tirto.id - Jumat (28/7) Pengadilan Pakistan mencopot Nawaz Sharif dari jabatan perdana menteri setelah memutus perkara kasus-kasus korupsi yang melibatkan Sharif.
Menurut laporan Reuters, penyelidikan atas dugaan korupsi Sharif dimulai pada April 2016 setelah bocoran Panama Papers memuat nama Sharif di antara para kepala pemerintahan dan pejabat dunia.
Mengenai pencopotannya, Sharif yang menjabat hampir tiga periode mengatakan penyelidikan itu bias, tidak akurat, dan merupakan konspirasi untuk menggulingkan kekuasaannya.
April lalu, dua dari lima hakim agung merekomendasikan agar Sharif dipecat. Tiga lainnya meminta agar keputusan itu ditunda sampai penyelidikan terhadap keluarga Sharif tuntas.
Pada 10 Juli lalu, Joint Investigation Team merilis laporan setebal 275 halaman. Dalam laporan tersebut Sharif dan anak-anaknya disebutkan terlibat dalam korupsi, pemalsuan dokumen, dan sumpah palsu.
Soal pemalsuan dokumen, keluarga Sharif melakukan blunder yang sangat parah. Joint Investigation Team, yang dibentuk guna menyelidiki kasus Panama Papers, menemukan kejanggalan dalam dokumen bertarikh 2006 yang disita dari putri Sharif, Maryam Nawas Sharif, yang menggunakan font Calibri. Adapun font tersebut baru tersedia gratis di Microsoft Word pada 2007.
Baca juga:
Panama Papers
Nawaz Sharif adalah salah satu politikus terkaya Pakistan dengan pertambahan aset per tahun yang spektakuler. Pada 2011, jumlah asetnya tercatat sebesar Rs116 juta (Rp14 miliar), naik dua kali lipat hingga Rs261,6 juta (Rp33 miliar) di tahun berikutnya. Pada 2013, aset Sharif naik drastis hingga Rs1,82 milyar (Rp230 miliar).
Dalam bocoran Panama Papers, Sharif terlibat dalam pencucian uang pada 1990an. Tiga anaknya terlibat dalam perusahaan offshore di bidang properti di Inggris.
Dilansir dari The Guardian, bocoran Panama Papers berisi 11,5 juta dokumen dari database firma hukum offshore terbesar keempat dunia, Mossack Fonseca yang melayani sekitar 300 ribu perusahaan dunia. Bocoran ini diperoleh dari sumber anonim yang mengirimkannya ke suratkabar Jerman Süddeutsche Zeitung pada 2016.
Daftar Panama Papers memuat nama 143 politikus dan 12 kepala pemerintahan ada dalam daftar, termasuk keluarga dan rekanan mereka, yang mendirikan perusahaan di luar negeri untuk menghindari pajak. Di antaranya adalah Presiden Ukraina Petro Poroshenko, mantan Presiden Irak Ayad Allawi, Alaa Mubarak (anak Hosni Mubarak), Perdana Menteri Islandia Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Bapak David Cameron, mantan perdana menteri Inggris, juga masuk daftar.
Perdana Menteri Islandia Sigmundur Davíð Gunnlaugsson kedapatan membeli perusahaan offshore Wintris pada 2007. Dilaporkan BBC, Gunnlaugsson tidak mencantumkan perusahaan ini dalam daftar kekayaannya ketika masuk ke parlemen pada 2009. Ia menjual 50 persen aset Wintris ke istrinya sebesar $1, delapan bulan setelah duduk di parlemen.
Skandal itu menyebabkan protes besar di Islandia. Gunnlaugsson, yang disebut-sebut berhasil memulihkan ekonomi Islandia setelah krisis 2008, menyatakan mundur pada April 2016.
Tamatnya Karir Sharif?
Partai yang berkuasa, Liga Muslim Pakistan-Nawaz (PML-N), kini harus menunjuk perdana menteri sementara yang akan memerintah sampai harus sekarang memilih Perdana Menteri interim untuk memerintah sampai pemilihan umum 2018.
Sharif adalah politisi tahan banting. Selama tiga kali menjabat perdana menteri, tiga kali pula posisinya digoyang. Periode pertama (1991-93), Sharif dituduh korupsi dan dipaksa mundur oleh panglima militernya sendiri, Abdul Waheed Kakar. Kali kedua menjabat pada 1997-1999, dia dikudeta oleh Pervez Musharraf dan terpaksa mengasingkan diri ke Saudi.
Sharif dipandang sebagai benteng melawan militansi kelompok-kelompok Islamis di dalam negeri. Pada Februari 2017, militer Pakistan meluncurkan operasi Radd-ul-Fasaad untuk mengamankan perbatasan dari bahaya laten/sisa terorisme, terutama di perbatasan.
Ia membuat berang oposisi Islamis ketika menyatakan bahwa pemindahagamaan secara paksa adalah kejahatan dalam Islam dan menegaskan bahwa kebebasan beragama dijamin oleh Islam.
Sirajul Haq, ketua partai Jamaat-e-Islami, yang tak lain adalah lawan politik Sharif, mengatakan, jika sang perdana menteri menginginkan Pakistan jadi negara liberal dan sekuler, lebih baik ia menyingkir ke New Delhi.
Baca juga:
Belakangan Sharif menuai kritik akibat program pemulihan ekonominya menambah utang negara sebesar Rs8 trilyun (Rp1.012 trilyun).
Sharif nampaknya lebih sulit memberikan justifikasi moral untuk mempertahankan kekuasaannya, karena pemecatan kali ini tidak melibatkan faktor eksternal seperti tekanan militer, berbeda dari dua pemecatan sebelumnya. Namun, terlalu dini untuk mengatakan skandal korupsi kali ini akan menamatkan karir politik Sharif.
Penulis: Windu Jusuf
Editor: Maulida Sri Handayani
