Made Supriatma
Peneliti Politik dan Militer

Pilpres 2019: Berlomba-lomba Melenggang ke Kanan

1 Februari 2019
Dibaca Normal 4 menit
Beberapa pekan lalu, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo berjanji akan melakukan razia besar-besaran terhadap “buku-buku PKI” yang diklaim sudah sedemikian meluas peredarannya. Itu diucapkannya saat rapat evaluasi kerja dengan Komisi III DPR. Dia mengklaim bawahannya menyita banyak “buku PKI” yang beredar di toko-toko buku kecil. Sebelumnya, aparat sudah melakukan razia di Kediri, Tarakan, dan Padang sepanjang Desember 2018-Januari 2019.

Gayung Prasetyo pun bersambut. Sesama anggota kabinet pemerintahan Presiden Jokowi, Menteri Pertahanan Jendral Ryamizard Ryacudu, langsung menyetujuinya. Dia bahkan mengatakan kini pergerakan komunis muncul lagi dan sering menggelar rapat di tempat-tempat makan.

Isu komunis memang laku dan menarik. Apalagi dalam politik elektoral di Indonesia. Survey Wahid Foundation pada Oktober 2017 membuktikannya. Survey yang mengambil sampel 1,500 responden di 34 Propinsi ini menanyakan: kelompok mana yang paling tidak disukai? 21,9% responden menjawab komunis; 17,8% LGBT; 7,1% Yahudi. Setelah tiga besar ini, barulah masuk kelompok Kristen (3%); Ateis (2,5%); Syiah (1,2%); Cina (0,7%); Wahabi (0,6); Katolik (0.6%), dan Budha (0.5%).


Tiga besar kelompok yang paling tidak disukai (komunis, LGBT, dan Yahudi) inilah yang paling menarik. Ketiganya adalah kelompok yang abstrak, yang mangkir dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia.

Kaum komunis dibabat habis pada tahun 1966/67. Rejim militer Orde Baru sudah menumpas habis pendukung PKI dan organisasi pendukungnya. Tidak itu saja, Pemerintah Orde Baru juga memberlakukan kebijakan ‘Bersih Lingkungan’ yang menyaring semua orang yang terimplikasi dengan PKI dan melarang mereka untuk bekerja sebagai pegawai negeri, menjadi tentara/polisi, atau bekerja di perusahan-perusahan di sektor-sektor strategis.

Kebijakan ini tak ubahnya seperti kebijakan apartheid yang meniadakan hak-hak keluarga bekas pendukung PKI ini sebagai warga negara. Kebijakan ini secara efektif mengawasi mereka dan membuat hidup mereka dibawah rumah kaca Orde Baru.

Namun, isu kebangkitan PKI masih tetap hidup. Ryamizard Ryacudu setengahnya mengakui khawatir dengan soal PKI karena baginya ini adalah “masalah dendam”. Dalam imajinasi Ryamizard, dendam dari para pendukung PKI ini tidak akan pernah surut.

Namun, LGBT, kelompok lain yang sama dibencinya dengan komunis, kehadirannya dalam masyarakat juga tidak pernah terang benderang. Mereka adalah komunitas yang terkucil. Dalam masyarakat konservatif seperti Indonesia, mereka memilih untuk menyembunyikan diri.


Kaum Yahudi juga sama saja. Hampir tidak ada orang Yahudi hidup di Indonesia. Namun toh kebencian terhadap Yahudi itu kuat dan nyata, seakan-akan orang Yahudi ada dalam satu RT dengan kita.

Jelas bahwa kebencian dan ketakutan itu imajinatif. Namun, persoalannya adalah mengapa imajinasi ini muncul?

Hampir bisa dipastikan bahwa imajinasi ini muncul karena memang dikonstruksi. Maksudnya, ketakutan dan kebencian yang imajinatif ini ada karena memang sengaja diciptakan. Penciptanya adalah para politisi yang perlu memobilisasi massa untuk kepentingan pemilihan.

Tidak salah kalau dikatakan bahwa kebencian dan ketakutan yang imajinatif ini adalah infrastruktur dari politik elektoral kita.

Juga tidak perlu heran bila imajinasi ini muncul dalam Pilpres 2019. Kedua pasangan kandidat yang bertarung di Piplres 2019 sama-sama mengeksploitasi imajinasi ini. Untuk Jokowi, isu PKI adalah isu yang perlu diredam. Ia dituduh sebagai keturunan PKI. Pada Pilpres 2014, isu ini sempat menurunkan elektabilitasnya.

Dalam Pilpres kali ini, Tim Jokowi melakukan tindakan offensive. Prinsipnya, menyerang adalah pertahanan yang terbaik. Isu PKI dimunculkan oleh orang-orang dalam kabinetnya sebelum isu itu dieksploitasi oleh pihak lawan. Dengan demikian, Tim Jokowi mengharapkan bisa mengontrol narasi yang beredar di publik tentang PKI.

Selain isu PKI yang dimunculkan oleh pihak pemerintah, isu anti-LGBT juga muncul di beberapa daerah. Tim kedua kampanye memang tidak secara langsung bertarung atas isu ini. Namun, cukup jelas bahwa kedua tim membiarkan isu ini berkembang karena akan mengentalkan dukungan pada segmen pemilih Islam sayap kanan.

Mencari Pendukung Baru, Mengasingkan Pendukung Lama

Pertarungan Pilpres 2019 adalah pertarungan untuk bergerak ke kanan. Kesan itu sama sekali tidak bisa dihindari. Baik kubu Prabowo Subianto maupun kubu petahana, Joko Widodo, sama-sama bergerak ke kanan.

Keduanya menganggap bahwa kunci kemenangan berasal dari pemilih Muslim konservatif. Ada kesan bahwa kubu Prabowo Subianto akan mengulangi taktik dalam pemilihan gubernur (Pilgub) DKI tahun 2016. Ketika itu, calon yang didukung oleh Prabowo, yakni Anies Baswedan-Sandiaga Uno berhasil mengalahkan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Syaiful Hidayat dengan cukup telak. Padahal Basuki-Djarot didukung oleh presiden yang partai berkuasa.

Pilgub DKI 2016 dianggap sebagai keberhasilan memobilisasi pemilih Islam sayap kanan. Tim Jokowi pun mengkalkulasi bahwa Tim Prabowo, yang didukung oleh koalisi partai yang sama dengan Pilgub DKI 2016, akan mengulang taktik yang sama.

Jokowi menanggapi kemungkinan taktik ini dengan mengambil Ketua MUI Ma’ruf Amin yang konservatif sebagai calon wakil presidennya. Namun, Prabowo, yang sekalipun disyaratkan oleh Ijtima Ulama untuk mengambil kalangan Islam sebagai calon wakilnya, ternyata tidak mengikuti pakem itu.

Tim Prabowo berhitung bahwa kalangan Islam sayap kanan solid dalam genggamannya. Tanpa diduga, dia memilih Sandiaga Uno sebagai calon wakil presidennya.

Di dalam kampanye ini, sangat jelas terlihat bahwa Prabowo hendak membuktikan bahwa dia tidak sepenuhnya berada di bawah kontrol Islam sayap kanan seperti yang diduga oleh banyak pendukung Jokowi.

Dalam medan kampanye, Prabowo-Sandi sangat jelas terlihat mengeksploitasi isu-isu ekonomi. Mereka sangat percaya dukungan solid di sayap kanan dan oleh karenanya berkampanye dengan posisi kebijakan yang cukup centrist (tengah).

Prabowo juga tidak segan-segan menunjukkan bahwa dia tidak intoleran seperti yang dituduhkan para pengkritiknya. Dia mengekspos perayaan Natal bersama keluarga besarnya. Dia tidak menyangkal kalau sebagian besar keluarganya adalah Kristen.


Pendukung-pendukung Jokowi berkali-kali mempertanyakan mengapa Prabowo tidak pernah terlihat melakukan sholat Jumat. Dia diejek karena tidak pernah menjadi imam sholat. Namun, untuk Prabowo, isu itu tidak terlalu dia hiraukan. Saat ini dia berusaha tampil sebagai seorang centrist. Serangan-serangan ini tampaknya justru menjadi bumerang, karena justru image itulah yang dibutuhkan Prabowo. Dia tidak ingin dilihat sebagai ekstremis pendukung Islam sayap kanan.

Prabowo juga cukup cerdik untuk tidak memainkan kartu politik identitas. Tidak ada lagi serangan terhadap minoritas seperti yang dia lakukan pada Pilpres 2014. Sekalipun isu itu tetap laku untuk basis pemilih Prabowo, setidaknya dia tidak mengeksploitasinya menjadi narasi besar (grand narrative) kampanyenya di tingkat nasional. Isu-isu ini cukup diecerkan oleh pendukungnya.

Sebaliknya yang terjadi dengan Jokowi. Dia dan timnya selalu merasa kurang Kanan. Dalam banyak hal, koalisi Jokowi sesungguhnya lebih berwarna-warni ketimbang koalisi yang mendukung Prabowo. Jokowi didukung oleh kalangan nasionalis, kaum progresif perkotaan, dan juga kalangan minoritas (Kristen dan kalangan suku Cina-Indonesia) yang pada 2014 mendukungnya secara besar-besaran.

Dalam kampanye, Jokowi berusaha untuk meredam isu bahwa dirinya anti-Islam. Dia pun merasa harus memperlihatkan kefasihannya untuk berbicara dengan bahasa agama.

Jokowi bertarung sebagai petahana. Berbeda dengan 2014, sekarang dia sudah memiliki rekam jejak—bukan hanya gagasan tentang bagaimana memerintah Indonesia.

Kita tidak tahu bagaimana Jokowi akan berhasil dengan bergerak ke Kanan. Namun, ada tanda-tanda bahwa koalisinya tidak serekat 2014. Beberapa kebijakannya mengecewakan elemen dalam koalisinya.

Yang ditakutkan oleh Tim Jokowi saat ini adalah bahwa bergerak ke Kanan tidak akan memberinya dukungan yang cukup dari Kanan, yang memang solid di bawah Prabowo. Sebaliknya, langkah ini akan mengasingkan sebagian pendukung, terutama dari sektor progresif dan minoritas. Selain itu, pilihan calon wakil presidennya memiliki daya tarik elektoral yang sangat terbatas.

Penanganan hak-hak asasi manusia, yang menjadi salah satu janji penting kampanyenya di 2014, misalnya, tidak bisa dia penuhi. Ini sendiri sudah membuat pendukung dalam koalisinya patah arang. Walaupun tidak secara serta merta membuat sebagian pendukung Jokowi berbelok ke Prabowo, namun kekecewaan ini cukup membuat mereka mengancam untuk tidak memilih (golput).

Itulah sebabnya Tim Jokowi sekarang gencar melakukan kampanye anti-Golput. Jokowi seakan-akan menghadapi dua lawan: Prabowo-Sandi dan kaum Golput. Hal ini pun disadari oleh Tim Prabowo. Mereka tampaknya dengan sadar mengipasi Golput.

Mungkin Jokowi masih aman untuk memenangkan Pilpres 2019 ini. Namun jalan menuju kemenangan itu makin terjal. Jika pun Jokowi menang, dia akan memberi konsesi yang sangat besar kepada koalisi yang sekarang mendukungnya dan tidak bisa sepenuhnya ia kontrol.

*) Opini kolumnis ini adalah tanggungjawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi tirto.id.