Made Supriatma
Peneliti Politik dan Militer

Pilpres 2019 sebagai Referendum untuk Jokowi

27 Maret 2019
Dibaca Normal 4 menit
Pemilu 2019 akan berlangsung kurang dari tiga minggu lagi. Saya memutuskan untuk melihat keadaan kampanye kubu Jokowi-Amin dan Prabowo-Sandi secara berurutan. Saya mulai dengan Jokowi-Amin.

Sejauh ini, hampir semua polling memenangkan Jokowi-Amin, termasuk polling harian Kompas yang dianggap kontroversial itu. Meski demikian, banyak juga yang masih sangsi, mempertanyakan apakah banyak polling itu mampu memberikan gambaran yang benar tentang pemilih.

Saya akan mengesampingkan dulu kesangsian atas hasil-hasil sigi itu dan merumuskan posisi Jokowi-Amin: hingga saat ini, tidak ada bukti atau tanda-tanda kuat yang memperlihatkan bahwa Jokowi-Amin akan kalah, tetapi juga tidak bisa dipastikan seratus persen bahwa dia akan menang.

Meski Jokowi kemungkinan besar akan menang, saya ingin menekankan bahwa margin suaranya dengan perolehan Prabowo nanti layak menjadi perhatian. Namun, sebelum masuk ke bahasan soal itu, ada yang perlu diingat: Jokowi pada Pilpres 2019 lain dengan Jokowi lima tahun lalu.

Jokowi v.01: Wajah Baru Politik Indonesia

Jokowi pada 2014 adalah Jokowi v.01. Dia maju dengan biografi dan kisah hidup yang belum pernah ada dalam sejarah politik Indonesia. Dia adalah orang biasa, tidak berasal dari kalangan elite dan tidak ada kaitan dengan elite.

Jokowi memulai karier politiknya dari daerah sebagai walikota Solo. Dari sana, dia bertarung di pemilihan gubernur Jakarta dan menang. Dua tahun menjabat gubernur, dia maju ke pemilihan presiden dan menang lagi.

Riwayat karier politik Jokowi sangat mirip dengan Presiden Amerika Serikat Barack Obama. Ketika terpilih menjadi presiden, Jokowi dan Obama memiliki resume yang sangat tipis dalam bidang politik. Obama memulai kariernya sebagai senator di negara bagian Illinios, sama seperti Jokowi menjadi walikota Solo.

Seperti Obama, wajah baru Jokowi membawa pesona bagi publik Indonesia. Dalam Pilpres 2014, dia harus berhadapan dengan Prabowo Subianto, yang bisa dianggap sebagai wakil kemapanan.

Prabowo berasal dari darah biru Republik ini. Keluarganya sudah berkecimpung dalam politik negeri ini sejak sebelum kemerdekaan. Kakeknya, Margono Djojohadikusumo, adalah pendiri BNI 1946 dan pernah menjabat sebagai ketua Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) pada masa-masa awal Republik.

Bapaknya, Soemitro Djojohadikusumo, pernah beberapa kali memegang jabatan menteri ekonomi di masa Sukarno. Dia kemudian menjadi arsitek ekonomi Orde Baru. Selain itu, Prabowo adalah mantan menantu Presiden Soeharto, penguasa Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun.

Antara Prabowo dan Jokowi ada kontras yang sangat dalam. Uniknya, dalam pertarungan di Pilpres 2014, keduanya adalah sama-sama bertarung sebagai populis. Keduanya berjanji akan memajukan ekonomi Indonesia dan memperbaiki kesejahteraan rakyat kecil.

Prabowo berusaha menarik simpati pemilih dengan slogan-slogan populisme nasionalistik. Dia berjanji akan mengembalikan kejayaan bangsa Indonesia. Sementara itu, Jokowi menyodorkan populisme yang lebih bersifat kerakyatan. Dia memperkenalkan program-program kesejahteraan sosial sebagaimana yang ia terapkan di Jakarta dan Solo.

Dalam Pilpres 2014, Prabowo mendapat dukungan kuat dari kalangan elite mapan, sementara Jokowi didukung para aktivis yang mengorganisasi relawan-relawan untuk kampanyenya. Para aktivis dan relawan inilah yang menyematkan citra Jokowi sebagai pembaharu, membuatnya kontras dengan Prabowo yang dianggap mewakili kekuatan politik lama.

Tema utama kampanye Jokowi ketika itu adalah blusukan. Jokowi berjalan kaki menyusuri kantong-kantong pemilih. Secara radikal dia mengubah citra politikus Indonesia yang semula berjarak, berbaju safari, dan dikawal ketat. Dia menawarkan versi politikus yang lebih akrab dengan rakyat. Rupanya itu meluluhkan pemilih Indonesia.

Jokowi v.02: Petahana dengan Rekam Jejak

Pada 2019 ini, Jokowi tidaklah sama seperti 2014. Dia adalah presiden dengan rekam jejak. Resume politiknya sudah jauh lebih tebal ketimbang ketika dia maju pertama kali.

Apa yang dikampanyekan oleh Jokowi v.02 sangatlah berbeda dengan Jokowi v.01. Jokowi berusaha mengkampanyekan keberhasilan dirinya. Sebagai petahana, dia sudah menang "popularity contest" jika dibandingkan dengan politikus-politikus Indonesia lainnya.

Kepresidenan Jokowi ditandai dengan pembangunan infrastruktur besar-besaran. Ribuan kilometer jalan telah dibangunnya. Ia juga memperbaiki pelabuhan, bandara, dan prasarana transportasi lainnya.

Itulah yang menjadi inti dari kampanye Jokowi sekarang ini. Dia berusaha memproyeksikan citra sebagai pekerja yang tidak kenal lelah membenahi negeri ini. Kampanyenya sangat menekankan pada: kerja, kerja, dan kerja.

Jokowi identik dengan infrastruktur. Tidak pernah ada presiden Indonesia setelah Soeharto yang memperhatikan pembangunan fisik hingga Jokowi berkuasa. Secara impresif, Jokowi telah merampungkan begitu banyak proyek infrastruktur dalam masa kepresidenannya. Peresmiannya pun dilakukan berdekatan dengan masa kampanye.

Tentu ada perbedaan besar antara Jokowi v.01 dan Jokowi v.02. Jokowi v.02 tidak bisa lagi memakai wajah sebagai pembaharu. Dia juga tidak bisa membikin publik terpesona dengan menampilkan diri sebagai ‘wajah segar’ dan pemimpin alternatif. Jokowi v.02 adalah kemapanan. Kepresidenan telah membuatnya menjadi mapan.

Tidak seperti sebelumnya, Jokowi juga tidak bisa berkampanye dengan agenda HAM sebagaimana yang diproyeksikan terhadap dirinya oleh para aktivis dan relawan pada 2014. Saat itu, kita semua tahu Prabowo memiliki jejak masalah HAM yang sangat besar dan Jokowi v.01 adalah antitesisnya.

Dalam soal HAM, Jokowi harus berhadapan dengan rekam jejaknya sendiri. Selama memerintah, dia hampir tidak menaruh perhatian pada persoalan HAM. Bahkan pada awal-awal pemerintahannya, dia mengeksekusi banyak narapidana yang terhukum karena narkoba. Hukuman mati adalah persoalan HAM yang serius. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga membangkitkan persoalan dari sisi HAM.

Selain itu, Jokowi juga bertindak sangat keras kepada para pengkritiknya. Penggunaan UU ITE untuk mereka yang secara frontal melawan Jokowi dilakukan sangat meluas. Tidak heran jika seorang ilmuwan politik Australia, Tom Power, mengingatkan bahwa semakin hari Jokowi memperlihatkan tendensi untuk semakin bertindak seperti penguasa otoriter.

Kontras antara Jokowi v.01 dan v.02 terutama terletak pada bagaimana dia mencitrakan dirinya. Tidak ada yang lebih baik dalam menggambarkan pergeseran citra itu ketimbang pergeseran dari blusukan ke chopper. Sekarang Jokowi kerap tampil mengendarai sepeda motor besar yang dimodifikasi atau chopper, meski masih melakukan blusukan.

Ada perbedaan besar (dan mendasar) antara menaiki chopper dengan blusukan. Chopper membuat Jokowi hanya melaju di jalan-jalan dan rakyat menonton di pinggir jalan. Ini tentu sangat berbeda dengan blusukan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan menyapa rakyat di rumah mereka sendiri.

Pertarungan Visi dan Politik Identitas

Medan politik Indonesia berubah sejak Pilgub DKI 2016. Calon gubernur yang disokong oleh Prabowo berhasil mengalahkan secara telak gubernur petahana yang merupakan sekutu dari Presiden Jokowi.

Kemenangan itu tidak terlepas dari koalisi Prabowo dengan kekuatan-kekuatan Islam yang tersingkir dari sistem politik yang ada. Koalisi ini berlanjut hingga ke Pilpres 2019. Prabowo adalah calon presiden pilihan Ijtima Ulama.

Sekalipun Prabowo memilih Sandiaga Uno sebagai calon wakil presidennya, bukan alternatif yang disodorkan oleh Ijtima Ulama, dukungan kelompok-kelompok Islam ini terhadap Prabowo tetap kuat.

Aliansi ini ditanggapi oleh Jokowi dengan mengangkat Ma’ruf Amin sebagai calon wakil presiden. Ulama konservatif yang dulunya dianggap berada dalam koalisi Prabowo ini dianggap akan mampu menahan serangan bahwa Jokowi adalah presiden yang anti-Islam.

Jelas bahwa politik identitas menduduki posisi sentral dalam Pilpres 2019. Namun, politik identitas bukan segala-galanya. Pertarungan Jokowi dan Prabowo juga mewakili pertarungan (retorika) dua visi ekonomi.

Kedua kubu percaya pada ekonomi pasar. Hanya saja, Jokowi memilih membesarkan pasar dengan menggunakan negara. Prabowo, sebagaimana ditunjukkan oleh Sandiaga Uno dalam banyak kesempatan, percaya pada sektor swasta.

Jokowi mengembalikan dirigisme: negara memainkan peranan sentral dalam menggerakkan ekonomi dan bukan sekadar kekuatan pengatur pasar. Hampir semua proyek infrastruktur Jokowi dilakukan lewat BUMN.

Sebagai konsekuensinya, Jokowi harus berhadapan dengan ketidakpuasan dari pelaku-pelaku ekonomi di luar negara yang biasanya menikmati berbagai kontrak ini. Seberapa besar resistensi terhadap kebijakan ekonomi Jokowi ini mungkin akan terefleksi pada hasil pilpres nanti.

2019: Referendum terhadap Jokowi?

Banyak pihak, termasuk saya, melihat Jokowi akan tetap unggul dalam Pilpres ini. Dengan kata lain, dia akan terpilih kembali. Kampanye Prabowo sedemikian lemah (saya akan membahasnya dalam kolom selanjutnya), sehingga tidak mungkin membuatnya menyaingi kampanye Jokowi yang teroganisasi sangat baik dan didukung dana yang cukup.

Namun, pilpres ini tidak sekadar akan memilih kembali Jokowi. Para elektorat akan menyampaikan pesan lain yang sebaiknya diperhatikan oleh Jokowi jika dia terpilih kembali.

Pemilihan ini adalah sebuah referendum untuk Jokowi. Jika pemilihan ini dimenangkan dengan margin yang kecil, katakanlah di bawah 10 persen, mesti ada hal-hal yang mendasar yang harus diperhatikan oleh Jokowi untuk periode berikutnya.

Ketika berbincang di pasar dan kedai-kedai di berbagai daerah, saya mendapati kehidupan di golongan bawah lebih sulit saat ini. Data-data statistik BPS memang mengatakan bahwa angka kemiskinan telah berkurang, tetapi angka itu tidak mewakili bagaimana kualitas hidup mereka.

Saya sering mengkonfrontasi orang yang saya wawancarai dengan menunjukkan harga-harga bahan kebutuhan pokok yang stabil di bawah Jokowi. Umumnya mereka setuju, tetapi selalu saja ada jawaban balik. Sekalipun harga stabil, uang untuk membelinya tidak ada. Persoalan-persoalan seperti inilah yang dihadapi oleh masyarakat kita dalam kesehariannya.

Dari exit poll yang dirilis oleh Indikator Indonesia pada 2014, kita tahu bahwa sebagian besar pemilih Jokowi adalah golongan bawah, pedesaan, dan berpendidikan rendah. Golongan inilah yang pada hakikatnya memenangkan Jokowi pada Pilpres 2014. Selain itu, Jokowi juga didukung oleh golongan minoritas dalam jumlah hampir mutlak (69,8 persen).

Jika segmen elektorat ini meninggalkan Jokowi, entah beralih ke Prabowo atau tidak memilih karena merasa tidak ada gunanya, margin kemenangan Jokowi akan kecil. Bagaimana mungkin presiden yang sangat populer, yang berhadapan dengan lawan yang lemah, tetapi tidak bisa meraih suara dengan margin besar?

Bahkan jika margin suara Jokowi bisa menyamai perolehan tahun 2014 (6,3 persen), kita masih bisa bertanya, mengapa semua program presiden ini tidak diterima oleh lebih banyak elektorat.

*) Opini kolumnis ini adalah tanggungjawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi tirto.id.