Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita (AGK), mengusulkan agar pembinaan atau penyelenggaraan sekolah vokasi dikembalikan kepada kementerian/lembaga (K/L) teknis agar menghasilkan lulusan dengan kompetensi yang dibutuhkan industri.
Usulan ini disampaikannya di hadapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR, menyusul masih tingginya kesenjangan antara pendidikan dan kebutuhan pasar tenaga kerja.
“Karena hanya kementerian teknis yang tahu berkaitan dengan kebutuhan sumber daya manusia, baik itu sumber daya manusia industri atau dalam konteks sumber daya manusia pariwisata, dan lain sebagainya. Itu harus dikembalikan kepada kementerian teknis sebagai penyelenggara fasilitas pendidikan,” ujar dia, di Komplek Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (7/7/2025).
Sebagai contoh, dalam penyelenggaraan program vokasi, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menggandeng industri yang ada di Tanah Air untuk menyusun silabus. Dengan kolaborasi ini, bahan ajar yang akan dipelajari para siswa sekolah vokasi akan sesuai dengan berbagai hal yang perlu dipahami dari industri.
AGK pun mengklaim, realisasi program vokasi yang ada di bawah Kemenperin cukup berhasil, dengan banyak lulusan diserap industri.
“Karena penyerapan dari lulusan-lulusan yang ada di politeknik kami, lulusan-lulusan dari sekolah menengah kejuruan kami dan lain sebagainya itu hampir bisa dipastikan 100 persen (terserap). Bahkan, sebagian dari mereka yang sudah diijon (direkrut sebelum waktunya), sebelum mereka lulus dari program yang ada di Kemenperin,” tambah dia.
Sementara itu, pada 2024 lulusan vokasi di bawah naungan Kemenperin yang terdiri dari 11 politeknik, dua akademi komunitas dan sembilan SMK vokasi diklaim telah diserap industri hingga 73,8 persen. Selain itu, ada pula yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau membuka usaha sendiri.
“Pada tahun 2024, Kemenperin telah meluluskan 3.006 mahasiswa dan 2.181 siswa dengan rata-rata serapan 73,8 persen. Sekitar 26,2 persen lulusan lainnya memasuki masa tunggu maksimal enam bulan setelah lulus sampai mendapatkan pekerjaan dengan dukungan dari unit pendidikan Kemenperin,” Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Masrokhan, dalam keterangan resminya.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Dwi Aditya Putra
