Masuk tirto.id
tirto.id - Anggota Komisi II Fraksi PDIP, Deddy Sitorus, mendorong Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, untuk segera berkantor di Papua sebagaimana amanat Pasal 68 A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua (UU Otsus Papua).
"Daripada cuma mengurusi skincare, mending ngurusin Papua, dia akan dikenang dengan baik," kata Deddy Sitorus di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (8/7/2025).
Sebagai catatan, beleid UU Otsus Papua mengatur mengenai pembentukan Badan Khusus Percepatan Pembangunan Papua untuk melakukan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan Otonomi Khusus Papua yang diketuai oleh Wakil Presiden dengan anggota Menteri Dalam Negeri, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, serta satu wakil dari setiap provinsi di Papua, dan bertugas memastikan percepatan pembangunan berjalan optimal.
Menurut Deddy, Gibran akan lebih bermanfaat bertugas di Papua sesuai kapasitas dan kapabilitas mantan Wali Kota Solo itu. Menurutnya, ada banyak orang yang lebih pintar dan banyak pengalaman di Jakarta sehingga kehadiran Gibran di Papua dinilai lebih bermakna.
"Kan mungkin di sana lebih bermanfaat, kalau di sini kan banyak yang pintar-pintar, berpengalaman," katanya.
Deddy meminta publik tidak berspekulasi jika Gibran ditugaskan ke Papua karena alasan politis. Dia menjelaskan bahwa Papua adalah wilayah yang strategis karena banyak proyek stategis nasional yang dilaksanakan di wilayah tersebut.
"Misalnya ada food estate 3 juta hektare, 2 juta, 3 juta hektare, itu kan kerjaan yang besar sekali, enggak bisa itu hanya sambil lalu, kan enggak mungkin presiden ngawasin," katanya.
Secara terpisah, Wakil Ketua Komisi XIII dari Fraksi PDIP, Andreas Hugo Pareira, meminta pemerintah untuk tidak main-main dalam menyelesaikan urusan Papua. Apabila Gibran memang ingin berkantor di Papua, Hugo berharap ada pendekatan lebih manusiawi dengan warga yang bermukim di wilayah tersebut. Dia menjelaskan ada banyak isu sensitif jika tak bisa ditangani dengan baik.
"Karena itu saya tadi sampaikan itu, itu yang penting dulu gitu. Jangan sampai kalau kita ke sana dibangun kantor baru lagi, kantor khusus untuk Wapres kan perlu anggaran lagi gitu. Yang satu belum selesai kita bangun selesai, masalah gitu. Dan itu bisa jadi sensitif untuk orang Papua. Lebih baik kita selesaikan dulu, menurut saya," kata dia, Rabu (9/7/2025).
Penulis: Irfan Amin
Editor: Andrian Pratama Taher
