agar kendaraan terutaram mobil pribadi yang masuk ke Ibu Kota dapat dikendalikan.
Penerapan sistem ini secara menyeluruh adalah bagian dari program jangka panjang pengendalian lalu-lintas Jabodetabek. Untuk jangka pendek dan menengah, akan diterapkan dulu di beberapa jalan protokol Jakarta, bersamaan dengan kebijakan ganjil-genap di sejumlah ruas tol.
Sekretaris Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Agus Suryanto, menilai wacana tersebut tak layak diterapkan jika tak ada yang berubah dari infrastruktur transportasi publik. Transportasi publik di Jakarta masih belum bisa mengakomodasi migrasi besar-besaran pengguna mobil pribadi.
Sebaliknya, pemerintah pusat masih memberikan karpet merah bagi siapa pun untuk punya mobil. Regulasi yang sangat mudah membuat pertumbuhan mobil begitu pesat. Tahun lalu saja menurut Gabungan Industri Kendaraan Otomotif Indonesia (Gaikindo) ada 1,07 juta unit mobil terjual, setahun sebelumnya ada 1,06 juta unit. Ini belum termasuk penjualan sepeda motor yang mencapai 5,8 juta unit pada tahun lalu.
"Kenapa pemerintah tidak mengendalikan pertambahan kendaraan pribadi?" tanya Agus kepada dihubungi Tirto, Senin (26/3/2018).
Secara teknis, penerapan ERP juga bakal sulit terlaksana di kawasan Jakarta. Sebab, wilayah penyangga ada yang memakai pakai plat nomor B yang merupakan plat nomor kendaraan asal Jakarta.
Namun, bila melihat kebijakan sejenis di luar negeri, ERP bisa diberlakukan. Di Singapura misalnya, pengemudi ERP harus memasang perangkat bernama In-vehicle Unit (IU) di masing-masing kendaraan. Di dalamnya terdapat data kendaraan, termasuk di mana domisili si pemilik. IU ini pula yang jadi semacam uang elektronik, bila melewati pemindai, maka saldo IU akan secara otomatis berkurang.
Di luar kesiapan transportasi publik sebagai alternatif pengganti kendaraan pribadi, wacana kebijakan jalan berbayar juga berpotensi menimbulkan kecemburuan kota-kota lain. Pasalnya, uang yang dikutip dari sistem jalan berbayar itu hanya digunakan untuk perbaikan infrastruktur transportasi di Jakarta.
"Ibaratnya, mereka [orang-orang luar Jakarta] yang bayar waktu masuk ke Jakarta, tapi yang semakin baik cuma transportasi publik Jakarta," ujarnya.
Apa yang dikatakan Agus soal pentingnya moda transportasi alternatif sebelum menerapkan ERP selaras dengan usulan Menon dan Sarath Guttikunda dalam makalah berjudul "Electronic Road Pricing: Experience & Lessons from Singapore".
Ia mengatakan "menerapkan jalan berbayar, seharusnya hanya satu bagian dari strategi transportasi pemerintah, yang mencakup perencanaan transportasi yang baik, penyediaan jaringan jalan yang baik, penggunaan sistem transportasi cerdas untuk manajemen lalu lintas dan penyediaan sistem transportasi umum bis dan rel yang baik."
Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan pernyataan Kepala BPTJ Bambang Prihartono tidak ada yang salah. Namun, harus didahului oleh kajian yang menyeluruh soal baik dan buruknya sistem ini.
"Tidak hanya untuk DKI, tapi juga bagi kota-kota penyangganya," kata Andri.
Ia mengatakan instansinya bakal melakukan uji coba sistem ini. Proses lelang untuk alat pendukung ERP masih berjalan.
Rencananya ruas jalan yang bakal diuji coba antara lain Jl. Sisingamangaraja (jalur cepat dan jalur lambat), Jl. Jenderal Sudirman (jalur cepat dan jalur lambat), Jl. MH Thamrin (jalur cepat dan jalur lambat), Jl. Medan Merdeka Barat dan sebagian Jl. Jenderal Gatot Subroto antara persimpangan Jl. Jenderal Gatot Subroto hingga Jl. Gerbang Pemuda (Balai Sidang Senayan) sampai persimpangan Jl. HR Rasuna Said - Jl. Jenderal Gatot Subroto.
ERP Menunggu Lelang
Persiapan lelang proyek ERP sudah berlangsung sejak masa pemerintahan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama pada 2015. Ada dua perusahaan yang diprioritaskan dan teknologinya sudah diuji coba, yakni Kapsch asal Swedia dan Qfree asal Norwegia—dua-duanya merupakan perusahaan teknologi dan komunikasi.
Namun, menurut Andri, lelang itu digagalkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) dan Komite Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). KPPU menilai perusahaan teknologi yang alatnya belum pernah diuji di tempat lain tidak boleh dipakai. Ketua KPPU Syarkawi Rauf menilai Pemprov DKI harusnya memberikan kesempatan bagi perusahaan lain untuk ikut lelang.
Dishub kemudian memutuskan membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) agar dapat menyelenggarakan lelang terbuka. Andri mengatakan, saat ini ada 56 perusahaan yang telah mendaftar dalam lelang investasi ERP, termasuk dua perusahaan Kapsch asal Swedia dan Qfree asal Norwegia.
Setelah teknologi tersebut terbukti baik ketika uji coba, barulah Pemprov DKI mencicil pembayaran teknologi yang dibangun oleh pemenang lelang. Rencananya proses lelang selesai pada Oktober nanti. Sementara Sandiaga Uni, Wakil Gubernur DKI, berharap ERP sudah diterapkan tahun depan.
ERP bukan barang baru. Di Singapura sistem ini sudah diterapkan sejak 1998. Merujuk Tomtom, Indeks Kemacetan di Singapura terus membaik dari 2014 hingga 2016. Pada 2014 Singapura menempati posisi ke-31. Sedangkan pada 2015, Singapura berada di posisi ke-38.
Gopinath Menon, konsultan transportasi dan peneliti senior di Nanyang Technological University (NUS), Singapura, mengatakan penyebabnya karena sistem transportasi umum, seperti adanya penambahan bus dan kereta. Menon juga mengapresiasi kebijakan ERP.
"ERP membantu menjaga laju lalu-lintas agar tetap masuk akal di wilayah kota [Singapura], dan mungkin juga ada faktor jam kerja yang diatur bergiliran yang membantu mengatur kemacetan pada malam hari," ujar Menon kepada Strait Times.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Rio Apinino
