tirto.id - Cawapres nomor urut 3, Muhammad Mahfud MD, resmi mengumumkan kepastian mundur dari kursi menkopolhukam. Mahfud memastikan dirinya telah meminta jadwal bertemu Jokowi untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya.
“Surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal dengan presiden, tapi saya bawa terus memang surat ini,” kata Mahfud dalam siaran langsung di akun media sosial resminya, Rabu (31/1/2024).
Mahfud menekankan upaya mundur dengan bertemu langsung dengan presiden tidak lepas dari momen saat dilantik sebagai menkopolhukam dengan penuh etika.
“Kami sekali lagi harus bersikap tidak boleh tinggal pelanggang colong pelayu karena itu tadi, etika. Etika itu adalah ekspresi dari moral kita. Etika itu adalah ekspresi dari kejujuran. Etika itu ekspresi dari penghayatan keagamaan, kesantunan budaya. Oleh karena itulah etika,” ucap Mahfud.
Mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu mengaku sudah menjalankan tugas sebagai menkopolhukam secara baik selama 4,5 tahun terakhir. Ia juga sudah berkemas dan melepas semua fasilitas saat mundur dari jabatan menkopolhukam.
“Saya juga telah mengemas seluruh barang pribadi, dan telah siap keluar dari rumah dinas dan melepaskan seluruh fasilitas negara,” ungkap Mahfud.
Mahfud juga mengatakan, keputusan mundur dilakukan setelah berbicara dengan partai koalisi dan tim pemenangan. Langkah mundur, kata Mahfud, direspons positif partai koalisi dan TPN. Ia mengaku upaya mundur sebagai bentuk menjaga muruah demokrasi dijalankan dengan benar demi mencegah konflik kepentingan dan intervensi politik.
“Saya sangat menghindari konflik kepentingan dan intervensi politik,” kata Mahfud.
Di sisi lain, Presiden Jokowi mengaku menghormati keinginan Mahfud untuk mundur. Akan tetapi, ia mengaku belum menerima laporan.
“Itu hak, saya sangat menghargai. Sampai detik ini saya belum mendapatkan laporan,” kata Jokowi di Jawa Tengah, Rabu (31/1/2024) sebagaimana dikutip Antara.
Stafsus Presiden Jokowi, Ari Dwipayana, mengatakan keinginan mundur Mahfud sudah didengar Jokowi karena sudah dipublikasikan ke publik. Ia juga memastikan Jokowi menghormati langkah tersebut dan tidak akan meminta penundaan.
“Ini, kan, tentu kita harus juga menghormati keinginan dari Pak Mahfud ya, jadi Pak Mahfud sudah menyampaikan surat pengunduran diri, tentu pertimbangan utama dari yang apa menjadi keinginan Pak Mahfud itu," kata Ari di Gedung Setneg, Jakarta Pusat, Rabu (31/1/2024).
Ari mengatakan, proses pengunduran diri dilakukan dengan penerimaan surat pengunduran diri Mahfud oleh Jokowi. Pemerintah akan memproses surat pemberhentian Mahfud dan menunggu arahan Jokowi untuk pengisian kursi menkopolhukam. Namun, ia mengaku belum ada namanya.
“Kita hormati dari apa yang menjadi langkah Pak Menkopolhukam, beliau sangat luar biasa bisa mengikuti tata krama yang sebenarnya sangat bagus sekali. Jadi tidak begitu saja dengan surat, tapi beliau ingin menyampaikan langsung kepada presiden,” kata Ari.
Ari menegaskan dirinya belum tahu apakah kursi menkopolhukam akan dipilih secara interim dulu atau langsung kandidat. Ia mengatakan, pergantian menkopolhukam akan diupayakan tetap menjaga pemerintahan tetap berjalan baik.
“Prinsip utamanya adalah penyelenggaraan pemerintahan termasuk tugas dan fungsi Kemenkopolhukam harus tetap berjalan. Saya kira itu yang jadi prinsip utama. Mengenai siapa, apakah nanti akan ada menteri ad interim atau langsung definitif, itu akan menjadi bagian dari putusan Bapak Presiden yang akan segera disampaikan setelah beliau menerima Pak Mahfud,” kata Ari.
Khusus soal pemilu, Ari yakin pergantian menkopolhukam tidak akan mempengaruhi pemilu. Sebab, kata dia, sistem sudah ada dan berjalan dengan baik lewat institusi penyelenggaraan pemilu. Ia hanya berharap tidak ada masalah dalam pemilu akibat pergantian menkopolhukam.
“Jadi kita berharap tidak ada masalah yangg terkait dengan pengunduran diri dari Pak Menkopolhukam. Proses penyelenggaraan pemerintah, fungsi-fungsi Kemenkopolhukam tetap berjalan dengan baik,” kata Ari.
Siapa yang Berpotensi Jadi Pengganti Mahfud MD?
Analis politik dari Aljabar Strategic, Arifki Chaniago, menilai Jokowi akan mempertimbangkan dengan masak nama kandidat menkopolhukam pengganti Mahfud dengan latar belakang profesional, alumni militer atau parpol dengan perhitungan yang matang. Ia juga menilai pemilihan kandidat akan mempertimbangkan situasi politik mendatang seperti pemilu.
Arifki mengatakan, pengganti Mahfud sebaiknya langsung definitif, jangan hanya ad interim. Sebab, keputusan-keputusan yang diambil akan lebih strategis bila menteri ditunjuk secara definitif. “Saya rasa ini juga akan diambil dalam momen-momen genting bagi presiden apalagi menjelang Pilpres 2024,” kata Arifki.
Arifki menambahkan, “Tentu koordinasi-koordinasi kementerian yang cukup cepat sehingga tidak terkesan ini arahan dan juga langkah politik yang tidak strategi. Saya rasa pilihan-pilihan ini juga akan dipilih presiden untuk menjaga kenyamanan dan juga ruang politik yang lebih baik.”
Akan tetapi, Arifki belum dapat memprediksi siapa yang mungkin menggantikan Mahfud. Namun, ia menduga pemilihan menkopolhukam akan melihat Prabowo sebagai menteri pertahanan. Ia yakin Jokowi akan memilih menko yang bersifat mampu bekerja sama dengan semua pihak.
Jika ditanya nama, kata Arifki, nama Moeldoko atau Wiranto bisa menjadi kandidat. Wiranto merupakan mantan menkopolhukam, sementara Moeldoko adalah pejabat senior di pemerintahan. Di sisi lain, AHY juga bisa masuk bursa karena kursi tersebut merupakan kursi strategis.
Di sisi lain, Arifki meyakini Jokowi akan memilih menkopolhukam yang berpengalaman dalam menjaga keamanan.
“Tentu pertimbangan-pertimbangan lebih konkret, tentu Pak Jokowi memilih menkopolhukam yang berpengalaman dan konkret melakukan eksekusi untuk menjaga juga situasi politik,” kata dia.
Sementara itu, analis politik dari Universitas Telkom, Dedi Kurnia Syah, menilai tidak akan ada perubahan signifikan usai Mahfud mundur. Kursi menkopolhukam akan dilihat Jokowi sebagai kursi menteri seperti pada umumnya.
Dedi justru menilai, aksi mundur Mahfud tidak akan menguntungkan secara politik. “Dari sisi momentum tidak banyak perubahan, terlebih Mahfud mundur sudah banyak tokoh yang siap gantikan, juga mundurnya Mahfud dalam situasi yang tidak genting bagi pemerintah,” kata Dedi.
Dedi juga melihat, Jokowi punya sejumlah kandidat untuk kebutuhan politiknya. Menurut Dedi, untuk mengisi posisi menkopolhukam, ada sejumlah scenario yang mungkin dilakukan Jokowi, salah satunya menggeser menteri seperti Hadi Tjahjanto atau Tito Karnavian.
“Membaca kebutuhan dan manuver Jokowi saat ini, besar kemungkinan Jokowi akan menunjuk pengganti Mahfud dari kalangan politisi, sekurangnya dari lingkaran pro Prabowo-Gibran, bisa saja Jokowi hanya menggeser, misalnya menunjuk Tito Karnavian, atau Hadi Tjahjanto, lalu mencari tokoh menggantikan Tito atau Hadi,” kata Dedi.
Dedi juga tidak menutup peluang Jokowi akan mengambil opsi menkopolhukam ad-interim bila tidak ada tokoh menjanjikan. Namun demikian, Dedi melihat Jokowi cukup banyak punya orang loyal kepada dirinya seperti Yusril Ihza Mahendra, di luar nama Hadi dan Tito.
Dalam kacamata Dedi, Jokowi jarang menentukan menteri berdasarkan latar belakang. Ia yakin, pemilihan kali ini akan lebih menggunakan pendekatan personal daripada profesional.
“Jokowi sejauh ini tidak punya ciri menentukan menteri berdasarkan latar belakang, ia menunjuk Raja Juli Antoni, Budi Arie, Nadiem Makarim, atau Ida Fauziah bukan karena latar, terbukti mereka masuk jajaran anggota kabinet yang tidak dipercaya publik. Untuk itu, Jokowi akan tunjuk kalangan tokoh yang punya kedekatan personal,” kata Dedi.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz
