Masuk tirto.id
tirto.id - Beredar sejumlah video di media sosial yang menampilkan sejumlah warga korban bencana Sumatra menerima bantuan yang dilemparkan dari helikopter. Namun, masyarakat korban bencana nampak mengeluh lantaran rupanya sebagian bantuan, terutama makanan seperti beras, hancur karena dilemparkan dari ketinggian.
Beras yang berceceran di tanah itu pun langsung dipungut oleh para korban bencana. Salah satu warga juga memperlihatkan karung beras yang sudah robek usai dilempar dari helikopter itu.
Menanggapi itu, Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto menyebut, penyaluran bantuan bagi korban bencana di Sumatra lewat jalur udara saat ini menjadi opsi terbaik. Praktik penyaluran bantuan ini disebut dengan teknik distribusi Helibox serta Airdrop.
Dia menjelaskan hal ini terkait dengan kondisi sejumlah daerah yang tidak dapat diakses melalui darat dan mempertimbangkan keselamatan personel..
“Dalam pemberian bantuan, memang saya tekankan pada prajurit TNI untuk tetap menjaga keamanan personel dan alutsista,” ucapnya saat konferensi pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (3/12/2025).
Agus menerangkan pola distribusi via jalur udara dipilih, setelah sebelumnya ada tiga personel TNI yang hanyut saat tengah mendistribusikan bantuan untuk korban bencana di Padang, Sumatra Barat (Sumbar). Nahas, beberapa hari setelah kegiatan tersebut, ketiga anggota TNI ditemukan tak bernyawa.
Berkaca dari pengalaman itu, Agus menekankan agar para personel menjaga keselamatan masing-masing ketika tengah bertugas, termasuk penyaluran bantuan.
“Kemarin heli mau mendarat, di situ ada kabel sehingga diputuskan oleh pilot barang itu tetap di-drop, walaupun mungkin ada beberapa beras yang tercecer. Tapi daripada dibawa lagi ke pangkalan udara, lebih baik di-drop dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat," urainya.
Ia memastikan tidak akan ada lagi bantuan yang tercecer atau rusak karena disalurkan melalui udara. Tindakan pencegahannya, bantuan diletakkan dalam sebuah kotak dan menambahkan payung.
DPR Dorong Evaluasi Penyaluran Bantuan Korban Bencana
Ketua DPR RI, Puan Maharani menilai penyaluran bantuan terhadap korban bencana di Sumatra dengan cara melemparkannya dari atas helikopter merupakan langkah tidak efektif dan kurang baik. Dia pun mendorong pemerintah agar mengevaluasi pola pemberian bantuan tersebut.
Dia berharap pemerintah bisa menemukan solusi yang lebih efektif terkait hal tersebut, termasuk di wilayah yang terisolasi.
“Seperti yang tadi saya sampaikan hari ini kita fokus untuk bisa memberikan bantuan secara efektif. Bahwa memang banyak sekali wilayah yang jalurnya itu terputus, jadi dilakukan melalui udara, namun kemudian cara pemberiannya mungkin dianggap kurang efektif atau kurang baik. Karena itu juga perlu dievaluasi yang sebaik-baiknya,” ujar Puan kepada wartawan di Gedung DPR RI, Rabu (3/12/2025).
Puan menekankan penting menjamin bantuan sampai dan bisa dimanfaatkan oleh para. Seharusnya, kata dia, bantuan yang sampai pada masyarakat dalam kondisi aman.
“Jangan sampai bantuan yang datang pun kemudian tidak bisa bermanfaat bagi para korban. Jadi ini yang sebaiknya kita pikirkan langkah-langkah yang terbaik bagi masyarakat yang terdampak, bagi wilayah yang terkena bencana tersebut,” terang Puan.
Cara Pengemasan yang Dinilai Tak Sesuai Standar
Direktur Pusat Penelitian Penanggulangan Bencana Universitas Pembangunan Nasional Yogyakarta, Eko Teguh Paripurno, memandang pemberian bantuan melalui jalur udara bukanlah hal baru. Cara ini efektif untuk menjangkau daerah dengan akses terbatas.
“Pengiriman bantuan lewat udara itu lazim dilakukan untuk daerah-daerah remote gitu, yang akses lewat darat dan lautnya itu sulit dilakukan,” kata Eko saat dihubungi Tirto, Kamis (4/12/2025).
Dalam kasus bencana di sejumlah wilayah di Pulau Sumatra, terdapat banyak jalan yang rusak, bahkan terputus sehingga bantuan tak bisa dikirim melalui jalur darat. Bantuan dijatuhkan dari udara pun jadi solusi.
Eko mencontohkan pengiriman bantuan ke Aceh Tamiang yang dilakukan Kementerian Sosial (Kemensos). Tak hanya mengirim bantuan via jalur darat, Kemensos juga melakukannya melalui jalur udara. Pada prosesnya ada 10 jenis bantuan dari Kemensos yang disalurkan melalui jalur udara.
Eko menilai masalah rusaknya barang yang didistribusi, disebabkan cara pengemasan tim bantuan yang dinilai tidak mengikuti standar persyaratan pengiriman logistik melalui udara.
Menurut Eko, pengemasan barang yang akan dikirimkan melalui jalur udara memiliki aturan tersendiri sehingga cara pengemasannya harus berbeda dari pengiriman biasa. Dia juga menambahkan pengiriman bantuan cara ini juga jangan disalahartikan.
“Jadi perlu dikemas secara berbeda sesuai persyaratan. Tapi tidak berarti bahwa pengiriman bantuan lewat udara itu tidak sopan gitu misalnya, tidak,” tegas dia.
Eko menduga adanya kerusakan bantuan berupa sembako usai dilempar dari helikopter, dikarenakan tim bantuan yang mengemas barang-barang bantuan dengan tergesa-gesa. Dampaknya material bantuan itu tak terbungkus dengan rapih.
“Itu sama mengirim bantuan paket besar, kecil, menggunakan kereta, menggunakan pesawat, menggunakan bis, truk, itu kan masing-masing punya prasyarat. Prasyarat-prasyarat itu yang sepertinya tidak dipenuhi,” tambah dia.
Sepaham, Pengamat Kebencanaan Universitas Syiah Kuala, Teuku Alvisyahrin, juga memandang bahwa pendistribusian bantuan dari helikopter merupakan jalan yang tepat di tengah situasi bencana dengan keadaan maraknya jalanan yang sudah rusak. Kondisi ini tentu tak memungkinkan untuk mengirimkan barang via jalur darat.
“Saya mencoba membayangkan tantangan di lapangan, karena helikopter harus menuju di mana titik pengungsi yang ada, yang belum tentu itu ideal untuk pendaratan helikopter,” jelas Teuku saat dihubungi Tirto, Kamis (4/12/2025).
Sehingga, menurut Teuku, tak ada pilihan lain yang bisa dilakukan demi bantuan-bantuan itu bisa sampai ke para korban bencana dengan cepat.
Namun, Teuku juga memberikan beberapa masukan agar barang bantuan yang dikirimkan tim bantuan tetap aman meski dikirimkan melalui jalur udara. Teuku mengusulkan agar ke depannya tim bantuan mengemas barang barang bantuan itu sebaik-baiknya. Hal ini untuk meminimalisir adanya kerusakan barang apabila sudah mendarat usai dilempar dari helikopter.
“Lempar ke tanah tapi dengan packaging ataupun kemasan yang aman, ada foam dan sebagainya, yang bisa disiapkan sebelum barang-barang tersebut dinaikkan ke helikopter atau pesawat,” ucap Teuku.
Teuku pun tak menampik bahwa cara tersebut bisa sepenuhnya menjamin barang yang dilempar bisa tetap utuh. Namun, kata Teuku, setidaknya barang bantuan tertentu tidak berserakan ketika mendarat di tanah.
Teuku juga menyarankan agar tim bantuan memanfaatkan parasut kecil untuk dipasang di barang-barang bantuan yang sudah dikemas dengan rapih. Parasut dinilai sebagai pengaman agar barang tidak terkena benturan keras saat mendarat.
“Tapi yang penting tidak tercerai-berai bahan materialnya, sehingga terkontaminasi dengan permukaan tanah atau tanah, yang barangkali dalam situasi ini, juga sedang basah atau banyak mengandung air dan lumpur dan sebagainya,” terang Teuku.
Andil Aparat Penegak Hukum-Relawan Dinilai Penting
Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansah menilai, koordinasi antara pemerintah dengan aparat penegak hukum (APH) seperti TNI dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sangat penting, sebelum mengirimkan sejumlah bantuan via jalur udara ke wilayah terdampak bencana.
“Idealnya dikoordinir oleh relawan dan TNI/Polri yang ada di situ. Untuk daerah yang terisolir, TNI/Polri harus diturunkan juga di situ untuk menjaga warga sekaligus memantau bantuan. Selain menjaga agar barang tidak rusak,” kata Trubus saat dihubungi Tirto, Kamis (4/12/2025).
Lebih lanjut, dia memandang kehadiran TNI, Polri, serta relawan di lokasi, bisa mengatur penempatan barang-barang bantuan yang diturunkan. Selain memastikan tak ada barang yang rusak, hal ini juga penting untuk meminimalisir adanya aksi rebutan makanan oleh warga. Mengingat mayoritas korban bencana pastinya dalam kondisi kelaparan hebat.
“Intinya, idealnya harus dikoordinir agar tidak terjadi perebutan yang berujung perselisihan,” tambah Trubus.
Secara teknis, menurut Trubus tak mudah bagi helikopter untuk bisa turun sampai lokasi tertentu, terutama di lokasi bencana yang rawan bagi helikopter untuk mendarat. Kalaupun sudah menemukan lokasi yang pas untuk menetap atau hover di ketinggian tertentu, helikopter masih membutuhkan waktu sekitar satu hingga satu setengah jam untuk bertahan di posisi tertentu.
Hal inilah yang kemudian disebut tak efektif apabila harus menunggu agar helikopter bisa mendarat dengan sempurna. Apalagi kondisi cuaca yang tak menentu di lokasi bencana. Helikopter terkadang juga tak bisa mendarat karena kondisi medan yang berat.
“Di satu sisi juga menghindari iklim/cuaca, anginnya kan besar. Di daerah seperti Tapanuli Utara itu ada gunung-gunung, anginnya kadang kencang. Kadang helikopter tidak mampu untuk melakukan pendaratan secara tepat,” terang Trubus.
Selain banyak lokasi yang tak bisa dijangkau helikopter, situasi di Sumatra juga dinilai berbeda dengan bencana tsunami yang biasanya terjadi di daerah pesisir. Lokasi yang jauh dari bibir pantai, tak jarang punya akses yang lebih menyulitkan. Dalam kasus bencana Sumatra ini, medannya disebut jauh lebih berat.
Wilayah seperti Aceh Timur, Aceh Utara, Aceh Tengah, dan Pidie Jaya letaknya sangat jauh ke pedalaman. Menurut Trubus, satu-satunya akses menuju ke sana, biasanya melalui hutan. “Aksesnya lewat hutan-hutan yang sekarang jalannya sudah hilang kena longsor. Jadi posisinya seperti gurun lumpur,” ungkap Trubus.
Kemudian, dia juga menyoroti adanya kesalahpahaman warga korban bencana terhadap pengiriman bantuan melalui jalur udara. Kurangnya komunikasi akibat akses sinyal dan internet yang terputus, membuat pemerintah sulit menjangkau kondisi atau kabar para korban bencana.
Oleh karena itu, kata Trubus, pemerintah tak bisa memberikan informasi kepada warga di lokasi tentang bantuan yang akan didatangkan melalui udara. Hal tersebut, katanya, membuat kurangnya kesiapan baik dari pemerintah dan para korban bencana dalam mengirim dan menerima bantuan tersebut.
Itulah mengapa Trubus menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah dan TNI/Polri untuk siap siaga mengamankan bantuan yang datang secara tertata sehingga tak ada lagi barang yang rusak dan kesan "bantuan dilempar-lempar.
“Masalahnya di sini adalah menghindari misunderstanding ya, ada kesalahpahaman. Ketika bantuan disalurkan, masyarakat belum siap atau tidak tahu, karena komunikasi terputus,” ucap Trubus.
Serupa dengan Trubus, Teuku dari Universitas Syiah Kuala juga melihat pentingnya koordinasi antara pemerintah dan aparat keamanan. Teuku melihat kurangnya koordinasi di lapangan ketika bantuan kemanusiaan hadir menggunakan helikopter.
Dia juga menyoroti adanya risiko ketika bantuan paket itu dijatuhkan dari helikopter kepada masyarakat. Ada potensi masyarakat yang nekat langsung menangkap paket itu tanpa memiliki kekuatan memadai, maka dikhawatirkan bisa menyebabkan cedera.
Maka dari itu, Teuku memandang perlu adanya pihak-pihak terkait yang terlatih untuk bisa diikutsertakan dalam menerima bantuan yang dilempar dari helikopter.
“Itu ada kemungkinan bahwa dropping itu menyebabkan benturan-benturan pada tubuh fisik daripada pengungsi yang tidak terlatih sehingga bisa cedera dan sebagainya,” terang Teuku.
Dengan begitu, Teuku menuturkan koordinasi antara pemerintah dan TNI/Polri sangat diperlukan untuk membantu penyaluran bantuan kemanusiaan agar selamat sampai para korban bencana dengan kondisi utuh dan aman.
Dia juga mengatakan sebelum bantuan via udara dijatuhkan, TNI/Polri harus lebih dulu melakukan pengintaian udara untuk memetakan kondisi lapangan, posisi pengungsi, dan titik aman sehingga operasi bantuan berlangsung terkoordinasi dan tidak membahayakan siapapun.
Idealnya, kata Teuku, pemantauan ini dilakukan pada jam-jam pertama atau hari pertama pasca-bencana, sebelum helikopter pembawa bantuan diterbangkan. Tujuannya, katanya, agar penyaluran bantuan tepat dan aman, tidak asal menjatuhkan bantuan tanpa mengetahui kondisi di bawah.
“Harus ada yang mengkoordinir dan akan lebih baik kalau yang di depan itu adalah personel-personel yang sudah terlatih seperti personel TNI dan kepolisian,” kata Teuku.
Selain itu, Teuku juga menegaskan masyarakat sipil lainnya, termasuk para relawan dan masyarakat korban bencana yang fisiknya masih kuat dan sehat, juga bisa dilibatkan dalam menerima barang bantuan kemanusiaan yang dilempar dari helikopter.
“Kemudian ada petugas-petugas lain termasuk SAR barangkali, PMI, dan sebagainya yang dilatih sedemikian rupa,” kata Teuku.
Tim Bantuan Kejar Target dalam Mendistribusikan Bantuan
Di sisi lain, Trubus sebetulnya menilai cara paling ideal adalah para tim bantuan turun dan menemui para korban bencana secara langsung, alih-alih melemparkannya dari helikopter. Namun, praktiknya hal itu tak selalu bisa dilakukan karena tim bantuan memiliki target distribusi yang harus dikejar.
Dalam hal ini, bantuan dilempar dari helikopter termasuk cara cepat untuk menyalurkan bantuan kepada para korban bencana. “Kalau mau ideal harusnya turun langsung. Tetapi tim bantuan ini kan juga dikejar target distribusi,” kata Trubus.
“Dalam situasi bencana dan medan berat, kita tidak bisa berpikir ideal. Yang penting bantuan sampai. Karena itu, yang dibutuhkan sebenarnya adalah relawan di darat yang diperbanyak,” tekan dia.
Penulis: Nabila Ramadhanty
Editor: Alfons Yoshio Hartanto
