Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan pemerintah bakal menggelontorkan program DP nol persen pembelian rumah bagi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK).
Skema tersebut dirumuskan usai dirinya bertemu para pengembang properti yang tergabung dengan Real Estat Indonesia (REI) pada pekan lalu.
"Baru minggu lalu kita ketemu BPJS Ketenagakerjaan karena yang anggota pekerja paling banyak di BPJS ketenagakerjaan. Dan anggota (REI) ini berkomitmen kalau ada peserta dari BPJS Ketenagakerjaan yang ikut, temen pengusaha luar biasa mau berbagi dengan cara membayar DP," ujarnya di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (30/7/2025).
Menurut Ara, sapaan akrab Maruarar, pembebasan biaya DP tersebut adalah bentuk dari ekonomi gotong royong di mana para pengusaha juga turut terlibat dalam mengatasi masalah backlog kepemilikan rumah.
Selain itu, kementeriannya juga mendapat dukungan lain dari para pengusaha dalam bentuk penyaluran rumah corporate social responsibility (CSR). "Kadin, yayasan beberapa perusahana, Astra, Harum Energi, Agung Sedayu, perusahan besar ada memberikan CSRnya buat perumahan," jelasnya.
"Saya juga senang, dua minggu lalu Pak Prabowo mengatakan pengusaha jangan serakahnomic, kami sampaikan justru di bidang rumah subsidi, para pengusahanya dari REI, APERSI, Perumnas luar biasa," imbuhnya.
Ara juga turut menyampaikna bahwa PKP akan secara simbolis meluncurkan 25 ribu unit rumah subsidi pada September 2025. Peluncuran rumah subisidi itu disebut akan dihadiri Presiden Prabowo Subianto.
"Kami membuat acara, September, acara launching rumah subsidi rencana secara masif di September, 25 ribu [unit], yang rencana akan dihadiri Presiden," ucapnya.
Sementara itu, kata Ara, kuota rumah subsidi melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) tahun ini ditingkatkan dari 220 ribu menjadi 350 ribu unit. Lalu, Ara menyebutkan Kementerian PKP akan mengalokasikan rumah khusus petani, nelayan, buruh, sopir, guru, wartawan, dan profesi lain. Ia menilai banyak masyarakat tertarik terhadap rencana kepemilikan rumah itu.
Pasalnya, down payment (DP) dari rumah khusus itu disebut hanya satu persen. Sementara, DP rumah yang dibangun pihak swasta disebut bernilai lebih tinggi. "Kita ada pengalokasian buat petani 20 ribu, nelayan 20 ribu, buruh 20 ribu, dan juga teme media tiga ribu, sopir sementara delapan ribu, guru 20 ribu dan berbagai macam masyarakat lainya," katanya.
"Salah satu trobosan adalah karena ini menarik, bunganya hanya lima persen karena subsidi, kalau komersial 12 persen. kemudian DP satu persen, jadi peminatnya banyak sekali," sambung Ara.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Hendra Friana
