Perundingan Nuklir Iran-AS Tanpa Hasil, Negosiasi Lanjut di Wina

tirto.id - Perundingan putaran ketiga tentang program nuklir antara Iran dan Amerika Serikat (AS) berakhir tanpa hasil signifikan pada Kamis (26/2/2026). Kedua negara sepakat memperpanjang negosiasi dengan perundingan lanjutan dijadwalkan pada pekan depan.

Menukil CNBC, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyebut bahwa perundingan yang berlangsung di Jenewa, Swiss itu telah membuat "kemajuan lebih lanjut". Araghchi menyebut jalannya perundingan pada Kamis adalah "yang paling intens sejauh ini".

Senada dengan Araghchi, Menteri Luar Negeri Oman Badr al-Busaidi yang jadi mediator perundingan menyebut pertemuan tak langsung AS-Iran pada Kamis menghasilkan "kemajuan signifikan". Perundingan lanjutan pekan depan, kata al-Busaidi, akan menjadi diskusi teknis dan terselenggara di Wina.

Akan tetapi, walaupun kedua menteri itu menyiratkan hasil positif, AS dan Iran dilaporkan masih belum mencapai kesepakatan berarti.

Wall Street Journal menerbitkan laporan pada Jumat (27/2) pagi bahwa AS ingin Iran menghancurkan tiga situs nuklir utama mereka di Fordow, Natanz, dan Isfahan. Selain itu, Iran juga diminta untuk menyerahkan semua uranium yang telah diperkaya ke AS. Delegasi AS juga meminta agar kesepakatan yang terjalin harus berlaku selamanya.

Namun, permintaan AS itu ditolak Iran. Seturut BBC, Iran bersikeras bahwa Teheran memiliki hak atas energi nuklir untuk tujuan damai. Mereka juga menolak mengeluarkan 400 kg uranium yang telah diperkaya dari negara mereka.

Meski Iran menolak banyak permintaan AS, namun Iran dilaporkan bersedia untuk menurunkan kadar pengayaan uranium ke batas minimal. Uranium yang kini dimiliki Teheran dipercaya memiliki kadar pengayaan mencapai 60 persen, sementara kadar pengayaan minimum untuk energi sipil komersial berkisar antara 3-5 persen.

Selain penurunan kadar pengayaan uranium, Iran juga bersedia untuk opsi pembatasan proses pengayaan uranium dalam jangka waktu tertentu. Lama waktu penangguhan ini dilaporkan berkisar antara tiga hingga lima tahun dan Iran bersedia menjalankannya di bawah pengawasan internasional.

Araghchi mengatakan pada televisi Iran bahwa kesediaan Iran tentang pengurangan kadar dan penangguhan pengayaan uranium itu bisa dilakukan dengan syarat pencabutan sanksi AS yang telah melumpuhkan ekonomi Iran.

Sebelumnya, Iran menegaskan bahwa mereka hanya bersedia menegosiasikan kesepakatan nuklir dan menolak upaya pembatasan produksi dan pengembangan rudal balistik mereka. Rudal balistik merupakan isu yang terus dikeluhkan Israel dan termasuk salah satu tuntutan AS.

Sesaat sebelum perundingan di Jenewa berlangsung pada Kamis, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyebut bahwa penolakan Iran atas isu rudal balistik merupakan hambatan dalam perundingan. Rubio dijadwalkan bertemu dengan PM Israel Benjamin Netanyahu pada Sabtu (28/2/2026).

Iran Masih dalam Bayang-Bayang Serangan AS

Walaupun delegasi AS dan Iran sama-sama bersepakat untuk melanjutkan jalannya perundingan pada pekan depan, namun Teheran masih dalam bayang-bayang serangan militer AS.

Presiden AS Donald Trump dilaporkan masih terus menimbang keputusan terkait Iran, termasuk apakah akan melancarkan serangan militer ke Teheran. Meski begitu, belum ada keputusan yang dibuat Gedung Putih sejauh ini.

Trump sebelumnya telah mengerahkan dua kapal induk AS ke kawasan teluk, termasuk kapal induk terbesar di dunia USS Gerald R Ford. Selusin pesawat tempur andalan AS, F-22 siluman, juga dilaporkan telah mendarat di pangkalan udara Israel sebagai bagian dari pengerahan militer di Teluk.

Skala pasukan AS yang kini berada di kawasan Teluk disebut jadi yang paling besar sejak pecah invasi Irak oleh AS pada 2003 silam.

AS sejauh ini terus menunjukkan isyarat bahwa mereka tak akan menutup kemungkinan menyerang Iran. Pasca berakhirnya perundingan di Jenewa pada Kamis, Kepala CENTCOM Laksamana Brad Cooper dilaporkan memberi pengarahan kepada Trump tentang opsi serangan yang bisa dipilih AS.

Dalam pengarahan itu, Cooper disebut menjelaskan sejumlah opsi potensial, termasuk serangan terbatas ke fasilitas rudal balistik dan program nuklir, hingga operasi militer berkelanjutan bersama Israel dengan tujuan perubahan rezim.