tirto.id - Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) memperkirakan jumlah pengangguran di Indonesia akan mencapai 5,0 persen dan meningkat menjadi 5,1 persen di tahun depan. Jumlah tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah pengangguran terbanyak kedua di Asia dan hanya sedikit lebih rendah dibanding Cina yang diramal sebesar 5,1 persen di 2025 dan 2026.
Proyeksi jumlah pengangguran di Indonesia ini juga lebih tinggi dari negara-negara lainnya di ASEAN, seperti Thailand yang hanya sebesar 1,0 persen di 2025 dan 2026; Vietnam 2,0 persen di 2025 dan 2026; Malaysia 3,2 persen di 2025 dan 2026; serta Filipina sebanyak 4,5 persen di 2025 dan 2026. Pun, jumlah pengangguran di Indonesia juga masih lebih tinggi ketimbang India yang hanya sebanyak 4,9 persen di 2025 dan 2026.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, menanggapi dengan ringan ramalan IMF ini. Kendati naik, menurutnya proyeksi hanyalah proyeksi karena pada dasarnya untuk melihat naik atau turunnya jumlah pengangguran di dalam negeri, pemerintah hanya mengacu pada data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).
“Ya, proyeksi kan boleh aja proyeksi. Tapi kan kalau dari Sakernas (Februari 2025), (jumlah pengangguran terbuka/TPT) kita kemarin kan sudah turun ya, 4,76 (persen), ya,” ujar dia, di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (2/6/2025).
Jumlah TPT pada Februari 2025 yang sebesar 4,76 persen tersebut lebih rendah 0,06 persen poin dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Meski begitu, Yassierli mengaku jumlah pengangguran yang akan tercatat di Sakernas Agustus 2025 masih menjadi tantangan.
Sebab, periode tersebut akan berbarengan dengan masa kelulusan dari berbagai jenjang di instansi pendidikan. “Nanti memang yang menjadi tantangan nanti adalah sakernas Agustus, ya. Ketika lulusan dari institusi pendidikan itu kan udah lulus itu, itu yang nanti harus kita cari, ya,” imbuhnya.
Untuk mengatasi pertambahan jumlah pengangguran, Yassierli mengaku tengah menyiapkan strategi khusus. Meski dia tidak menyebutkan strategi apa yang akan ampuh untuk menahan lonjakan angka pengangguran atau bahkan menurunkannya.
“Ini (upaya antisipasi) salah satu bahan yang sedang kita siapkan,” tuturnya.
Sementara itu, terkait jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK), lanjut Yassierli, akan memakai data yang bersumber dari data BPJS Ketenagakerjaan dan kemudian akan diintegrasikan dengan data Kemnaker. Dus, nantinya hanya akan ada satu data yang digunakan untuk mengetahui jumlah pengangguran di Tanah Air.
“Mulai bulan Juni, berarti kan mulai sekarang ya. Jadi kita tidak lagi menggunakan data dari laporan dari dinas. Itu hanya sebagai pembanding, nanti kita akan pakai nanti dari JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan). itu lebih clear, lebih jelas kapan dia PHK, kemudian ada di provinsi mana kita bisa lebih jelas,” tukas Yassierli.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Dwi Aditya Putra
Masuk tirto.id







































