Masuk tirto.id
tirto.id - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Hasan Nasbi, meminta ekoonom ataupun masyarakat yang meragukan pertumbuhan ekonomi yang dirilis pemerintah melalui BPS sebesar 5,12, menunjukkan data lain.
Hasan meminta perdebatan terkait pertumbuhan ekonomi tanah air harus adil, yakni menyuguhkan data dengan data. Masyarakat disebut tak bisa meragukan data BPS hanya dengan berbekal perasaan.
"Kalau misalnya ada yang meragukan, silahkan munculkan data yang lain. Jadi, kita kalau mau berdebat, data dengan data. Jadi, kita bisa telusuri ini kira-kira titik mana yang harus kita diskusikan," kata Hasan di Kantor PCO, Jakarta Pusat, Kamis (14/8/2025).
"Kalau hanya dengan pernyataan atau dengan perasaan, tentu kita tidak bisa komentar lebih jauh," lanjut dia.
Menurut Hasan, jika tidak ada data sandingan yang ditampilkan, Pemerintah Pusat disebut bakal kesulitan mengkaji atau mengevaluasi soal data pertumbuhan ekonomi versi BPS.
Ia menegaskan BPS telah menuangkan hasil kajian mereka terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,12 persen pada triwulan II 2025. Dalam periode yang sama, berdasar rilis BPS, pertumbuhan investasi mencapai 6,9 persen.
"Ada data juga yang bisa disandingkan supaya kita bisa diskusikan soal data itu. Yang tidak bisa dilanjutkan diskusinya, itu biasanya data diadu dengan perasaan. Jadi, kita akan sulit untuk mendiskusikannya," tutur dia.
Hasan menambahkan masih dari data BPS, sektor investasi menciptakan 1.259.000 lapangan pekerjaan hingga Agustus 2025.
"Ini [pertumbuhan ekonomi-investasi] yang menjadi pengungkit pertumbuhan kita," sebutnya.
Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi INDEF, Andry Satrio Nugroho, menilai banyak data yang dirilis tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan dan tak sejalan dengan data-data lain yang dikeluarkan pemerintah.
“Kalau kita melihat dari apa yang disampaikan oleh BPS, begitu ya, terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi ini, salah satu yang perlu kita lihat kembali apakah pertumbuhan tersebut memang terproyeksikan di lapangan,” kata Andry dalam Diskusi Publik: Tanggapan Atas Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II-2025, Rabu (6/9/2025).
Ia menyebut, berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari asosiasi dan pelaku industri, kinerja ekonomi pada bulan kedua tahun ini belum terlihat kuat dan belum sejalan dengan data BPS. Terutama jika melihat sektor-sektor utama penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB), seperti industri pengolahan, pertanian, perdagangan, konstruksi, serta pertambangan.
Lapangan usaha perdagangan yang tumbuh 5,37 persen versi BPS, misalnya, berbeda dengan pernyataan para asosiasi ritel yang menyebut permintaan justru melemah. Terlebih, ada fenomena yang mengindikasikan pelemahan daya beli, yakni Rojali atau rombongan jarang beli.
Selain itu, data sektor akomodasi dan makanan juga dinilai tidak sesuai. Andry mempertanyakan lonjakan pertumbuhan sektor ini di tengah kebijakan efisiensi perjalanan dinas oleh pemerintah pusat dan daerah.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama
