Masuk tirto.id
tirto.id - Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat, tidak mempermasalahkan kebijakan pemerintah yang baru akan melaksanakan peringatan Hari Kelahiran Pancasila pada Senin, 2 Juni 2025 besok. Menurutnya, hal itu adalah kebijakan dan kewenangan dari pemerintah tanpa melupakan esensi atas kelahiran Pancasila sebagai dasar negara.
Dikutip dari Antara, Badan Pembina Ideologi Pancasila mengeluarkan surat edaran bahwa Upacara Bendera Peringatan Hari Lahir Pancasila di tingkat pusat akan dilaksanakan pada Senin (2/6/2025) pukul 10.00 WIB di halaman Gedung Pancasila, Jakarta.
Agenda tersebut dihadiri Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan pimpinan lembaga negara, TNI-Polri, beserta sejumlah tokoh nasional.
"Pemerintah ngadain tanggal 2 boleh, tanggal 1 ya boleh, karena ini kan sudah menjadi tujuan kita," kata Djarot dalam peringatan Hari Lahir Pancasila ke-80 di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Minggu (1/6/2025).
Meski berbeda dari pemerintah, Djarot menegaskan jika pihaknya tetap mengadakan upacara Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni. Menurutnya hal itu akan terus dilanjutkan dalam kurun waktu dan periode mendatang.
"Tapi kalau PDI Perjuangan tetap satu (Juni)," kata Djarot.
Dalam agenda peringatan Hari Pancasila, Djarot menyampaikan sejumlah pesan salah satunya mengenai pembelokan sejarah yang marak dilakukan di era Orde Baru. Djarot berpendapat jika di era Orde Baru, Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni tak diakui oleh pemerintah.
"Terbukti bahwa sejarah yang dibelokkan oleh rezim Orde telah menemukan jalannya sendiri, meskipun kita harus selalu berjuang-berjuang agar sejarah ini benar-benar bisa diluruskan, agar sejarah-sejarah ini bisa diketahui oleh generasi mendatang," kata dia.
Selain itu, PDIP juga mewajibkan kadernya untuk melakukan sejumlah kegiatan selama Juni 2025. Djarot menyebut Juni adalah Bulan Bung Karno karena bertepatan dengan bulan yang mana Pancasila dan Soekarno dilahirkan.
"Kita tunjukkan bahwa inilah kader PDIP Perjuangan yang siap untuk turun ke bawah. Yang mendengarkan aspirasi rakyat, bersedia menderita bersama rakyat dan berjuang untuk melepaskan rakyat dari penderitaannya,” kata dia.
Djarot juga mengkritik para koruptor dan sejumlah masyarakat yang merusak lingkungan dengan penguasaan ribuan tambang hingga menyengsarakan rakyat. Baginya, perilaku masyarakat tersebut adalah bentuk pengkhianatan terhadap Pancasila.
“Mereka-mereka yang korupsi sampai miliaran dan puluhan miliar, bahkan ratusan miliar, itu adalah mereka-mereka bukan seorang Pancasilais. Dialah pengkhianat dari Pancasila. Mereka-mereka yang menguasai tambang beribu-ribu hektar dan menyengsarakan rakyat dan merusak lingkungan, itu adalah pengkhianat Pancasila. Maka itu juga harus kita lawan,” kata dia.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Bayu Septianto
