Menuju konten utama

PDIP Minta Pemerintahan Prabowo Tak Sering Reshuffle Menteri

PDIP meminta Prabowo Subianto tak asal memilih calon pengisi kursi dalam kabinetnya.

PDIP Minta Pemerintahan Prabowo Tak Sering Reshuffle Menteri
Djarot Saiful Hidayat selaku Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kaderisasi dan Ideologi dalam jumpa pers pada Rabu sore (28/08/2024). tirto.id/Dina T Wijaya

tirto.id - Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Djarot Saiful Hidayat, meminta Presiden Terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto, tak asal memilih calon pengisi kursi dalam kabinet pemerintahannya mendatang. Dia berharap, penunjukan menteri tidak berdasar kepada kebutuhan politik sesaat.

“Bukan mengakomodir kepentingan-kepentingan politik sesaat. No (tidak). Karena apa? Karena yang harus dijawab adalah tantangan bangsa ke depan,” kata Djarot ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/9/2024).

Djarot mengatakan, menteri yang nantinya dipilih, harus dijamin tepat dan ahli dalam mengemban tugasnya untuk membantu presiden. Hal ini menurut dia, agar nantinya tidak ada pergantian demi pergantian saat pemerintahan tengah berjalan.

“Artinya tidak lagi diganti-ganti di tengah jalan, karena apapun juga. Apa kena kasus korupsi, atau karena nggak bisa kerja, diganti. Harusnya bisa betul-betul (dipilih), sehingga dia fokus kerja itu tenang. Fokus, gitu ya,” ujar Djarot.

Dia kemudian mencontohkan saat pemerintahan Presiden ke-5 Indonesia, Megawati Soekarnoputri dan Presiden ke-2, Soeharto. Djarot menyebut, dalam pemerintahan kedua presiden tersebut tidak pernah ada menteri yang di reshuffle.

“Bisa enggak (tidak reshuffle menteri)? Bisa. Zamanya Ibu Mega, Ibu Mega nggak pernah ganti menteri. Selama kabinetnya Ibu Mega, nggak pernah mengganti menteri di tengah jalan,” kata dia.

“Zamanya Pak Harto, misalnya. Pernah enggak kalian menteri itu terus kembali diganti-ganti di tengah jalan? Nggak. Karena dia akan memilih betul yang paling profesional di situ,” sambung Djarot.

Oleh karena itu, menurut dia, pemilihan pejabat menteri merupakan hal krusial. “Dan dia harus dipastikan, dijamin bahwa dia akan bisa maksimal bekerja,” ujar dia.

“Bagaimana membangun kedaulatan bangsa ini. Baik itu kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kedaulatan keuangan. Bagaimana membangun kemandirian supaya kita tidak import terus,” pungkas Djarot.

Baca juga artikel terkait PDIP atau tulisan lainnya dari Rahma Dwi Safitri

tirto.id - Politik
Reporter: Rahma Dwi Safitri
Penulis: Rahma Dwi Safitri
Editor: Anggun P Situmorang