Duduk Perkara Isu Sri Mulyani Mundur dari Menteri Kabinet Jokowi

tirto.id - Isu Sri Mulyani Indrawati akan mundur sebagai menteri keuangan di Kabinet Indonesia Maju ramai diperpincangkan. Rumor ini pertama kali diembuskan ekonom senior dari Institute for Development of Economic and Finance (Indef), Faisal Basri.

“Secara moral, saya dengar Bu Sri Mulyani yang paling siap untuk mundur,” kata Faisal Basri dalam Political Economic Outlook 2024. Acara gelar wicara tersebut berlangsung pada Sabtu (13/1/2024), di Tebet, Jakarta Selatan yang digelar oleh Progresif Idn.

Selain Sri Mulyani, Faisal juga menyebut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, juga siap mundur. Faisal menjelaskan dari kalangan teknokrat siap mundur karena isu cawe-cawe Presiden Jokowi dalam Pilpres 2024.

Sontak, kabar tersebut langsung ditepis oleh Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana. Kepada wartawan, Kamis (18/1/2024), Ari mengatakan bahwa semua menteri yang berada di Kabinet Indonesia Maju fokus untuk membantu presiden hingga selesai.

“Seluruh menteri Kabinet Indonesia Maju tetap kompak dan solid membantu presiden untuk memimpin penyelenggaraan sampai akhir masa jabatannya,” kata Ari.

Ari juga meminta para pihak untuk menanyakan langsung ke menteri terkait tentang kabar ingin mundur atau tidak.

“Tanyakan saja ke pihak-pihak yang melontarkan isu tersebut,” kata Ari.

Kolega sesama menteri di kabinet Jokowi juga membantah kabar Sri Mulyani mundur sebagai menteri keuangan. Menteri Perdagangan cum Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, meminta publik tidak membuat isu dan mengajaknya menunggu hingga pemilihan umum selesai.

“Jangan suka bikin isu ya. 14 Februari pemilu saja kita lihat nanti yang damai, pemilunya yang gembira, jangan menjelekkan satu dengan yang lain,” kata pria yang karib disapa Zulhas itu, Kamis (18/1/2024).

Zulhas mengatakan tidak ada masalah Sri Mulyani tidak hadir dalam kegiatan rapat.

Terbaru, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, juga membantah kabar Sri Mulyani mundur sebagai menteri Jokowi.

“Tidak, tidak,” kata Airlangga di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (19/1/2024).

Airlangga mengklaim, Sri Mulyani sebagai teman baik dan tidak ada pembahasan eks Direktur Bank Dunia itu mundur. Airlangga menegaskan isu Sri Mulyani mundur sebagai kabar bohong.

“Hoaks,” kata Airlangga.

Belakangan, Faisal Basri mengaku dirinya memang menginginkan Sri Mulyani agar mundur. Sebab, ia meyakini Sri Mulyani tengah ditekan pemerintah dan yakin ada masalah.

“Saya enggan [tidak mendesak secara langsung]. Saya disclaimer, saya tidak berhubungan langsung dengan yang saya sebut. Jadi saya juga jaga jarak gitu, tapi saya kenal Ibu Srimul yang punya integritas dan saya rasa 99 persen dia resah, jadi bibit-bibitnya sudah terlihat,” kata Faisal saat ditemui di acara Aksi Kamisan di seberang Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (18/1/2024).

Akan tetapi, ia yakin para menteri tengah berhitung jika mereka mundur. Ia juga menduga, para menteri yang mayoritas teknokrat ini akan mundur sambil menunggu momentum tepat. Oleh karena itu, ia mendorong semua pihak untuk menyuarakan mundur sebagai gerakan moral.

Apa Dampaknya Jika Sri Mulyani Mundur?

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudistira, menilai Sri Mulyani adalah menteri yang punya pengaruh di kabinet Jokowi. Ia mengatakan akan ada dampak besar jika Sri Mulyani mundur bagi sektor ekonomi Indonesia.

“Jadi begitu kemudian Sri Mulyani dan menteri-menteri lainnya itu meninggalkan kabinet, maka efeknya pasti akan terjadi shock terhadap kepercayaan investor, kepercayaan kreditur, dan bahkan konsekuensinya kita akan susah mendapatkan pinjaman baru dan juga kerja sama investasi,” kata Bhima, Jumat (19/1/2024).

Bhima mencontohkan pemerintah bisa kehilangan proyek transisi energi JETP atau Just Energy Tansition Partnetship. “Itu terancam bisa jalan di tempat atau bahkan bisa dibatalkan karena ini bicara soal kredibilitas," kata Bhima.

Bhima menilai, kehilangan Sri Mulyani berpotensi akan menurunkan kepercayaan investor yang berujung terganggunya realisasi investasi. Di sisi lain, sikap Sri Mulyani akan berimbas persepsi publik bahwa kebijakan ekonomi Presiden Jokowi berbahaya lantaran sampai ditinggal Sri Mulyani.

Bhima lantas mengaitkan dengan sejumlah kejadian di sektor ekonomi yang diduga berimbas potensi mundurnya Sri Mulyani. Ia mencontohkan soal temuan PPATK bahwa 36 persen dana (Proyek Strategis Nasional (PSN) masuk ke kantong politikus.

Selain itu, masih ada dugaan korupsi Rp349 triliun yang masih menjadi sorotan publik. Hal itu belum termasuk ambisi Jokowi seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara yang tidak ada anggaran.

“Jadi korupsinya sudah sangat sistemik beberapa proyek infrastruktur mau digenjot, tapi anggarannya enggak ada, misalnya ibu kota negara. Ini menimbulkan tentunya konflik secara moral juga bagi Sri Mulyani," kata Bhima.

“Jadi kalau Sri Mulyani terus bertahan sampai Jokowi selesai, justru nanti kredibilitas Sri Mulyani akan dipertanyakan,” tutur Bhima.

Bhima juga menilai, permasalahan lain yang akan muncul adalah situasi pemerintah saat ini. Ia mengingatkan, Sri Mulyani bukan seorang politikus, melainkan birokrat dan teknokrat. Status mundur Sri Mulyani akan membuka masalah di internal kabinet.

“Pastinya ini akan menjadi pertanyaan besar ya, ada apa di internal kabinet karena sosok Sri Mulyani, kan, bukan seorang politisi ya. Dia adalah birokrat dan teknokrat ya, teknokrat, akademisi sehingga ini menunjukkan bahwa Jokowi tidak lagi memiliki dukungan secara moril dari menteri yang punya kapasitas di bidang keuangan,” kata Bhima.

Bhima khawatir dampak besar akan muncul ketika Sri Mulyani mundur seperti aliran uang yang keluar, stabilitas rupiah yang akan dipertaruhkan, bahkan kabinet bisa tidak berjalan dengan baik.

“Tapi kita harus melihat ke depan bahwa ada harapan yang lebih cerah ketika Jokowi tidak lagi mendapatkan kredibilitas dari investor, dari pengusaha, maka kita bisa memulai hal yang baru lagi ke depannya,” kata Bhima.

Sementara itu, Sri Mulyani enggan berbicara banyak soal kabar dirinya akan mundur. Saat dikonfirmasi awak media di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (19/1/2024), Sri Mulyani lebih banyak diam. Ia hanya mengaku akan tetap bekerja sebagai menteri.

“Saya bekerja, saya bekerja,” kata Sri Mulyani singkat.