tirto.id - Muncul sebuah narasi di media sosial yang menyebut adanya upaya Tiongkok menguasai Indonesia lewat Ibu Kota Nusantara (IKN). Narasi yang beredar menyebut ada sembilan tahapan dalam upaya menguasai IKN.
"Kenapa JKW berani Pisah dari PDIP ?, Karena dia di Back Up Presiden China . TAHAPAN SKENARIO CINA CAPLOK INDONESIA TANPA PERANG.* (Bukan hoax bisa di adu dengan data inteligent)," begitu bunyi unggahan akun Edie Musiran Muhammad pada 22 Januari 2024 lalu.
Secara garis besar, akun tersebut menjabarkan bagaimana upaya pemerintah menjadikan IKN sebagai pintu masuk negara Tiongkok ke Indonesia lewat investasi dan orang-orang Tiongkok yang dikirim ke Indonesia.
Unggahan tersebut memang tidak mendapat perhatian publik yang kelewat besar ataupun menjadi informasi viral. Tetapi, narasinya yang memberi sentimen negatif, serta banyaknya unggahan serupa dalam beberapa bulan terakhir di Facebook, menunjukkan adanya upaya membuat narasi yang menyerang kelompok tertentu (tautan 1, tautan 2, tautan 3)
Lalu bagaimana faktanya? Apakah benar ada upaya Tiongkok menguasai Indonesia lewat IKN?
Pemeriksaan Fakta
Terdapat sejumlah klaim yang diberikan dalam unggahan tersebut dan ada beberapa yang dapat ditelusuri kebenarannya.
Pertama, soal penunjukkan bos Sinar Mas sebagai wakil kepala IKN dan arahan untuk membangun pemukiman Tiongkok di IKN.
Menurut penelusuran, memang Wakil Kepala Otorita IKN adalah Dhony Rahajoe, salah seorang petinggi di Sinar Mas Land. Seperti dinukil dari laman alumni Institut Teknologi Bandung, perguruan tinggi Dhony, ia sebelumnya menjabat sebagai Managing Director President Office di Sinar Mas Land.
Dia diangkat Presiden Jokowi pada Maret 2022, bersama Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN. Akan tetapi, hubungan pengangkatannya dengan narasi pembangunan pemukiman Tiongkok tidak bisa dibuktikan kebeanrannya.
Beberapa nama yang disebut, yakni Agung Sedayu, Agung Podomoro, Ciputra, dan Lippo Group, memang terlibat dalam pembangunan di IKN. Agung Sedayu Group diketahui membangun hotel di IKN pada September 2023. Proyek ini mereka kerjakan bersama 10 investor lain, di antaranya Salim Group, Sinar Mas, Pulau Intan, Adaro Group, Barito Pacific, Mulia Group, Astra Group, dan Kawan Lama Group dengan nilai investasi mencapai Rp20 triliun, berdasar laporan Detik.
Sementara Agung Podomoro berfokus dengan pembangunan properti di Samarinda dan Balikpapan, dua kota besar dekat IKN, berdasar artikel Kontan. Lalu Ciputra Group, dikabarkan Bisnis.com, berencana membangun kawasan terpadu yang mencakup perumahan, hotel, lapangan golf, gedung serba guna, dan area kebun raya.
Pembangunan disebut akan dilakukan secara bertahap. Namun, sejauh ini, belum ada informasi lebih lanjut terkait progres dari pembangunannya. Di sisi lain, Lippo Group akan fokus dengan pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan, seperti yang mereka sampaikan Juli 2023 lalu, dikutip dari Tirto.
Dari nama-nama yang disebutkan tersebut, tidak ada informasi atau indikasi adanya pembangunan pemukiman Tiongkok seperti yang disebutkan di klaim.
Selanjutnya, terkait klaim kerja sama twin city IKN dengan Shenzen. Konsep kota kembar atau kota bersaudara (sister city) memang diterapkan oleh IKN. Sejauh ini, Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono, baru menjalin kerja sama ini dengan Gubernur Ibu Kota Astana (di Kazakhstan), Zhenis Kassymbek. Kejadian tersebut terjadi pada 3 Juli 2023 lalu. Perjanjian ini menandai 30 tahun hubungan bilateral Indonesia dan Kazakhstan, mengutip Antara.
Jika melihat daftar sister cities di situs resmi Pemerintah Daerah Shenzen, tidak ada nama IKN di daftar 24 kota tersebut.
Otorita IKN memang sempat menjajaki kerja sama dengan Kota Shenzen. Tapi, kerjasamanya sebatas tukar pengetahuan, sekaligus mendorong investasi antara dua kota, menurut laporan di siaran pers resmi OIKN.
Merujuk artikel CNN Indonesia, pada tahun 2020, Jokowi menunjuk tiga perusahaan asing sebagai konsultan pembangunan IKN yakni McKinsey, Nikken Sekkei, dan Aecom. Ada juga Dewan Pengarah Pembangunan Ibu Kota yaitu Masayoshi dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair.
Selanjutnya, terkait dengan penduduk IKN yang disebut akan dibuat mayoritas orang Tiongkok. Disebutkan modusnya dengan memasukkan jutaan Tenaga Kerja Asing. Berdasar data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), jumlah Tenaga Kerja Asing di Indonesia memang paling banyak berasal dari Tiongkok. Namun per Juli 2023, jumlahnya sekitar 33 ribu, tidak mencapai jutaan seperti yang disebutkan narasi di Facebook. Mereka yang masuk ke Indonesia juga mayoritas memiliki level jabatan profesional.
Selebihnya, klaim di Facebook banyak berupa spekulasi dan pengandaian yang sulit ditelusuri kebenarannya. Namun, berdasar beberapa fakta yang ada, klaim dalam unggahan tidak terbukti keabsahannya.
Kesimpulan
Hasil dari pemeriksaan fakta menunjukkan, informasi soal upaya Tiongkok menguasai Indonesia lewat IKN bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading).
Sejumlah klaim soal upaya pihak Tiongkok menguasai Indonesia lewat pembangunan pemukiman khusus, ikatan kerja sama kota kembar, dan memasukkan calon penduduk Tiongkok lewat jalur tenaga kerja, tidak dapat dibuktikan kebenarannya.
Sejumlah artikel dan pernyataan resmi menunjukkan kalau klaim tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
==
Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Periksa Data, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.
Editor: Farida Susanty
