Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, mengaku tidak khawatir dengan defisit anggaran pendapatan dan belanja nasional (APBN) tahun anggaran 2025 yang mepet tiga persen.
Menurut Purbaya, defisit fiskal merupakan hal yang wajar ketika Pemerintah Pusat menjalankan kebijakan yang meningkatkan belanja untuk memicu pertumbuhan ekonomi (counter cyclical).
"Jadi, defisit fiskal adalah suatu konsekuensi logis dari kami menjalankan kebijakan counter cyclical," tuturnya di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (19/1/2026).
Ia menyatakan, Pemerintah Pusat berupaya memenuhi permintaan maupun penawar dari dalam negeri. Purbaya mengakui, pertumbuhan ekonomi Indonesia lesu hingga mulai Januari-Agustus 2025.
Unjuk massa besar-besaran se-tanah air yang terjadi mulai Agustus 2025 disebut menjadi salah satu efek melesunya ekonomi tanah air saat itu. Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi disebut meningkat atau membaik usai Agustus 2025 berkat kebijakan fiskal pemerintah.
"Demo yang terjadi di Agustus awal, itu indikasi bahwa masyarakat sudah susah cari kerja, makanan, sudah terganggu. Jadi, kita mesti menciptakan kebijakan yang membalikkan arah itu, mengatasi itu," urai Purbaya.
Purbaya mengklaim Pemerintah Pusat akan menggelontorkan anggaran untuk penciptaan lapangan pekerjaan. Purbaya pun menyatakan masyarakat lebih baik bekerja daripada turun ke lapangan untuk unjuk rasa.
"Kewajiban kami, pemerintah, dan bank sentral, dan lainnya, kami memastikan bahwa ekonomi tumbuh lebih cepat ke depan sehingga lapangan kerja tercipta lebih banyak, sehingga orang enggak sibuk demo, tapi sibuk bekerja," tuturnya.
Sebagai informasi, DPR RI menjadikan defisit APBN 2025 sebagai bahan evaluasi dalam pembahasan anggaran tahun berikutnya. Defisit APBN 2025 yang tercatat melebar hingga 2,92 persen disebut akan dimitigasi agar tidak terulang dalam penyusunan APBN 2026.
Hal itu disampaikan Ketua DPR RI, Puan Maharani saat menjawab evaluasi parlemen terhadap kinerja fiskal pemerintah. Menurut DPR, pembahasan evaluasi akan dilakukan melalui alat kelengkapan dewan (AKD) dan komisi terkait.
Puan menilai evaluasi terhadap APBN berjalan menjadi penting sebagai dasar perbaikan kebijakan fiskal ke depan, terutama dalam menjaga keseimbangan antara belanja negara dan kemampuan pendapatan. Meski demikian, Puan belum memerinci langkah teknis mitigasi yang akan ditempuh untuk menekan defisit pada tahun anggaran mendatang.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama
