Indeks Korupsi Laptop Chromebook

Tim penuntut umum telah menyatakan banding pada Kamis (2/7/2026) setelah menerima salinan putusan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Yusril mengatakan pemerintah menghormati proses hukum yang berjalan dan belum menerima usulan apa pun terkait pemberian amnesti kepada Nadiem.

Profil Hakim Ad Hoc Tipikor Andi Saputra yang menyatakan Nadiem Makarim seharusnya bebas. Simak riwayat karier, pendidikan, dan harta kekayaannya.

Atika pun menilai Nadiem bisa divonis bersalah dalam kasus Chromebook karena tidak memiliki basis politik imbas tidak masuk partai mana pun saat di kabinet.

Putusan terhadap Nadiem Makarim lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa yang meminta majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 18 tahun.

Majelis hakim menilai pekerjaan Jurist Tan sebagai staf khusus Nadiem Makarim telah melampaui kewenangannya secara formal.

Dalam repliknya, Jaksa mempertanyakan mengapa Nadiem tak menjual sahamnya di Gojek yang terafiliasi dengan Google agar memutus konflik kepentingan.

Jaksa meyakini bahwa proses mark up pengadaan Chromebook tersebut dilakukan secara sadar dan terencana oleh Nadiem Makarim.

Menurut Nadiem, tuntutan pidana penjara 18 tahun dari jaksa merupakan bentuk ketakutan aparat penegak hukum kepadanya.

Jaksa menilai Nadiem telah terbukti merugikan keuangan negara dalam pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) pada 2020-2022.

Nadiem mensyukuri kini berstatus sebagai tahanan rumah sehingga bisa mendapat perawatan yang layak untuk penyembuhan penyakitnya.

Boy menyampaikan pihaknya sangat menyayangkan, sangat kecewa, dan prihatin atas putusan tersebut.

Ibrahim Arief alias Ibam masih jadi tahanan kota karena putusan belum berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

Hakim menilai keterlibatan Ibam dalam kerugian negara pengadaan Chromebook terbukti sejak bergabung di Kemendikbudristek pada 26 Mei 2020.

Dua hakim menyatakan dissenting opinion yang menilai seharusnya Ibam dibebaskan dari segala tuntutan dan dakwaan yang diajukan JPU.

Selain divonis penjara, Ibam juga dijatuhi hukuman denda sebesar Rp500 juta.

Kejaksaan menilai vonis terhadap Mulyatsyah dan Sri Wahyuningsih telah mengakomodir pertimbangan hukum dari jaksa penuntut umum.

Nadiem Makarim resmi menjadi tahanan rumah per tanggal 12 Mei 2026 atau sehari sebelum agenda pembacaan tuntutan JPU terhadapnya pada 13 Mei 2026.

Nadiem Makarim menyatakan orang-orang yang dibawanya masuk ke kementerian dipilih berdasarkan kompetensi dan integritas.

Nadiem menyatakan bahwa tidak semua nama yang tergabung di dalam grup tersebut merupakan teman pribadinya.