tirto.id - Api kembali tersulut di Kashmir pada April 2025. Serangan teror brutal di kota peristirahatan Pahalgam, Kashmir, yang dikelola India, merenggut nyawa 27 orang. Sebagian besar di antaranya adalah turis Hindu India.
Terjepit di antara raksasa Asia, yakni India, Pakistan, dan China, Kashmir telah menjadi titik didih perseteruan yang tak kunjung padam sejak pertengahan abad ke-20.
Serangan yang awalnya diklaim oleh kelompok perlawanan Kashmir, The Resistance Front (TRF), seketika menjerumuskan hubungan India dan Pakistan ke titik terendah sejak krisis serupa pada 2019. India, tanpa tedeng aling-aling, menuding Pakistan berada di balik serangan tersebut.
Respons New Delhi tidak main-main. Pada 7 Mei 2025, India melancarkan serangan rudal dengan sandi “Operasi Sindoor”, menargetkan sesuatu yang diklaimnya sebagai infrastruktur kelompok militan Jaish-e-Mohammed dan Lashkar-e-Taiba di berbagai lokasi di Pakistan, termasuk Bahawalpur dan Muridke.
Sebaliknya, Pakistan mengklaim serangan India menyasar area sipil dan menyebabkan 31 korban jiwa. Sebagai balasan, mereka mengaku telah menembak jatuh beberapa jet tempur India.
Rentetan aksi militer itu diikuti oleh krisis diplomatik kedua negara. Langkah paling mengejutkan datang dari India yang mengumumkan penangguhan Perjanjian Air Indus (Indus Waters Treaty/IWT), kesepakatan vital berusia lebih 60 tahun yang mengatur pembagian air di sepanjang cekungan Sungai Indus.
Pakistan merespons dengan tindakan serupa, termasuk ancaman menangguhkan Perjanjian Simla 1972, menutup perbatasan darat dan wilayah udara, serta saling menarik diplomat. Ribuan warga sipil di desa-desa perbatasan di kedua sisi terpaksa mengungsi demi keselamatan.
Eskalasi konflik pada 2025 menunjukkan kecenderungan berbahaya. Penargetan perjanjian-perjanjian fundamental, seperti IWT dan Simla, menandakan terkikisnya tembok peredam konflik yang, betapapun tidak sempurnanya, berhasil meredam pertikaian selama beberapa dekade.
Sebelumnya, konflik besar yang terjadi tidak pernah menyenggol perjanjian inti bilateral. Tapi kini, kedua negara tampak bersedia membongkar pilar-pilar diplomatik yang ada.
“Perjanjian air [IWT] menopang kehidupan hampir 250 juta orang Pakistan. Penangguhannya dapat dilihat sebagai tindakan bermusuhan,” tutur pakar hukum internasional, Muhammad Mushtaq Ahmad, kepada Al-Jazeera.
Demikian pula Perjanjian Simla yang menetapkan Garis Kontrol (Line of Control/LoC) dan kerangka penyelesaian sengketa bilateral. Ancaman Pakistan untuk menangguhkannya tidak hanya bertujuan menginternasionalisasi isu Kashmir, tetapi juga menghilangkan mekanisme deeskalasi konflik.

Kashmir telah menjadi medan pertempuran bagi India dan Pakistan sejak keduanya merdeka dari penjajahan Inggris pada 1947. Konflik ini telah memicu setidaknya tiga perang besar dan serangkaian letupan kecil yang tak terhitung jumlahnya.
Wilayah tersebut kini menyandang status sebagai salah satu zona paling termiliterisasi di dunia. Yang lebih mengkhawatirkan, lokasi itu akan menjaid titik nyala nuklir potensial sebab kedua negara sama-sama memiliki senjata pemusnah massal.
Lantas, mengapa luas tanah relatif kecil bernama Kashmir itu mampu menyulut konflik yang begitu intens dan abadi?
Lanskap dan Toponim yang Diperebutkan
Secara geografis, Kashmir terletak di ujung utara anak benua India. Wilayah ini diapit oleh India di selatan dan timur, Pakistan di barat, Tiongkok di timur laut, dan secuil perbatasan dengan Afganistan di barat laut. Luas totalnya diperkirakan mencapai 222.200 km persegi.
Wilayah historis Kashmir kini terpecah di bawah kendali tiga negara, yakni India, Pakistan, dan Tiongkok.
India menguasai 55 persen wilayahnya, termasuk Jammu dan Kashmir yang subur—berpusat di Lembah Kashmir dan Srinagar yang mayoritas muslim—serta Ladakh yang bergunung dan didominasi Buddha. Pakistan mengelola 30 persen wilayah, yakni Azad Kashmir dan Gilgit-Baltistan yang strategis. Sementara itu, Tiongkok mengontrol 15 persen wilayah di timur laut, meliputi Aksai Chin (diduduki sejak 1962) serta Lembah Shaksgam yang diserahkan Pakistan kepada China pada 1963, tapi tak diakui oleh India.
Lanskap Kashmir didominasi oleh pegunungan megah, seperti Himalaya, Karakoram (K2), dan Pir Panjal. Rangkaian pegunungan itu tak hanya membentuk topografi wilayah, tetapi juga berfungsi sebagai batas alam dan garis depan strategis. Di antara itu, terhampar lembah-lembah subur. Yang paling terkenal adalah Lembah Kashmir, sebuah cekungan dari hulu Sungai Jhelum.
Perebutan wilayah Kashmir juga melibatkan persoalan air sungai. Sungai-sungai besar, termasuk Sungai Indus dan anak sungainya, dari Jhelum, Chenab, Sutlej, Ravi, hingga Beas, mengalir melalui Kashmir. Aliran itu amat krusial bagi pertanian dan pasokan air kedua negara. Karenanya, ia menjadi dasar bagi Perjanjian Air Indus.
Secara de facto, Kashmir punya dua perbatasan. Yang paling termiliterisasi dan bergejolak tentu saja Garis Kontrol yang membagi wilayah India dan Pakistan. Ada pula garis batas yang menengahi Ladakh (India) dan Aksai Chin (Tiongkok), disebut Line of Actual Control (LAC).
Sebenarnya, barisan pegunungan tinggi secara alami telah memahat zona-zona berbeda. Pegunungan Himalaya, Karakoram, dan Pir Panjal, merupakan penghalang tangguh yang memisahkan wilayah krusial, seperti Lembah Kashmir, Jammu, Ladakh, Gilgit-Baltistan, dan Aksai Chin. Akan tetapi, ia mengeras seiring waktu hingga menjadi garis kontrol saat ini, yang membuat reunifikasi di bawah satu bendera menjadi sangat menantang.
Klaim atas wilayah itu tak hanya terjadi lewat adu popor senjata. Penamaan beberapa tempat di Kashmir juga sarat akan makna yang terselubung.
Nama kashmir sendiri berasal dari bahasa Sanskerta. Ka 'air' dan shimeera 'mengeringkan' merujuk pada legenda Resi Kashyapa yang mengeringkan Danau Satisar untuk membentuk lembah.
Teori lain menyebut kashmir berasal dari kata Kashyapa-Meru 'Gunung Kashyapa' atau Kashyapa-Pura 'Kota Kashyapa'. Adapun Yunani kuno menyebutnya Kasperia.
Seturut Kapoor Sindhu dalam tesisnya berjudul “Politics of Protest in Jammu and Kashmir from 1925 to 1951”, Pakistan menyebut wilayah yang dikuasainya sebagai Azad Kashmir 'Kashmir Merdeka' untuk menonjolkan pembebasan. Sementara itu, India menyebutnya Pakistan Occupied Kashmir (POK) untuk menegaskan klaim atas seluruh wilayah pra-1947.
Seolah tak mau kalah, Pakistan menyebut wilayah Kashmir yang dikelola oleh India sebagai Maqbooza Kashmir 'Kashmir yang Diduduki' untuk menantang legitimasi India.
Pesona Sumber Daya dan Nilai Strategis
Daya tarik Kashmir bagi para aktor utama konflik tidak hanya terletak pada klaim historis atau ideologis. Wilayah ini juga kaya akan sumber daya alam dan nilai geostrategis. Karena itulah ia menjadi “hadiah” yang paling diperebutkan.
Sumber daya air adalah salah satu aset paling vital dan paling sensitif di Kashmir. Sistem Sungai Indus, mencakup Indus, Jhelum, dan Chenab, adalah urat nadi bagi Pakistan, menopang 94 persen irigasi pertanian yang menyumbang 22,9 persen PDB.
Berhulu di Kashmir, sungai-sungai ini diatur oleh Perjanjian Air Indus (IWT) 1960. Traktat itu menetapkan hak pengelolaan sungai timur (Ravi, Beas, Sutlej) oleh India serta sungai barat (Indus, Jhelum, Chenab) untuk Pakistan, dengan sedikit hak terbatas India.
IWT telah berlaku selama puluhan tahun, bertahan melalui berbagai konflik. Namun, penangguhan oleh India pada 2025, ditambah tindakan seperti pelepasan air Bendungan Uri dan penutupan Bendungan Baglihar, disebut oleh Pakistan sebagai “terorisme air” dan ancaman perang.
Air, yang sebelumnya merupakan sumber daya bersama, kini menjadi alat tekanan. Ia bahkan dianggap mengancam ekonomi Pakistan, dan secara terang bakal memperluas konflik Kashmir ke ranah sumber daya dengan dampak kemanusiaan besar.

Kashmir juga punya potensi hidroelektrik besar, sekitar 20.000 MW di Jammu dan Kashmir, yang sebagian besar belum dimanfaatkan. Laporan dari International Atomic Energy Agency (IAEA) menyebut, proyek seperti Bendungan Uri merupakan salah satu wujud ambisi India dan Pakistan untuk menguasai sumber daya tersebut.
Nikmat yang ditawarkan "Surga Kashmir" tak berhenti di soal air. Pada Februari 2023, Survei Geologi India (GSI) menemukan cadangan litium 5,9 juta ton di Salal-Haimana, Reasi, Jammu & Kashmir. Wilayah tambang potensial itu bisa menjadikan India sebagai salah satu pemegang litium terbesar dunia. Selain litium, GSI melaporkan deposit emas di Jammu & Kashmir, meski informasinya terbatas.
Di sisi lain, Survei Geologi Pakistan mengeksplorasi emas, tembaga, timah, seng, dan litium, di wilayah Azad Kashmir dan Gilgit-Baltistan. Untuk memperlancar jalur impor-ekspornya, Pakistan melangkah lebih jauh. Mereka menjalin kerja sama dengan Tiongkok dalam proyek China-Pakistan Economic Corridor (CPEC) yang melintasi Gilgit-Baltistan.
Proyek tersebut memberi Tiongkok akses ke Laut Arab sehingga secara tidak langsung meningkatkan pengaruh regionalnya. Hal itu dilihat oleh India sebagai pelanggaran kedaulatan serta ancaman keamanan.
CPEC tidak hanya menawarkan manfaat ekonomi. Secara geopolitik, ia memperkuat klaim Tiongkok atas kepentingan wilayah Kashmir yang dikelola Pakistan. Gilgit-Baltistan diklaim oleh India sebagai bagian dari bekas negara bagian Jammu dan Kashmir.
Kondisi ini membuat pihak Tiongkok enggan mendukung solusi apa pun yang dapat mengubah kontrol Pakistan atas Gilgit-Baltistan. Akibatnya, pembagian wilayah yang ada saat ini kian menguat dan sulit diubah.
Pada akhirnya, rakyat Kashmir tetap terperangkap dalam baku tembak. Mirisnya, aspirasi mereka sering kali tak terdengar di tengah badai geopolitik.
Penulis: Ali Zaenal
Editor: Fadli Nasrudin
Masuk tirto.id

































