Survei Poltracking: 49,2 Persen Publik Tidak Puas dengan MBG

tirto.id - Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda AR, mengatakan tingkat kepuasan publik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) makin merosot. Sebanyak 49,2 persen responden menyatakan tidak puas terhadap program tersebut.

Hal ini termaktub dalam survei anyar Poltracking melalui wawancara tatap muka langsung terhadap 12.200 responden yang tersebar di seluruh Indonesia pada periode 14 hingga 20 Agustus 2026.

"Ini catatan kritis buat pemerintah untuk memperbaiki performanya ke depan, yang menilai sangat tidak puas dan kurang puasnya sekarang sudah lebih tinggi, yaitu 49,2 persen mengatakan tidak puas, sementara yang puas 46,4 persen," ucap Yuda secara daring dalam channel YouTube Poltracking Indonesia TV, Senin (31/8/2026).

Kondisi tersebut sebagai peringatan penting bagi pemerintah untuk memperbaiki dari sisi penyelenggaraan dan implementasi. Terlebih program ini mulanya mendapat respons positif, tetapi implementasi serta eksekusi program memunculkan persepsi publik yang negatif.

"Lagi-lagi ini MBG bisa dikatakan rapor merah. Ini trennya kita perhatikan, tingkat kepuasan kepada program MBG stagnan di awal kemudian mulai turun. Jadi sudah mulai turun di angka selanjutnya, di survei terakhir dua bulan dan bulan ini," imbuhnya.

Poltracking Indonesia juga menanyakan pada responden, berkaitan dengan keberlanjutan program MBG. Sebanyak 44,6 persen menginginkan untuk tidak dilanjutkan, kemudian 42,1 persen menilai untuk melanjutkan program tersebut.

"Alasan kenapa tidak perlu dilanjutkan, dari yang menilai tadi, 19,6% paling tinggi dianggap kurangnya kualitas rasa dan gizi makanan, dan kurang cocoknya lauk yang disajikan, serta ada kasus keracunan makanan," ucapnya.

Poltracking Indonesia menyarankan, pemerintah segera mengambil demi perbaikan kinerja mereka. Terdapat sejumlah rekomendasi kebijakan sekaligus langkah taktis yang patut dipertimbangkan oleh pemerintah untuk memperbaiki hal tersebut.

Pemerintah diminta perlu mengevaluasi secara menyeluruh, komprehensif terhadap program prioritas ini. Termasuk melakukan audit kinerja Badan Gizi Nasional (BGN).

"Bagaimana proses manajerialnya dan seterusnya. Dan apakah perlu misalnya moratorium, bahkan dihentikan program di wilayah sebagian besar dan hanya menyisakan untuk MBG khusus di wilayah 3T saja yang betul-betul membutuhkan," imbuhnya.

Pemerintah dapat mempertimbangkan, MBG hanya diperuntukkan bagi wilayah yang sangat membutuhkan sangat tertinggal, serta sulit mendapatkan gizi yang terjamin. Maka program itu tetap perlu dipertahankan.

"Tapi wilayah-wilayah yang sebaliknya, itu perlu untuk dipertimbangkan misalnya tidak dijalankan program ini, sehingga dananya bisa diprioritaskan digeser untuk pos anggaran yang lainnya," ujar Yuda.

"​Kemudian, apakah juga perlu dipertimbangkan MBG diganti dengan tadi, dengan BLT dalam jangka pendek? Ini juga untuk memberikan bantuan secara jangka pendek kepada publik," tuturnya.