tirto.id - Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim, buka suara atas permintaan Sekretaris Komisi E DPRD DKI, Justin Adrian Untayana, soal pencabutan bantuan sosial (bansos) dari keluarga pelaku tawuran.
Ia mengaku menghormati permintaan pencabutan bansos tersebut untuk menciptakan efek jera terhadap keluarga pelaku tawuran.
"Namun, pendekatan Pemprov [DKI] saat ini tetap mengedepankan pencegahan humanis dan komprehensif, bukan sanksi yang bisa berdampak pada keluarga rentan secara keseluruhan," katanya kepada awak media, Minggu (4/1/2026).
Menurut Chico, terdapat sejumlah jenis bansos yang disalurkan Pemprov DKI. Misalnya, Kartu Jakarta Pintar (KJP) serta Kartu Lansia Jakarta (KLJ). Semua bansos itu ditujukan untuk melindungi warga miskin di Ibu Kota.
Menurutnya, pencabutan bansos dari penerima tetap harus dilakukan sesuai prosedur, meski ada anggota keluarga yang terlibat aksi tawuran. Di satu sisi, Chico meyakini Pemprov DKI berupaya menyalurkan bansos secara tepat sasaran.
"Kami akan terus koordinasi dengan DPRD [DKI] dan Dinsos [Dinas Sosial DKI] untuk evaluasi penyaluran bansos agar lebih tepat sasaran," tutur dia.
Menurut Chico, Gubernur DKI Pramono Anung telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Jaga Jakarta pada November 2025. Satgas itu bertugas menangani isu kerawanan sosial.
Misalnya, tawuran maupun konflik antarwarga. Satgas tersebut melibatkan kolaborasi lintas elemen, termasuk Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) DKI, tokoh masyarakat, dan warga.
Chico berujar, untuk kawasan rawan seperti Manggarai, Satgas Jaga Jakarta akan menjadi garda depan dalam monitoring dan pencegahan tawuran.
"Kami targetkan kawasan Manggarai dan wilayah rawan lain bisa zero tawuran di tahun 2026 ini. Tidak ada solusi instan, tapi dengan kolaborasi semua pihak, insyaAllah bisa kita capai bersama," sebutnya.
Sebagai informasi, Justin Adrian sebelumnya meminta Dinsos DKI agar mengevaluasi penerimaan bansos dari keluarga pelaku tawuran di Manggarai, Klender, serta Ciracas.
Menurutnya, tawuran di sejumlah lokasi yang baru-baru ini terjadi merupakan hasil dari ketidakpedulian keluarga dalam mendidik anak atau anggota keluarganya.
“Tawuran ini adalah perilaku yang menular. Oleh karena itu, setiap keluarga harus berperan aktif untuk memastikan anggota-anggotanya tidak menjadi pelaku tawuran,” ucapnya dalam keterangan yang diterima, Minggu.
“Hingga saat ini, terlalu banyak keluarga yang bersikap abai dengan perilaku anggota-anggotanya karena tidak ada konsekuensi terhadap para pelaku tawuran,” sambungnya.
Politikus PSI tersebut menyatakan, sudah ribuan kali para pelaku yang diamankan akibat tawuran hanya dikembalikan kepada orang tuanya. Karena itu, Justin meminta Dinsos DKI agar mengevaluasi untuk mencabut bansos keluarga dari pelaku tawuran.
Sebagai informasi, tawuran di Manggarai, Klender, serta Ciracas terjadi pada awal 2026. Terkini, tawuran pecah di Manggarai pada Jumat (2/1/2026) sore.
Tawuran tersebut membuat pengemudi kendaraan bermotor yang melintasi lokasi itu panik. Masyarakat yang bermukim di wilayah tersebut juga mengalami kepanikan.
Dalam video yang beredar, tampak dua kelompok massa berhadap-hadapan di bawah kolong Jembatan Manggarai. Mereka saling melemparkan benda ke kelompok lain.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Hendra Friana
Masuk tirto.id






































