New Gaza, Proyek Setan Tanah AS di Tanah Suci Palestina

tirto.id - Di tengah kelaparan dan genosida di Palestina, konsep New Gaza diumumkan di hadapan puluhan pemimpin negara yang hadir di World Economic Forum, Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026. Gagasan ambisius tersebut disampaikan oleh Jared Kushner, mantan penasihat Presiden AS Donald Trump, yang juga dikenal sebagai investor dan pengembang properti.

Kushner memaparkan rencana pembangunan kembali Kota Gaza yang hancur akibat serangan Israel dalam dua tahun terakhir.

“Dalam 100 hari ke depan, kami akan tetap fokus pada bantuan kemanusiaan dan tempat tinggal sementara,” akunya.

Dalam Master Plan Kushner, Gaza akan direkonstruksi menjadi kota modern dengan deretan gedung pencakar langit berdesain futuristik. Bisnis pariwisata akan didorong untuk menarik turis hingga investasi asing.

Kota yang nyaris rata dengan tanah tersebut akan menjadi pusat industri yang diklaim bakal menyerap banyak tenaga kerja dari warga Gaza.

“New Gaza akan menjadi harapan, sebuah pusat industri yang penuh dengan lapangan pekerjaan. Target kami adalah kesempatan kerja 100 persen bagi semua orang,” ucap menantu Trump tersebut.

Proyek New Gaza merupakan bagian dari rencana “perdamaian gaza” yang diinisiasi oleh Donald Trump. Presiden ke-45 dan 47 Amerika Serikat itu menempatkan diri sendiri sebagai mediator dalam konflik Israel vs Hamas. Namun, dalam merancang program pascaperang di Gaza, Trump hanya meminta persetujuan Israel, tanpa melibatkan pihak Palestina.

Trump mendapat lampu hijau saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengunjungi Gedung Putih pada 29 September 2025. Netanyahu setuju dengan proposal perdamaian Trump yang berisi 20 poin kesepakatan, termasuk rencana gencatan senjata dan rekonstruksi Kota Gaza.

Tak berselang lama, Trump dan Netanyahu tampil di depan awak media di Gedung Putih untuk mengumumkan proposal tersebut. Pada kesempatan itu, Trump mengeluarkan ultimatum agar Hamas segera menyepakati 20 poin hingga menyerahkan senjatanya.

Hamas sebelumnya menolak menyerahkan senjata tanpa pembentukan negara Palestina yang merdeka. Namun, Trump memperingatkan kelompok tersebut: "Mereka harus segera menyerahkan senjata mereka dan jika mereka tidak melakukannya, ini akan menjadi akhir bagi mereka."

Pada 3 Oktober 2025, Hamas menyatakan sepakat dengan sebagian poin yang tercatat dalam kesepakatan damai tersebut. Ini menandai fase pertama proyek "perdamaian" ala Trump.

Hamas setuju melakukan gencatan senjata dan mengembalikan sandera. Namun, Hamas menolak keterlibatan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair dalam proses transisi Gaza karena keterlibatannya di masa lalu dalam invasi Irak. Mereka juga menentang penugasan pasukan internasional di Jalur Gaza karena dianggap dapat menghilangkan netralitas.

Sementara itu, New Gaza, yang baru diumumkan di Davos, menandai dimulainya fase kedua, dari gencatan senjata bergeser ke rekonstruksi, demiliterisasi, dan tata kelola teknokratik.

Dua fase perdamaian ala AS tersebut berpola sama: Hamas tidak dilibatkan dalam perumusan 20 poin kesepakatan damai dan warga Gaza tidak diikutsertakan dalam proses pembangunan kembali Kota Gaza.

Lantas, untuk apa dan siapa proses "perdamaian" di Gaza itu diciptakan?

Mereduksi Hak Warga Gaza, Memperkaya Elit Zionis

Sebelum konsep New Gaza diumumkan ke publik, Trump dan Netanyahu sudah merancang kota futuristik di atas tanah Gaza, yang dinamai Gaza Riviera.

Proposal kontroversial tersebut sempat diumumkan oleh Presiden Trump bersama Netanyahu di Gedung Putih pada 4 Februari 2025. Dalam pernyataannya, Trump mengatakan, AS akan mengambil alih dan menguasai Gaza, serta mengubah wilayah tersebut menjadi "Riviera of the Middle East".

Hamas, yang memerintah di Gaza, dengan cepat mengecam rencana Washington dan Tel Aviv. Menurut Hamas, warga Gaza hanya ingin agar pendudukan dan agresi militer segera berakhir, bukan pembangunan kota baru dan mengusir mereka dari tanah kelahirannya.

Tentu saja, kecaman tersebut tidak digubris. Rencana Gaza Riviera justru makin dipromosikan. Pada akhir Februari 2025, Trump membagikan video buatan akal imitasi alias AI, yang memperlihatkan dirinya dan Netanyahu sedang berjemur di pantai Gaza sambil membayangkan kehancuran kota itu. Kemudian, Gaza tampak dibangun kembali menjadi resor mewah bergaya riviera yang diberi nama "TRUMP GAZA".

Video AI tersebut seakan menjadi sneak peek dari visi besar Trump dan Netanyahu di Jalur Gaza.

Pada Agustus 2025, The Washington Post merilis dokumen yang menggambarkan megaproyek di Jalur Gaza di bawah kendali AS. Laporan berjudul Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation Trust atau GREAT Trust tersebut berisi rancangan rekonstruksi Gaza, mengubahnya secara fundamental menjadi jalur perdagangan, manufaktur, pusat data, serta tujuan wisata. Terletak di persimpangan jalur perdagangan kuno, yakni Sea Route (Mesir, Gaza, Babilonia) dan Incense Route (India, Yaman, Arab Saudi, dan Eropa), membuat Gaza sangat strategis.

Nantinya Gaza-Arish-Sderot akan menjadi zona ekonomi khusus dengan perdagangan bebas ke wilayah Eropa, AS, dan Teluk. Megaproyek infrastruktur lainnya, seperti The MBS Ring and MBZ Central Highway, Gaza Trump Riviera & Islands, The Elon Musk Smart Manufacturing Zone, hingga Abrahamic Infrastructure Corridor, akan dibangun di Gaza.

Gaza juga akan diintegrasikan ke dalam Koridor Ekonomi India-Timur Tengah-Eropa (IMEC) dan diproyeksi menjadi "jembatan" IMEC ke Mediterania pada 2035. IMEC merupakan proyek infrastruktur yang didukung AS, bertujuan merevolusi perdagangan dan konektivitas global.

Selain itu, Gaza akan menjadi perluasan dari konsolidasi arsitektur regional Abrahamik, konsep yang merujuk kembali pada Abraham Accords 2020, yakni kesepakatan bersama yang diinisiasi AS untuk menormalisasi hubungan Israel dan negara-negara Arab.

Rafeef Ziadah, Dosen Politik dan Kebijakan Publik di King's College London, mengatakan, meskipun dibingkai sebagai rencana rekonstruksi Gaza, rencana itu sesungguhnya menguraikan keuntungan besar bagi AS.

"Ini melanjutkan pola kebijakan yang menolak hak politik warga Palestina dan mereduksi Gaza menjadi sekadar peluang investasi," jelasnya.

Jika proyek tersebut berhasil dijalankan, AS tidak hanya meraup dolar di Gaza, tetapi juga diuntungkan dengan makin kuatnya cengkeraman di Mediterania, menguasai jalur perdagangan dunia, serta mengamankan akses AS ke industri mineral di Teluk senilai 1,3 triliun dolar AS. Sementara itu, peluang kerja sama dengan negara-negara Arab akan terbuka untuk Israel.

Lalu, bagaimana nasib warga Gaza dalam laporan GREAT Trust?

Warga sipil didorong untuk secara sukarela meninggalkan Gaza selama rekonstruksi berlangsung, dengan asumsi hanya 25 persen di antaranya yang akan kembali. Mereka dibujuk dengan kompensasi 5.000 dolar AS per orang bagi yang mau meninggalkan tanahnya.

Mereka juga diiming-iming subsidi makanan selama satu tahun dan subsidi tempat tinggal selama empat tahun. Namun, jumlah subsidi itu pun akan terus dikurangi setiap tahunnya.

Di sisi lain, warga yang bertahan di Gaza dijanjikan tempat tinggal sementara dengan dukungan pendidikan dan makanan. Namun, tidak ada kepastian apakah tanah atau rumah mereka yang dihancurkan Israel akan tetap menjadi milik mereka atau bakal diambil alih sepihak oleh investor.

Rekonstruksi Gaza Menihilkan Suara Sipil

Bagi warga Gaza, “masa depan” yang dibicarakan Trump dan Kushner terasa jauh panggang dari api.

Bassil Najjar, yang tinggal di kamp pengungsian di kota Khan Younis, percaya bahwa gedung-gedung tinggi yang dijanjikan dalam New Gaza bukan untuk warga Gaza. Ia bahkan mengubur harapannya untuk kembali ke rumah usai pengumuman gencatan senjata. Sebab, rumahnya yang telah terbakar berada di wilayah yang saat ini dikuasai Israel.

Mousa Abu Hani, yang kehilangan empat anaknya akibat serangan Israel dan kini tinggal di tenda dekat Khan Younis, mengatakan bahwa pengumuman AS tentang New Gaza "mengabaikan kami sebagai rakyat Gaza."

“Ini sepenuhnya merupakan rencana Amerika, dan tampak jelas bahwa pihak yang paling diuntungkan adalah para pengusaha Amerika, Trump, serta lingkaran terdekatnya,” ujarnya.

“Saya ingin tinggal di tanah saya. Tidak seorang pun di dunia ini berhak mengambil tanah saya dan menggantinya dengan apartemen,” tukasnya.

Ketiadaan suara warga Gaza menegaskan posisi keberpihakan dari proyek New Gaza ala Trump, menurut Sultan Barakat, Profesor Kebijakan Publik di Hamad Bin Khalifa University.

Tanpa kepemilikan Palestina, legitimasi akan runtuh. Irak, Afganistan, dan negara lainnya, adalah pelajaran yang menunjukkan bahwa rekonstruksi yang dipaksakan dari luar justru akan menghasilkan ketidakstabilan kekuasaan.

Laporan The Reconstruction of Iraq after 2003: Learning from Its Successes and Failures mencatat kelemahan dari proses rekonstruksi yang mengesampingkan keterlibatan lembaga atau masyarakat lokal di Irak.

Sebagai contoh, AS berupaya menerapkan kebijakan de-Baathification yang pernah dilakukan di Jerman (de-Nazification) pascaperang. Kebijakan ini mengabaikan kenyataan akan latar belakang sejarah, sosial, politik, agama hingga etnis di Irak. Akibatnya, timbul konsekuensi destruktif bagi institusi Irak.

Lebih dari 20 tahun usai invasi AS, Irak masih berjuang mengejar stabilitas dan pertumbuhan berkelanjutan, termasuk menghadapi tantangan signifikan dalam beberapa tahun terakhir seperti perang melawan terorisme dan fluktuasi ekonomi.

Yang tak kalah mengkhawatirkan dalam pemaksaan rekonstruksi pascaperang oleh aktor luar adalah pengabaian terhadap penanganan akar penyebab konflik, misalnya di Gaza: pendudukan, blokade, dan kendali militer.

"Anda tidak dapat membangun kembali secara berkelanjutan sambil terus melestarikan dan mendanai mesin yang berulang kali menghancurkan apa yang telah dibangun," kata Sultan Barakat.

Apalagi, Kushner nyaris tidak menyinggung soal blokade, kontrol perbatasan, atau status politik Gaza, saat mengumumkan tentang proyek New Gaza. Padahal, Gaza tidak bisa dipisahkan dari konteks pendudukan oleh Israel.