Masuk tirto.id
tirto.id - Pemerintah secara resmi memastikan tidak akan membuka izin impor beras industri sepanjang tahun 2026. Keputusan ini diumumkan langsung oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso.
"Kami sesuai Neraca Komoditas. Yang mengusulkan kebutuhannya bukan di kami, tapi kementerian teknis," kata Budi saat ditemui di Kementerian Perdagangan, Jakarta, pada Jumat (19/12/2025).
Kebijakan ini merupakan hasil Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di Kementerian Koordinator Bidang Pangan yang membahas penetapan Neraca Komoditas Nasional.
Budi mengacu pada penegasan sebelumnya dari Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Tatang Yuliono.
“Pak Tatang bilang tidak ada beras industri di tahun depan. Kami ikut saja sesuai Neraca Komoditas,” ucap Budi.
Keputusan untuk menutup keran impor beras industri pada tahun depan diambil meskipun Kementerian Perindustrian sebelumnya diketahui telah mengajukan kebutuhan impor sebanyak 380.952 ton untuk tahun 2026. Namun, usulan tersebut akhirnya tidak tercantum dalam hasil final Neraca Komoditas.
Budi menegaskan bahwa seluruh keputusan impor, termasuk untuk beras industri, sepenuhnya mengikuti hasil perhitungan kebutuhan dan pasokan yang ditetapkan secara lintas kementerian.
Jika mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), terlihat bahwa Indonesia masih melakukan impor beras sepanjang 2025. Pada periode Januari hingga Oktober 2025, tercatat impor beras sebesar 364,3 ribu ton senilai 178,5 juta dolar AS atau sekitar Rp2,97 triliun, dengan negara asal utama Myanmar, Thailand, dan India.
Adapun kebijakan menghentikan impor ini ditempuh di tengah catatan potensi produksi beras nasional yang meningkat. BPS memproyeksikan produksi beras pada 2025 dapat mencapai 34,79 juta ton, naik 13,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini didukung oleh lonjakan luas panen yang diperkirakan mencapai 11,36 juta hektare.
Meskipun demikian, BPS mengingatkan bahwa proyeksi ini masih dapat berubah tergantung kondisi pertanaman pada November 2025 hingga Januari 2026, termasuk risiko hama, banjir, dan kekeringan.
Penulis: Nanda Aria
Editor: Hendra Friana
