Menuju konten utama
Mozaik

Perjalanan Soeharto ke Luar Negeri dan Bayang-Bayang Santa Cruz

Di pengujung 1991, Soeharto melakukan kunjungan ke luar negeri selama hampir satu bulan. Kepulangannya dipercepat seiring terjadinya pembantaian di Dili.

Perjalanan Soeharto ke Luar Negeri dan Bayang-Bayang Santa Cruz
Header Mozaik Perjalanan Soeharto ke Luar Negeri dan Bayang-Bayang Santa Cruz. tirto.id/Tino
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - "Tindakan Israel yang membiarkan kaum imigran Yahudi bermukim di wilayah yang didudukinya merupakan langkah sombong yang dapat berakibat sangat buruk," ujar Presiden Soeharto di ruang sidang KTT ke-6 Organisasi Konferensi Islam (OKI), Dakar, Senegal, 10 Desember 1991.

Soeharto menuntut penarikan pasukan Israel dari Palestina, Dataran Tinggi Golan, dan Lebanon Selatan. Begitu pidato selesai, Presiden Palestina, Yasser Arafat, menghampirinya lalu memeluk Soeharto.

Pelukan Arafat menjadi penutup maraton kunjungan Soeharto ke luar negeri selama 22 hari, lebih cepat dari jadwal sebelumnya yang direncanakan 25 hari. Ia mengunjungi Meksiko, singgah di Venezuela, menyeberang ke Afrika, berhenti di Zimbabwe dan Tanzania, lalu berakhir di Senegal.

Perjalanan panjang Soeharto kala itu dianggap sebagai strategi diplomasi untuk memperkuat posisi Indonesia di berbagai kawasan Selatan-Selatan setelah berakhirnya Perang Dingin.

Kiwari, di tengah polemik dan gejolak di dalam dan luar negeri, mungkinkah lawatan ke luar negeri tetap memainkan posisi penting suara Indonesia?

Safari Politik Sepanjang 1991

Merujuk harian Kompas edisi 15 November 1991, lawatan panjang Soeharto bertujuan untuk memperkuat kerja sama negara-negara berkembang, hadir di KTT G-15 di Caracas, KTT OKI di Dakar, sekaligus menyiapkan Indonesia sebagai tuan rumah KTT Gerakan Non-Blok tahun berikutnya.

"Terus terang, saya melihat banyak harapan yang diarahkan kepada Indonesia, karena dari segi ekonomi kita dianggap Dunia Ketiga sebagai negara yang mampu melakukan manajemen ekonomi yang sukses, dan mudah-mudahan demikian," tutur Menteri Sekretaris Negara Moerdiono yang ikut dalam rombongan.

Selain Moerdiono, anggota Kabinet Pembangunan V lainnya yang ikut ialah Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Menko Ekuin) Radius Prawiro dan Menteri Luar Negeri Ali Alatas.

Pada 19 November 1991, mereka berangkat dari Halim Perdanakusuma dengan pesawat DC-10 Garuda. Soeharto dan rombongan singgah di Biak untuk mengisi bahan bakar, lalu melintasi Pasifik menuju Honolulu sebelum mendarat di Meksiko.

Dari Amerika Latin, rombongan menyeberang ke Afrika dengan transit di Las Palmas, Spanyol, untuk menjaga kondisi fisik presiden. Dimaklumi, sebab pada bulan Juni sebelumnya, ia berangkat haji bersama keluarga. Awalnya ia ingin berangkat sebagai jamaah biasa, namun ada aturan ketat dari protokol Kerajaan Saudi.

Diplomat Maftuh Basuni lantas menawarkan kunjungan kenegaraan dengan waktu bebas untuk ibadah. Soeharto akhirnya disambut Pangeran Majid bin Abdul Azis, menjalankan seluruh rukun haji, dan mendapat nama depan "Muhammad" dari Raja Fahd.

Menurut Salim Said dalam Dari Gestapu ke Reformasi: Serangkaian Kesaksian (2013:317-320), lawatan tersebut memperkuat hubungan politiknya dengan kelompok Islam di dalam negeri dan siasatnya menjelang pemilihan umum.

"Di Jakarta waktu itu sejumlah orang cenderung melihat langkah itu sebagai lebih merupakan tipu daya politik menjelang Pilpres 1993," tutur Salim.

Setelah haji, Soeharto melanjutkan diplomasi ke sejumlah kota di Jerman selama lima hari pada awal Juli. Bertemu dengan Kanselir Jerman, Helmut Kohl, kedua negara membahas kerja sama pelestarian lingkungan, teknik, dan pembangunan.

Selain kunjungan ke luar negeri, Soeharto juga kerap dikunjungi berbagai pimpinan negara dan diplomat asing sepanjang tahun 1991, antara lain: Menhan Malaysia Dato Najib bin Tun Haji Abdul Razak, dan Dubes Irak Zaki Abdulhamid Al-Habba (Januari); PM Korea Utara Yong Hyong Muk, dan Menlu Palestina Farouk Khaddoumi (Februari); PM Malaysia Mahathir Mohamad (Maret); Utusan Khusus Presiden Venezuela Andreas Perez (April); PM Thailand Anand Panyarachun (Mei); dan Presiden RRC Yang Shangkun (Juni).

Itu semua menunjukkan 1991 sebagai tahun diplomasi yang terencana matang. Soeharto membangun citra dan merajut pengaruh global yang menempatkan Indonesia sebagai kekuatan yang diperhitungkan.

Soeharto

Presiden RI ke-2, Soeharto. FOTO/Nationaal Archief

Diplomasi di Amerika Latin dan Afrika

Perjalanan panjang Soeharto pada akhir 1991 dimulai di Meksiko. Tanggal 21 November, ia disambut Presiden Carlos Salinas de Gortari di Istana Los Pinos. Salinas mengaitkan sejarah bangsanya dengan kisah Columbus sebagai simbol ikatan antara Meksiko dan Indonesia.

"Untuk mencari rempah-rempah itu dan juga mencari berbagai kekayaan, munculah sejarah pelayaran Columbus, yang tiba di tanah kami, yang menyangka bahwa ia telah menemukan tanah Tuan," ucap Salinas, dikutip harian Sinar Harapan terbitan 24 November 1991.

Di balik romantisme itu, pembicaraan bilateral berlangsung serius. Perdagangan kedua negara melonjak tajam, dari 20 juta dolar AS pada 1987 menjadi 103 juta pada 1990. Meksiko pun menyatakan keseriusan bergabung dengan APEC dan menjadi mitra dialog ASEAN, membuka jalan bagi ekspor Indonesia ke Amerika Tengah.

Dari Meksiko, pada 27 November, rombongan menuju Caracas, Venezuela, untuk menghadiri KTT G-15. Di forum negara-negara berkembang ini, Soeharto menekankan perlunya kerja sama Selatan-Selatan yang lebih praktis, mendorong deregulasi ekonomi, peningkatan daya saing, dan desakan kolektif agar negara maju membuka akses pasar serta mengurangi beban utang.

Di sela-sela KTT, dikutip dari buku Jejak Langkah Pak Harto 21 Maret 1988-11 Maret 1993 (1993:476-477), Soeharto menerima kunjungan dari dua pemimpin negara, yaitu PM India Narashima Rao dan PM Malaysia Mahathir Mohamad. Ketiga pemimpin sepakat bahwa meskipun Perang Dingin telah berakhir, Gerakan Non-Blok tetap relevan, khususnya karena salah satu tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan negara-negara dunia ketiga.

Agenda berlanjut ke Afrika. Setelah transit di Kepulauan Canaria, rombongan tiba di Harare, Zimbabwe, pada 2 Desember. Kunjungan ini menjadi balasan atas kedatangan Robert Mugabe ke Jakarta setahun sebelumnya.

Pada 4 Desember, Soeharto dan rombongan mengunjungi kompleks pertanian milik pengusaha Masarini yang luasnya 1.800 hektare. Ia berbicara kepada para petani Zimbabwe dan menjelaskan bahwa banyak petani Indonesia hanya memiliki lahan setengah hektare atau bahkan lebih kecil. Hal ini mengejutkan para petani Zimbabwe.

Menurut koran Suara Pembaruan edisi 5 Desember 1991, Soeharto lalu mendapat hadiah seekor sapi betina muda. Namun karena kesulitan transportasi, sapi tersebut dititipkan di Zimbabwe. Selain mengunjungi pertanian, rombongan juga mengunjungi air terjun Victoria, suaka marga satwa, dan Taman Makam Pahlawan Zimbabwe.

Keesokan harinya, 5 Desember, Soeharto dan rombongan tiba di Dar-Es Salaam, Tanzania. Presiden Ali Hassan Mwinyi menyambutnya sebagai mitra lama Gerakan Non-Blok. Tanzania melihat Indonesia sebagai teladan swasembada pangan dan meminta agar petani mereka bisa belajar langsung di Indonesia.

Mereka juga tertarik mengadopsi sistem PIR untuk perkebunan. Seturut buku Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita Jilid 13 (1991:332,), kerja sama ekonomi pun dirancang melalui imbal pembelian kapas Tanzania untuk industri tekstil Indonesia. Di sela diplomasi ekonomi, Soeharto melaksanakan salat Jumat bersama masyarakat setempat di Masjid Kitumbini.

Etape terakhir berlangsung di Dakar, Senegal, pada 8 Desember. Soeharto menghadiri KTT OKI ke-6, menjadi pusat perhatian sebagai pemimpin negara muslim terbesar yang berhasil menjaga stabilitas. Ia menerima sejumlah pertemuan bilateral, termasuk dengan Perdana Menteri Bangladesh Khaleda Zia dan Perdana Menteri Pakistan Nawaz Sharif. Guinea Bissau bahkan menyatakan niat membuka hubungan diplomatik penuh dengan Indonesia.

Dinukil dari buku Kaleidoskop Gerakan KB Nasional, 1991 (1992:55), di forum OKI itu, Soeharto tidak hanya membela Palestina, tetapi juga mendorong pengesahan "Deklarasi Aceh" tentang kependudukan dan keluarga berencana. Ia menegaskan ajaran Islam sejalan dengan konsep keluarga berencana, sehingga memungkinkan untuk diadopsi negara-negara anggota.

Mempercepat Kepulangan

Di tengah diplomasi Soeharto yang dianggap berhasil dan antrean panjang pemimpin negara yang ingin bertemu dengannya, Menteri Sekretaris Negara Moerdiono mengumumkan bahwa jadwal perjalanan dipercepat tiga hari. Rombongan presiden meninggalkan Senegal pada 10 Desember dan tiba di Jakarta 11 Desember 1991, lebih awal dari rencana semula.

Perubahan jadwal ini langsung memicu spekulasi. Moerdiono buru-buru memberi keterangan alasan utama adalah penyusunan RAPBN 1992/1993 yang membutuhkan kehadiran langsung presiden.

Seturut surat kabar Suara Karya pada 11 Desember 1991, selama lawatan, Soeharto memang terus menerima laporan harian dari Jakarta, namun komunikasi jarak jauh dianggap tidak cukup. Ia harus bertemu langsung dengan para menteri sebelum rancangan disahkan dalam sidang kabinet akhir Desember, lalu membacakan nota keuangan di DPR pada awal Januari.

Meski alasan itu terdengar masuk akal, bayang-bayang tragedi di Timor Timur mengikuti safari tersebut. Hanya sepekan sebelum keberangkatan, pada 12 November 1991, bentrokan pecah ketika tentara Indonesia menembaki demonstran di permakaman Santa Cruz, Dili.

Artikel di majalah Tempo pada 23 November 1991 melaporkan peristiwa berdarah itu dimulai di pagi hari, saat lebih dari seribu orang mengikuti misa di Gereja Motael. Mereka kemudian bergerak ke pusat kota sambil meneriakkan "Viva Fretilin" dan "Viva Xanana".

Massa kemudian menuju permakaman Santa Cruz, di mana bentrokan besar tak terhindarkan. Tembakan terjadi setelah situasi memuncak.

Tragedi Santa Cruz, yang direkam jurnalis Max Stahl dan disiarkan televisi internasional, segera menjadi mimpi buruk bagi diplomasi Orde Baru. Berbeda dengan insiden sebelumnya yang bisa disensor, kali ini dunia menyaksikan langsung kekerasan itu.

Tragedi tersebut sampai ke Amerika. Saat rombongan berada di Caracas untuk KTT G-15, rekaman video dikirim dari New York atas permintaan delegasi Indonesia di PBB. Sebagaimana diberitakan koran Kompas terbitan 3 Desember 1991, di suatu sore, Soeharto bersama Menlu Ali Alatas, Moerdiono, Radius Prawiro, dan sejumlah wartawan menyaksikan rekaman yang mencoreng wajah Indonesia itu.

Soeharto, menurut Moerdiono, lantas mencatat bahwa mayoritas demonstran berusia 20–25 tahun, generasi yang saat integrasi Timor Timur pada 1976 masih anak-anak. Ia lalu menyimpulkan bahwa aksi mereka lebih dipicu masalah sosial dan ketenagakerjaan, bukan soal ideologi separatis.

Untuk meredakan situasi, sepanjang sisa lawatan, Soeharto melakukan klarifikasi peristiwa berdarah itu dalam pertemuan dengan Presiden Meksiko Carlos Salinas, Presiden Venezuela Carlos Andres Perez, Robert Mugabe di Zimbabwe, Ali Hassan Mwinyi di Tanzania, hingga Abdou Diouf di Senegal.

Ia menjelaskan kronologi integrasi Timor Timur dan menegaskan bahwa hukum tetap ditegakkan. Untuk membuktikan komitmen, ia menyebut pembentukan Komisi Penyelidik Nasional yang bekerja independen dan objektif.

Untuk itulah mempercepat kepulangan dari Dakar menjadi langkah taktis. Pidato Palestina tersampaikan dan beberapa kesepakatan penting dirampungkan.

Pada 10 Desember malam, pesawat DC-10 Garuda yang dikemudikan Kapten F. Sumolang lepas landas dari Dakar, transit di Abu Dhabi, lalu kembali ke Jakarta. Di udara, satu jam sebelum mendarat, Soeharto masih sempat mengumpulkan wartawan untuk merangkum perjalanannya. Setelah itu, bersama Ibu Tien menyalami rombongan satu per satu.

Pesawat lantas mendarat mulus di Halim Perdana Kusuma.

"Kluk, kuluuk, kuluuuk," sejumlah wartawan berteriak menirukan kokok ayam, tanda tiba di Tanah Air dengan selamat.

Baca juga artikel terkait DIPLOMASI atau tulisan lainnya dari Ali Zaenal

tirto.id - Mozaik
Kontributor: Ali Zaenal
Penulis: Ali Zaenal
Editor: Irfan Teguh Pribadi