Mengapa Hasil Survei Poltracking dan Median Soal MBG Berbeda?

tirto.id - Baru-baru ini, dua lembaga survei mencatatkan perbedaan kepuasan publik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Median Survei Nasional (Median) melalui Survei Nasional Evaluasi Kerja, Program Prioritas, Isu Terkini, dan Elektabilitas menunjukkan bahwa MBG berada di urutan pertama pendongkrak kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.

Berdasarkan survei terhadap 1.212 responden dengan margin of error sebesar +- 2,76 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen itu, alasan tertinggi masyarakat merasa puas pada pemerintahan Prabowo-Gibran adalah MBG.

“Lima alasan tertinggi publik menyatakan puas terhadap pemerintah ialah, pertama, MBG Bermanfaat (11,1 persen). Kedua, program mulai berjalan dan dirasakan manfaatnya (9,2 persen),” ungkap Median dalam laporan survei yang dilakukan dalam periode 21 Juli-2 Agustus 2026 tersebut, dikutip Selasa (1/9/2026).

Urutan ketiga penopang kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah adalah pemberantasan korupsi (4,0 persen). Penopang keempat adalah banyaknya program yang mendukung petani, kemudahan akses pupuk, dan hasil panen dibeli Bulog dengan harga bagus (3,1 persen).

Pendukung terakhir adalah kinerja pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan (3,0 persen).

Survei Median juga mengungkapkan program pemerintahan Prabowo-Gibran mana yang paling disukai responden. Hasilnya, publik memilih MBG sebagai program yang paling mereka sukai (38,4 persen) dan diikuti program Sekolah Rakyat (15,7 persen).

Masih berdasarkan survei Median, 36,1 persen responden menginginkan program MBG dilanjutkan, dengan proporsi publik meminta perbaikan terlebih dahulu sebelum dilanjutkan sebanyak 34,2 persen. Sementara itu, responden yang menginginkan MBG dihentikan total sebanyak 24,6 persen.

Median mencatat sebanyak 5,1 persen tidak tahu atau tidak menjawab terkait pertanyaan program MBG lebih baik dilanjutkan, dihentikan sementara, atau dihentikan total.

Survei Median juga menghasilkan temuan MBG berada di urutan kedelapan dalam daftar masalah prioritas dengan jawaban terbuka. Sementara itu, sebanyak 3,0 persen responden menilai program MBG menimbulkan pemborosan dan kurang tertata.

Di sisi yang lain, survei Poltracking Indonesia mengungkapkan sebanyak 44,6 persen respondennya menginginkan program MBG dihentikan. Di sisi sebaliknya, responden yang menginginkan program tersebut tetap dilanjutkan sebanyak 42,1 persen.

Survei yang dilakukan pada periode 14-20 Agustus 2026 itu mendapat hasilLalu,

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda AR, mengatakan tingkat kepuasan publik terhadap program MBG semakin merosot. Saat disodori pertanyaan soal kepuasan terhadap program MBG, 49,2 persen responden menjawab tidak puas. Padahal, ekspetasi publik saat kemunculan program tersebut cukup tinggi.

"Yang menilai sangat tidak puas dan kurang puasnya sekarang sudah lebih tinggi, yaitu 49,2 persen mengatakan tidak puas, sementara yang puas 46,4 persen," ucap Yuda secara daring di kanal YouTube Poltracking Indonesia TV, Senin (31/8/2026).

Secara lebih detail, Poltracking Indonesia juga menanyakan opini responden terkait keberlanjutan program MBG. Termasuk, alasan responden menginginkan program ini dilanjutkan atau tidak.

"Alasan kenapa tidak perlu dilanjutkan, dari yang menilai tadi, 19,6 persen paling tinggi dianggap kurangnya kualitas rasa dan gizi makanan, dan kurang cocoknya lauk yang disajikan, serta ada kasus keracunan makanan," ucapnya.

Hasil survei tersebut mestinya dapat menjadi pengingat penting bagi pemerintah untuk memperbaiki aspek penyelenggaraan dan implementasi program MBG.

"Lagi-lagi, ini MBG bisa dikatakan rapor merah. Ini trennya kami perhatikan, tingkat kepuasan kepada program MBG stagnan di awal, kemudian mulai turun. Jadi, sudah mulai turun di angka selanjutnya, di survei terakhir dua bulan dan bulan ini," ujar Yuda.

Poltracking Indonesia menyarankan pemerintah mengevaluasi pelaksanaan program MBG secara menyeluruh. Termasuk, melakukan audit terhadap kinerja Badan Gizi Nasional (BGN).

"Bagaimana proses manajerialnya dan seterusnya. Dan apakah perlu, misalnya, moratorium. Bahkan, dihentikan program di wilayah sebagian besar dan hanya menyisakan untuk MBG khusus di wilayah 3T saja yang betul-betul membutuhkan," ucapnya.

Pandangan Pakar Soal Perbedaan Hasil Survei

Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau (UIR), Agung Wicaksono, menyebut perbedaan hasil survei Median dan Poltracking dapat terjadi lantaran sejumlah faktor.

"Ada faktor waktu, desain pertanyaan, karakteristik responden, dan konteks ketika survei dilakukan," ungkap Agung saat dihubungi Tirto, Selasa (1/9/2026).

Median mengambil data survei pada periode 21 Juli sampai 2 Agustus 2026, sedangkan Poltracking pada 14-20 Agustus. Agung menilai, dalam isu yang cukup dinamis seperti MBG, jeda waktu bisa saja memengaruhi persepsi publik. Metodologi survei kedua lembaga juga perlu dipelajari lebih dulu, termasuk pertanyaan yang diajukan dan cara mengukur dukungan.

Menariknya, kedua survei memiliki jumlah responden dan metode sampling yang relatif serupa. Median menyurvei 1.212 responden, sementara Poltracking menyurvei 1.220 responden.

Oleh karena itu, menurut Agung, perbedaan hasil survei tidak otomatis berarti salah satu lembaga keliru. Perbedaan hasil untuk satu topik yang sama itu pun lebih tepat dibaca sebagai perbedaan kombinasi antara waktu pengambilan data dan cara masing-masing survei mengukur opini publik.

"Masyarakat bisa mendukung tujuan MBG karena dianggap bermanfaat, tetapi pada saat yang sama mengkritik pelaksanaannya. Dukungan terhadap gagasan kebijakan tidak selalu berarti puas terhadap implementasinya," terang Agung.

Menurut Agung, publik mungkin hendak mengatakan program MBG pada dasarnya baik, tetapi pelaksanaannya perlu diperbaiki. Pun, ada indikasi bahwa persepsi terhadap program pemerintah seperti MBG memang bisa berubah ketika masyarakat menerima informasi dan pengalaman baru.

“Saya kira kita tetap perlu hati-hati menyimpulkan bahwa opini publik berubah hanya dalam hitungan minggu. Untuk membuktikannya, idealnya kita membandingkan survei dengan metodologi yang konsisten dari waktu ke waktu," ucapnya.

Ketika ditanya survei mana yang lebih mencerminkan kondisi riil masyarakat saat ini, Agung menyatakan tidak akan memilih salah satu hasil survei sebagai satu-satunya gambaran kondisi riil. Menurutnya, yang terlihat dari dua survei itu adalah publik tidak sepenuhnya berada pada posisi mendukung atau menolak MBG.

"Jadi, bagi pemerintah, yang penting bukan hanya melihat angka popularitas, tetapi juga bagaimana kualitas pelaksanaan dan manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat," imbuhnya.