Nadiem Dituntut 18 Tahun Penjara soal Dugaan Korupsi Chromebook

Jaksa menilai Nadiem telah terbukti merugikan keuangan negara dalam pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) pada 2020-2022.

Irfan Amin

Terbit 13 May 2026 18:12 WIB

Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek Nadiem Makarim (tengah) memberi keterangan kepada wartawan usai sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (6/4/2026). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi Ahli Teknologi Informasi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Mujiono Sadikin. ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah/agr

tirto.id - Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM), Nadiem Makarim, dituntut jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung dengan pidana 18 tahun penjara.

JPU juga menuntut agar hukuman tersebut dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani Nadiem Makarim selama masa pemeriksaan dan persidangan.

JPU menilai Nadiem telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

"Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nadim Anwar Makarim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa segera ditahan di Rumah Tahanan Negara," kata Jaksa Penuntut Umum, Roy Riady, saat membacakan tuntutan di Pengadilan Negeri Tindak Pisana Korupsi Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026).

Menurut jaksa, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Nadiem telah terbukti merugikan keuangan negara dalam pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) tahun anggaran 2020-2022.

JPU juga meminta majelis hakim menjerat Nadiem dengan ganti rugi atas perbuatannya dalam korupsi pengadaan Chromebook sebesar Rp5,6 triliun. Selain itu, Nadiem juga dijerat dengan denda sebesar Rp1 miliar.

"Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Nadiem Anwar Makarim untuk membayar uang pengganti sebesar Rp809.596.125.000 (Rp809 miliar) dan Rp4.871.469.603.758 (Rp4,8 triliun) yang merupakan harta kekayaan terdakwa yang tidak seimbang dengan penghasilan yang sah atau diduga dari tindak pidana korupsi," kata Roy.

Apabila denda dan uang ganti rugi tersebut tak bisa dibayarkan oleh Nadiem, maka harta benda Nadiem dapat dirampas dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama 9 tahun.

"Dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, harta benda terdakwa dapat disita oleh terdakwa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut," kata jaksa.

Dalam sidang, JPU juga menimbang hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan Nadiem. Hal yang meringankan, Nadiem tidak pernah dihukum penjara sebelumnya, sedangkan hal yang memberatkan perbuatan Nadiem membuat laju pendidikan di Indonesia menjadi kian tertinggal akibat korupsi pengadaan Chromebook.

"Perbuatan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi di bidang pendidikan yang merupakan sektor strategis pembangunan bangsa telah mengakibatkan terhambatnya kualitas pemerataan pendidikan anak-anak di Indonesia," tegas JPU.