tirto.id - Penjabat (Pj) Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ), Teguh Setyabudi, mengatakan pihaknya akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait wacana penggunaan fitur Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) untuk pembelian gas LPG 3 kilogram (kg) di Jakarta.
“Untuk penataan ini [penggunaan QRIS dalam pembelian gas LPG 3 kg] kan tidak bisa langsung seketika, kami perlu lakukan sosialisasi, kami perlu lakukan edukasi, kemudian sistemnya harus pas juga, benar gitu loh,” ujar Teguh saat ditemui di Balai Kota DKJ, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025).
Pelaksana Tugas Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah (Sekda) Jakarta, Suharini Eliawati, menyebut saat ini Pemprov Jakarta tengah melakukan kajian secara holistik terkait penggunaan fitur QRIS dalam pembelian gas LPG 3 kg ini.
Sejauh ini, Eliawati menyebut berdasarkan kajian tersebut, tampaknya wacana penggunaan fitur QRIS dalam transaksi gas LPG 3 kg ini lebih tepat apabila diterapkan di level masyarakat sebagai pembeli.
“Kajian kita secara holistik, kira-kira [penggunaan QRIS] yang paling gampang di masyarakat dan pengawasan kita [akan] lebih baik lagi,” kata Eliawati kepada para awak media di Balai Kota DKJ, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025).
Eliawati mencontohkan, penggunaan fitur QRIS dalam transaksi gas LPG 3 kg ini mirip dengan penggunaan fitur tersebut dalam aplikasi Jakpreneur.
“Kalau kemudian ditanya, bagaimana [penerapan] sistem QRIS ya, ya sekarang ini kalau dari Jakpreneur sudah berjalan, kami hanya ingin kira-kira bisa enggak ya dimodifikasi dari Jakpreneur,” ucap Eliawati.
Eliawati menambahkan, jika mengacu pada penerapan fitur QRIS di aplikasi Jakpreneur, maka nantinya masyarakat tidak perlu lagi menunjukkan KTP pada saat transaksi.
“Nah itu kita sampaikan, Jakpreneur tak pakai lagi KTP, karena apa, karena QRIS ada kode-kode tertentu,” tambah Eliawati.
Penulis: Naufal Majid
Editor: Bayu Septianto
