Masuk tirto.id
tirto.id - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy membantah program Makan Bergizi Gratis (MBG) memotong alokasi anggaran pendidikan nasional.
Ia juga menegaskan, pandangan yang menyatakan MBG mengorbankan fasilitas sekolah dan kesejahteraan guru adalah informasi yang tidak benar.
"Jadi, kemarin ada pihak, sedikit pihak yang menyampaikan bahwa program makan bergizi gratis itu mengurangi program dan anggaran pendidikan. Sehingga sekolah terbengkalai, kemudian guru-guru tidak diperhatikan. Jadi, saya mau jawab itu narasi yang keliru," kata Seskab Teddy di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/2/2026).
Teddy menjelaskan bahwa program MBG justru dirancang sebagai fondasi awal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) siswa dari tingkat PAUD hingga SMA dan sederajat.
Menjawab kekhawatiran soal penyusutan program pendidikan, Teddy menjamin tidak ada satu pun program strategis dari periode sebelumnya yang dihentikan.
Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Indonesia Pintar (PIP) dipastikan tetap berjalan.
Bahkan, Presiden Prabowo Subianto menambah inisiatif berupa Sekolah Rakyat yang memberikan pendidikan, penginapan, kesehatan, hingga makanan bergizi bagi anak putus sekolah.
"Diberi penginapan, diberi pendidikan, diberi makan bergizi dan dijamin kesehatannya. Per sekarang, tahun lalu, dalam satu tahun saja, sudah hampir 16.000 sampai 22.000 siswa. Ada 166 sekolah rakyat," kata Teddy.
Terkait isu sekolah terbengkalai, Teddy menegaskan bahwa masalah infrastruktur pendidikan merupakan persoalan lama yang terus dibenahi pemerintah.
Kewenangan yang sebelumnya berada murni di pemerintah daerah kini diintervensi oleh pusat. Pada tahun 2025 saja, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah merenovasi sekitar 16.000 sekolah dengan anggaran Rp17 triliun.
Pemerintah juga membantah telah mengabaikan kesejahteraan tenaga pendidik.
"Yang paling dirasakan oleh guru-guru adalah jadi dulu pemberian kunjangan honor itu melalui transfer ke daerah. Dari daerah yang beri. Dan itu 3 bulan sekali baru dapat. Nah, tahun lalu Presiden memberi instruksi agar setiap bulan itu langsung diberikan langsung ke gurunya," ujar Teddy.
Teddy memaparkan bahwa insentif guru honorer telah dinaikkan menjadi Rp400 ribu setelah 20 tahun tidak mengalami kenaikan.
Selain itu, tunjangan guru non-ASN juga naik dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta dan kini ditransfer langsung kepada penerima setiap bulan tanpa harus menunggu proses pencairan triwulanan dari pemerintah daerah.
"Tidak ada program pendidikan yang dikurangi atau tidak berjalan. Seluruhnya berjalan, dilanjutkan, bahkan ditambah. Dan lebih detail, lebih fokus kepada siswanya, sekolahnya, dan juga gurunya," pungkas Teddy.
Penulis: Mochammad Fajar Nur
Editor: Hendra Friana
