Indeks Korupsi Laptop Chromebook

Nadiem Makarim resmi menjadi tahanan rumah per tanggal 12 Mei 2026 atau sehari sebelum agenda pembacaan tuntutan JPU terhadapnya pada 13 Mei 2026.

Nadiem Makarim menyatakan orang-orang yang dibawanya masuk ke kementerian dipilih berdasarkan kompetensi dan integritas.

Nadiem menyatakan bahwa tidak semua nama yang tergabung di dalam grup tersebut merupakan teman pribadinya.

Nadiem pun menyatakan akan menjalani operasi atas penyakit yang dideritanya pada Rabu (13/5/2026) mendatang.

Saat menghadiri sidang Nadiem, Rocky menyebut JPU sebenarnya pintar, tetapi mereka kelelahan untuk menghubungkan fakta-fakta menjadi bukti.

Ketua BPK RI 2019-2022, Agung Firman Sampurna, dihadirkan sebagai ahli meringankan bagi terdakwa.

Hakim Purwanto berusaha menengahi perdebatan antara JPU dengan tim PH Nadiem setelah salah satu PH Nadiem melihat JPU tidak sopan saat persidangan.

Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim hadiri sidang korupsi Chromebook dengan tangan terinfus. Ia mohon status tahanan dialihkan demi jalani operasi.

Perbuatan Sri dan Mulyatsyah dalam perkara ini juga menimbulkan kerugian negara serta dilakukan di sektor strategis.

Hakim juga menghukum Mulyatsyah untuk membayar uang pengganti senilai Rp2,28 miliar subsider 2 tahun serta denda Rp500 juta subsider 120 hari.

Nadiem menyampaikan permohonan agar Majelis Hakim mengabulkan pengalihan status tahanannya dan kuasa hukum meminta sidang dilanjutkan.

Dalam duplik yang disampaikan, kedua terdakwa ini meminta dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan JPU serta meminta nama baik dipulihkan.

Kronologi kasus Ibrahim Arief alias Ibam yang terseret kasus Chromebook hingga dituntut 15 tahun penjara. Dalam pledoi, ia minta dibebaskan.

Kejagung mmenerangkan penyidik telah menemukan bukti kuat saat kasus tersebut dalam proses penyidikan.

Selain Nadiem yang tidak hadir ke ruang sidang, pihak advokat atau penasihat hukum juga memilih absen dalam persidangan tersebut.

Tim kuasa hukum memandang tuntutan JPU janggal karena melampaui batas maksimum pidana penjara yang lazim dijatuhkan dalam praktik peradilan.

Selain tuntutan penjara, JPU juga meminta agar Ibam dihukum denda senilai Rp1 miliar subsider 190 hari penjara.

Amartha menyodorkan gaji kotor (gross) bulanan yang berkisar antara Rp280 juta hingga hampir Rp300 juta kepada Ibrahim Arif.

JPU juga sentil saksi yang dinilai tak paham kondisi guru, terutama di daerah tertinggal, dalam menggunakan Chromebook.

Temuan kerugian negara itu berdasar dari data Kementerian Keuangan dan aliran dana ke pemda melalui skema DAK.