Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, akan memberikan Vessel Monitoring System (VMS) atau atau Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) secara gratis bagi nelayan dengan kapasitas kapal yang kecil. Trenggono menekankan pentingnya pemasangan VMS demi keselamatan di laut serta pemantauan aktivitas kapal.
Hal itu menanggapi unjuk rasa nelayan yang menolak aturan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mengharuskan adanya penggunaan VMS atau SPKP pada kapal nelayan.
“Nelayan yang cuma 5 GT (Gross Tonnage), 10 GT itu kita berikan karena dia tidak mempekerjakan orang, itu kita berikan gratis, kapalnya bahkan kita berikan gratis,” ucapnya dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IV DPR RI, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (22/4/2025).
Trenggono pun menjelaskan bahwa sebetulnya pemasangan VMS tidak diwajibkan untuk para nelayan kecil. Dalam hal ini, dia mengatakan aksi protes itu dilakukan oleh pihak-pihak yang mengatasnamakan nelayan kecil.
“Yang saya heran dan saya aneh mereka bisa keberatan dan itu membahana sedemikian rupa mengatasnamakan nelayan kecil. Nelayan kecil enggak pernah protes masalah VMS, enggak ada, tapi kalau mereka diajak, mungkin,” ucapnya.
Terkait manfaat penggunaan VMS, Trenggono mengatakan hal itu bukan hanya demi keperluan pemerintah, melainkan juga keselamatan para nelayan di laut. “Fungsi VMS juga sekaligus me-rescue bila terjadi kecelakaan di laut, misalnya kapal kena badai itu kalau ada VMS bisa terdeteksi, di daerah mana kita bisa langsung rescue,” katanya.
Selain itu, dia juga menyebut bahwa VMS mendukung data produksi perikanan nasional. Ia mencontohkan, pemerintah jadi mengetahui produksi ikan dalam negeri per tahunnya berapa persen akurasinya.
“VMS sangat penting untuk kita bisa mengetahui sebenarnya produksi ikan kita sejumlah 7,4 juta ton per tahun itu berapa persen akurasinya,” terangnya.
Kemudian, mantan Wamenhan ini menilai memiliki keuntungan bagi pemilik kapal. Dia menyebut harga sebuah VMS sebesar Rp5 juta sehingga dinilai terjangkau. “VMS ini banyak keuntungannya dan VMS itu adalah (untuk) pengusaha, jadi kalau orang bisa bikin kapal, VMS cuma Rp5 juta harusnya bisa dan juga buat kepentingan pemilik kapal,” jelasnya.
Sebelumnya, aksi unjuk rasa dilakukan sejumlah nelayan lantaran harga VMS yang mahal. Sejumlah nelayan menilai keberadaan VMS akan menambah beban operasional mereka.
Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Dirjen PSDKP) KKP, Pung Nugroho Saksono, menyatakan, pemerintah sudah memberikan subsidi bahan bakar minyak (BBM).
“Pemerintah itu sudah memberikan subsidi BBM. Setiap kapal melaut, itu kami subsidi BBM-nya, dan tidak murah,” kata Pung di Kantor KKP, Jakarta, Rabu (16/4/2025).
Penulis: Nabila Ramadhanty
Editor: Andrian Pratama Taher
