Masuk tirto.id
tirto.id - Penutupan Selat Hormuz di Timur Tengah jadi salah satu mimpi buruk bagi perekonomian Indonesia di tahun ini. Langkah yang diambil Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) sebagai respons atas agresi militer Amerika Serikat (AS) dan Israel tersebut bukan sekadar manuver militer biasa, melainkan upaya mencekik urat nadi energi dunia.
Bagi Indonesia, negara yang berstatus pengimpor neto (netimporter) minyak, situasi ini adalah sinyal bahaya paling terang bagi stabilitas ekonomi dan fiskal.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, menjelaskan bahwa Selat Hormuz adalah jalur bagi 20 persen pasokan minyak dunia dan 25 persen distribusi LNG.
Gangguan di titik ini akan menciptakan kepanikan pasar yang ekstrem dan melambungnya harga komoditas tersebut.
“Proyeksi harga minyak mentah dapat menembus 100-120 dolar AS per barel. Selat Hormuz yang terganggu akan memengaruhi 20 persen pasokan minyak dunia,” kata Bhima saat dihubungi Tirto, Minggu (1/3/2026).
Masalahnya bukan hanya pada harga komoditas itu sendiri, melainkan pada ekosistem logistik yang lumpuh. Kapal-kapal pengangkut kini menghadai dinding tebal birokrasi asuransi. Perusahaan asuransi global enggan menanggung risiko kapal yang melintasi zona perang, atau jika bersedia, preminya meroket.
Hambatan asuransi, sambung Bhima, membuat kapal-kapal enggan melintas di wilayah konflik sehingga pasokan minyak global makin mampat dan biaya impor melonjak. Situasi ini menyebabkan kesulitan importasi minyak bagi banyak negara.
Dampak bagi Indonesia, menurut Bhima, sangat fatal. Ia memaparkan simulasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang menunjukkan betapa rapuhnya kas negara terhadap goncangan minyak. Setiap kenaikan harga minyak sebesar 1 dolar AS di atas asumsi makro, akan menyedot anggaran negara secara signifikan.
“Dalam simulasi APBN 2026, setiap 1 dolar AS per barel kenaikan harga minyak di atas asumsi APBN akan membuat belanja negara bertambah Rp10,3 triliun,” ujarnya.
Jika skenario terburuk terjadi, di mana harga minyak melonjak ke level 100 hingga 120 dolar AS per barel, beban negara akan membengkak ke angka yang fantastis hingga ratusan triliun.
“Artinya jika minyak tembus 100 dolar AS sampai dengan 120 dolar AS, maka belanja negara bisa naik hingga Rp515 triliun pada 2026,” kata dia.
Menurutnya, angka Rp515 triliun ini bukan hanya sekadar statistik. Ini adalah beban ganda yang harus dipikul negara: subsidi BBM di tingkat masyarakat dan pembayaran kompensasi kepada BUMN energi (Pertamina dan PLN) yang harus menjual energi di bawah harga keekonomian.
“Bukan hanya beban subsidi BBM, tapi juga kompensasi ke Pertamina, dan beban subsidi listrik. Ada beban ganda langsung ke APBN,” ucapnya.
Jika pemerintah tidak segera melakukan revisi APBN 2026, maka keuangan Pertamina dan PLN akan berdarah. Dalam situasi genting ini, Bhima menilai pemerintah tidak memiliki kemewahan untuk mempertahankan semua program populisnya. Ia menyoroti keberlanjutan kebijakan subsidi energi yang dinilai tidak bisa dipertahankan tanpa penyesuaian anggaran yang drastis.
Pemerintah dihadapkan pada pilihan sulit, yakni menyelamatkan daya beli masyarakat lewat subsidi energi, atau menjalankan program baru seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).
Bhima dengan tegas mengusulkan realokasi anggaran. Menurutnya, dalam kondisi darurat, stabilitas harga energi adalah prioritas mutlak.
“Tidak bisa, harus disesuaikan alokasi subsidi energi. Paling mungkin ambil dari alokasi MBG dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih untuk menambah subsidi BBM dan listrik. Menjaga subsidi energi jauh lebih penting bagi stabilitas ekonomi ketimbang MBG,” tegasnya.
Jika langkah ini tidak diambil, efek dominonya akan berlangsung jauh, harga BBM nonsubsidi naik, tarif listrik naik, inflasi meroket, dan daya beli masyarakat hancur. Bhima juga menyinggung ancaman inflasi impor pada sektor pangan seperti kedelai, gandum, dan daging yang masih diimpor, yang akan menciptakan llingkaran setan penurunan ekonomi bagi masyarakat.
“Kondisi diperburuk oleh kekhawatiran flight to quality dari investor menyebabkan pelemahan rupiah. Pangan rentan terdampak. Imported inflation dari minyak dan pangan akan menciptakan downward spiral ke daya beli masyarakat,” tuturnya.
Minyak Timur Tengah
Analisis dampak ekonomi di atas bukanlah isapan jempol belaka. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa ketergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari Timur Tengah cukup besar: mencapai lebih dari 20 persen dari total impor minyak per tahun.
Sepanjang periode 2021 hingga Januari 2026, total nilai impor minyak mentah dan hasil minyak Indonesia dari kawasan Timur Tengah mencapai 31,23 miliar dolar AS. Dari sisi volume, total impor mencapai 49,69 miliar kilogram.
Data BPS memperinci bahwa Arab Saudi adalah raja pemasok minyak mentah bagi Indonesia. Sepanjang lima tahun terakhir, impor minyak mentah dari Arab Saudi mencapai nilai 11,65 miliar dolar AS dengan volume 19,46 miliar kilogram. Sementara itu, untuk produk hasil minyak (BBM olahan dan lainnya), Uni Emirat Arab (UEA) menjadi pemasok terbesar dengan nilai 6,96 miliar dolar AS.
Negara-negara lain di sekitar "zona tempur" juga masuk dalam daftar pemasok penting. Qatar, Oman, Kuwait, hingga Irak secara rutin mengirimkan pasokan energinya ke Indonesia. Bahkan, terdapat catatan impor kecil dari negara yang terlibat langsung dalam konflik, yakni Iran senilai 10,2 juta dolar AS dan Israel 394.916 dolar AS.
Yang mengkhawatirkan adalah data terbaru per Januari 2026. Saat tensi geopolitik mulai memanas awal tahun ini, kontribusi impor minyak mentah dan hasil minyak dari Timur Tengah terhadap total impor nasional justru melonjak signifikan.
Pada tahun-tahun sebelumnya, kontribusi kawasan ini berfluktuasi di angka 16-20 persen. Namun, data Januari 2026 menunjukkan lonjakan kontribusi menjadi 22,70 persen.
Potensi Windfall Profit
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Deni Surjantoro, tak memungkiri bahwa konflik bersenjata antara AS dan Israel terhadap Iran bisa berdampak pada peningkatan harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Oil Price/ICP).
Hal ini dapat mendorong tekanan terhadap inflasi, nilai tukar, dan suku bunga, serta aktivitas ekonomi secara parsial.
Namun, menurutnya, kenaikan tak hanya berlaku pada harga minyak melainkan juga komoditas lain seperti batu bara hingga kelapa sawit yang menjadi ekspor unggulan RI. Dus, dampak konflik di Timur Tengah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif tertahan.
"Dari sisi pertumbuhan ekonomi, tekanan negatif tertahan oleh kenaikan harga komoditas ekspor utama seperti batu bara, CPO dan nikel," ujar Deni, kepada Tirto, Senin (2/3/2026).
Bahkan APBN berpotensi mengalami windfall lantaran mendapat keuntungan dari lonjakan harga komoditas tersebut. Karenanya, tekanan dari sisi belanja yang disebabkan oleh kenaikan belanja subsidi energi dapat tersubstitusi dengan kenaikan penerimaan dari perdagangan komoditas.
"Untuk APBN, sisi penerimaan diperkirakan mendapat windfall dari sisi komoditas andalan ekspor, meskipun terdapat tekanan dari sisi belanja dengan harga minyak yang meningkat," tegas Deni.
Di sisi lain, dampak kenaikan harga energi, khususnya minyak mentah dan Bahan Bakar Minyak (BBM) terhadap harga minyak dan BBM domestik telah dimitigasi melalui kebijakan subsidi.
Kendati enggan menduga seberapa besar dampak lonjakan harga minyak terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Deni menilai, subsidi energi yang diberikan pemerintah akan membuat harga BBM dan listrik tetap terjangkau bagi masyarakat.
"Kita tidak mau berspekulasi dulu...semua masih terus dilakukan pemantauan," tambahnya. "Meskipun demikian, risiko penutupan Selat Hormuz tetap perlu diwaspadai," lanjutnya.
Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta lembaga jasa keuangan (LJK) untuk terus memonitoring dinamika geopolitik di Timur Tengah yang berpotensi mendongkrak inflasi global dan mempengaruhi stabilitas sektor keuangan nasional.
"Tentu saja ini akan meningkatkan inflasi global yang juga akan berpengaruh pada kebijakan bank sentral terkait dengan suku bunga. Kita juga harus melihat bagaimana dampaknya terhadap pengetatan likuiditas di pasar keuangan global, dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, dan lain-lain," jelasnya.
Saluran transmisi ketiga adalah peningkatan ketidakpastian yang mendorong flight to quality atau perpindahan modal ke instrumen safe haven. Dalam situasi ini, negara berkembang seperti Indonesia dituntut untuk menunjukkan daya tarik agar tetap kompetitif di mata investor asing.
"Dalam situasi saat ini, kita melihat bagaimana pasar negara berkembang seperti Indonesia dituntut untuk menunjukkan fundamental dan likuiditas yang kuat sekaligus tata kelola yang kredibel supaya tetap kompetitif dan menarik untuk aliran modal asing," ucapnya.
Meski demikian, OJK bersama Self Regulatory Organization (SRO) disebut telah menyiapkan serangkaian instrumen kebijakan yang dapat diaktivasi apabila terjadi fluktuasi pasar yang tidak diharapkan. Selain itu, OJK juga mendorong lembaga jasa keuangan untuk terus memperkuat manajemen risiko di tengah ketidakpastian global.
"Kami juga meminta lembaga jasa keuangan untuk terus melakukan monitoring dinamika global termasuk potensi dampaknya, serta terutama juga memperkuat manajemen risiko dan melakukan stress testing di berbagai skenario," imbuhnya.
Penulis: Nanda Aria
Editor: Hendra Friana
