Masuk tirto.id
tirto.id - Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) menilai bahwa pemerintah telah melegalkan penyimpangan kewenangan Tentara Nasional Indonesia (TNI) lewat keterlibatan mereka dalam program makan bergizi gratis (MBG).
Sekretaris Jenderal PBHI, Gina Sabrina, mengatakan keterlibatan TNI dalam program yang bersifat sipil seperti MBG tidak sesuai dengan tugas aparat dalam aturan yang telah ditetapkan. Menurutnya, TAP MPR Nomor VI dan VII Tahun 2000 telah menetapkan peran TNI dan pemisahannya dengan lembaga lain.
"Saya mau kasih contoh, misalnya, mereka dilibatkan dalam berbagai tugas yang erat, kaitannya dengan sipil. Mereka terlibat misalnya dari program makanan bergizi gratis, dari hulu sampai hilir. Dari pelatihan SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi), ikut masak di dapur, distribusi sampai monitoring dan evaluasi," ujar Gina dalam acara Refleksi 1 Tahun Prabowo-Gibran yang diselenggarakan PBHI, di Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (19/10/2025).
Menurut Gina, jika TNI ingin dilibatkan, peran dan batasan mereka harus diatur sejelas mugkin agar tak melenceng dari tugas utamanya. Misalnya, pemberian tugas penyaluran MBG di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar), serta tak boleh menjadi penugasan permanen.
"Kalau misalnya infrastruktur yang kita tahu misalnya sulit untuk menjangkau di daerah-daerah Papua Barat. Jadi di situ oke boleh, sifatnya temporer. Tapi kalau itu sudah mereka harus cabut dan fokus kembali ke pertahanan," katanya.
"Pertanyaannya seperti ini, ketika dia ikut antar ke dapur-dapur atau dia ikut antar ke peserta di kelas-kelas, kalau ditanya, saya tanya, 'makanannya enak enggak? Telan enggak?' Saya juga kalau kayak gitu telen yah," sambung Gina.
Menurut hasil pemantauan PBHI sepanjang Januari–Juni 2025, terdapat 38 personel TNI dari matra darat, laut, dan udara yang terlibat dalam distribusi program MBG di berbagai daerah. Meskipun hal ini sudah dibantah dan menyatakan keterlibatan tersebut hanya terjadi di daerah 3T, PBHI menemukan sebagian besar justru di wilayah perkotaan.
"Misalnya saya verifikasi di Depok, di Depok kan ada dapur sekolah, ada banyak dapur-dapur yayasan dan lain-lain, ngapain ikut ngantar?,” katanya.
“Sayangnya juga kami menvesalkan sebenarnya sikap Kementerian Pertahanan yang diharusya sebagai aktor daripada kontrol sipil, yang bisa menjalankan kontrol sipil secara demokratik itu juga tidak berjalan," pungkasnya.
Penulis: Rahma Dwi Safitri
Editor: Rina Nurjanah
