Menuju konten utama

Menperin Agus Gumiwang ke Pelaku Industri: Jangan Ada PHK!

Agus mengatakan selama ini pemerintah berkomitmen dalam melindungi pasar domestik bagi industri manufaktur nasional.

Menperin Agus Gumiwang ke Pelaku Industri: Jangan Ada PHK!
Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita di Hotel Shangri-La, Jakarta, Kamis (8/5/2025). tirto.id/Nabila Ramadhanty Putri Darmadi.

tirto.id - Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, meminta kepada pelaku industri untuk tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Sebagai gantinya, pemerintah akan menjamin iklim usaha yang stabil dengan sejumlah kebijakan yang diarahkan untuk melindungi daya beli masyarakat dan menjaga daya saing manufaktur nasional.

“Ini perintah dari pemerintah, jangan ada PHK!. Kami berkomitmen menciptakan iklim usaha stabil, termasuk kebijakan yang menjaga harga terjangkau dan memastikan manufaktur tetap menjadi penopang lapangan kerja," tegas Agus tegas Agus dalam pembukaan GIIAS di ICE BSD, Tangerang, Kamis (24/7/2025).

Agus mengatakan selama ini pemerintah berkomitmen dalam melindungi pasar domestik bagi industri manufaktur nasional. Pasalnya, sekitar 75-80 persen output sektor manufaktur Indonesia diserap oleh permintaan dalam negeri, sementara hanya 20-25 persen yang diekspor.

"Bagi pemerintah, sangat-sangat krusial untuk bisa melindungi pasar industri dalam negeri," tegas Agus.

Agus membandingkan kinerja industri otomotif Indonesia dengan Cina, yang menurut data China Association of Automobile Manufacturers (CAAM), mencatat kenaikan produksi 10,9 persen (yoy) dan penjualan domestik 9,6 persen (yoy) pada Januari-Mei 2025.

Peningkatan itu didorong oleh kebijakan subsidi dan penetapan harga yang kompetitif. "Tiongkok juga mencatat kenaikan ekspor otomotif 7,9 persen (yoy), yang menyumbang 20 persen dari total produksi nasional. Ini mirip dengan Indonesia, di mana mayoritas output manufaktur diserap pasar lokal," ujarnya.

Agus mengakui, tekanan eksternal seperti kenaikan harga bahan baku, fluktuasi dolar AS, dan gangguan rantai pasok global membebani industri, termasuk otomotif. Namun, ia menegaskan bahwa langkah antisipasi harus diambil secara bijak dan adaptif.

"Ini tidak bisa dihindari, tapi bisa dikelola. Prioritas pemerintah adalah menjaga ketahanan industri sekaligus melindungi daya beli masyarakat," jelasnya.

Menurutnya, dalam kondisi seperti sekarang ini prioritas dari pemerintah adalah menjaga resiliensi industri dan melindungi daya beli masyarakat.

Baca juga artikel terkait PHK atau tulisan lainnya dari Nanda Aria

tirto.id - Insider
Reporter: Nanda Aria
Penulis: Nanda Aria
Editor: Dwi Aditya Putra