Indeks Perumahan

Pemerintah menargetkan payung hukum program KPR dengan tenor 40 tahun rampung tahun ini dan bisa segera diimplementasikan.

Tambahan anggaran tersebut masuk dalam usulan pagu indikatif Kementerian PKP tahun anggaran 2027.

OJK dorong industri asuransi terlibat dalam program-program prioritas pemerintah seperti tiga juta rumah.

Penyaluran KPR subsidi BRI hingga Maret 2026 menjangkau 125 ribu debitur, memperluas akses hunian terjangkau dan mendorong ekonomi daerah.

Prabowo meminta kampus untuk membuat riset agar membantu pemerintah daerah mengatasi masalah perumahan, demi terwujudnya program 3 juta rumah.

Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo meminta pengawasan pembangunan hunian vertikal di lahan PT Kereta Api Indonesia diperketat.

Hashim meminta agar hunian vertikal dibangun hingga 24 lantai, tidak hanya 12 lantai seperti yang telah direncanakan KAI.

Hashim menjelaskan bahwa lambatnya progres pembangunan 3 juta rumah rakyat dipengaruhi persoalan birokrasi di Kementerian PKP.

Dari total kebutuhan tersebut, sekitar Rp5,4 triliun akan dipenuhi dari Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diberikan Kementerian Keuangan kepada SMF.

Maruarar Sirait mengklaim perpanjangan tenor itu menjadi terobosan program pembiayaan perumahan nasional.

Ara menegaskan bahwa kewenangan Kementerian PKP adalah membangun huntap dalam skala besar, minimal 100 hingga 200 unit.

Melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), SMF mengembangkan perbaikan rumah kumuh, salah satunya di Surakarta.

Penyaluran KUR Perumahan  dengan memanfaatkan kantor cabang BRI yang terletak se-Indonesia.

Perbankan diharapkan dapat menyalurkan KUR perumahan sebesar Rp28 triliun ke UMKM pada kuartal I 2026.

Akun pengunggah juga diketahui bukan akun asli Kementerian PKP dan baru dibuat pada 7 Oktober 2025.

Hal ini merupakan bentuk dukungan untuk menyukseskan program rumah subsidi yang jadi salah satu prioritas utama Presiden Prabowo.

Kepala Desa Sindang Panon, Didik Darmadi, menerangkan bahwa lahan tempat ditemukan kain kafan dan kerangka tersebut saat ini telah dimiliki pengembang.

Beban masyarakat terutama keluarga muda, akan berkurang ketika hendak mengakses perumahan.

Ara mengatakan, bakal ada 80 titik rumah subsidi yang secara bersamaan dengan total 25.000 rumah melakukan akad dan tersebar di 30 provinsi se-Tanah Air.

Kebijakan Umum dan Strategis (KUS) Tapera 2025–2029 akan menjadi pedoman utama dalam memperluas akses hunian.