Masuk tirto.id
tirto.id - Gejolak tengah mengguncang internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) setelah mencuat isu pemakzulan Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf. Kabar tersebut bermula dari rapat pengurus harian Syuriah PBNU yang disebut-sebut meminta Gus Yahya untuk mengundurkan diri dari jabatannya, sekitar pekan ketiga November 2025.
Merespons cepat dinamika tersebut, Gus Yahya segera melakukan konsolidasi. Pada Sabtu malam (22/11/2025), ia mengumpulkan para Ketua PWNU se-Indonesia di Surabaya untuk bersilaturahmi sekaligus membahas situasi terbaru.
Upaya konsolidasi berlanjut keesokan harinya Minggu (23/11/2025). Gus Yahya mengundang puluhan alim ulama ke Gedung PBNU di Jakarta. Sekitar lima puluh kiai dari berbagai daerah hadir dalam forum tersebut. Di hadapan para kiai, Gus Yahya menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki niat untuk mundur dari jabatan Ketua Umum PBNU.
Berawal dari Surat Keputusan Rapat Syuriah
Polemik ini mencuat setelah beredar surat hasil rapat pengurus harian Syuriah PBNU yang meminta Gus Yahya mengundurkan diri. Dalam hasil rapat yang ditandatangani Rais Aam PBNU, Kiai Haji Miftachul Akhyar, pada Kamis (20/11/2025), di Hotel Aston City Jakarta. Gus Yahya dinilai telah melakukan pelanggaran karena menghadirkan narasumber yang dianggap terkait jaringan zionisme internasional dalam kegiatan Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU).
Diketahui bahwa narasumber yang dimaksud adalah Peter Berkowitz, akademisi pro-zionis Israel.
"Rapat memandang bahwa diundangnya narasumber yang terkait dengan jaringan zionisme internasional dalam Akademisi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU) sebagai narasumber kaderisasi tingkat tertinggi Nahdlatul Ulama telah melanggar nilai dan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyyah serta bertentangan dengan Muqaddimah Qanuns Asasi Nahdlatul Ulama," dikutip dari kesimpulan dan keputusan rapat.
Dengan diundangnya narasumber pro zionis tersebut, pengurus syuriah PBNU berpendapat hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 8 huruf a Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 13 Tahun 2025 tentang pemberhentian Fungsionaris, Pergantian Antara Waktu dan Pelimpahan Fungsi Jabatan.
"Yang mengatur bahwa pemberhentian tidak dengan hormat dilakukan terhadap fungsionaris dikarenakan yang bersangkutan melakukan tindakan yang mencemarkan nama baik perkumpulan," ungkap kesimpulan rapat.
Oleh karenanya dalam poin kelima, dalam keputusan Rais Aam dan dua wakil Rais Aam memutuskan bahwa Yahya Cholil Staquf harus mengundurkan diri dari jabatan ketua umum PBNU tiga hari usai diterimanya keputusan rapat syuriah.
"Jika dalam waktu tiga hari tidak mengundurkan diri, rapat harian syuriah PBNU memutuskan memberhentikan KH Yahya Cholil Staquf sebagai ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama," ungkap hasil rapat.
Di tengah situasi ini, Sekretaris Jenderal PBNU, Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, menyerukan agar seluruh pengurus NU di semua tingkatan tetap tenang dan menjaga suasana kondusif. Ia menegaskan bahwa dinamika ini merupakan bagian dari proses organisasi yang sedang berjalan dan berada sepenuhnya dalam kewenangan Syuriah PBNU.
“Ini dinamika organisasi yang sedang berjalan. Saya minta semua pengurus dan warga NU tetap tenang, tidak terbawa arus berita yang menyesatkan, dan tidak memperbesar kesalahpahaman,” ujar Gus Ipul di Jakarta, Jumat (21/11/2025) dilansir dari Antara.
Menurut dia, seluruh proses organisasi saat ini berada di tangan pemilik otoritas tertinggi dalam struktur PBNU, yakni jajaran Syuriah PBNU yang dipimpin Rais Aam dan dua wakil Rais Aam.
“Kita serahkan sepenuhnya kepada Rais Aam dan para wakilnya. InsyaAllah semua akan diselesaikan dengan baik, proporsional, dan sesuai adab organisasi,” ujarnya.
Gus Yahya Menolak Mundur
Sehari setelah surat desakan mundur beredar, Gus Yahya langsung bergerak. Pada Sabtu (22/11/2025) ia menggelar pertemuan dengan para ketua PWNU di Surabaya tanpa kehadiran Sekjen PBNU maupun Rais Aam. Keesokan harinya, Minggu (23/11/2025), ia kembali mengumpulkan sekitar 50 kiai dari berbagai wilayah di Gedung PBNU, Jakarta.
Dalam pertemuan itu, Gus Yahya menegaskan bahwa amanah Muktamar ke-34 berlaku selama lima tahun dan akan ia jalankan sampai tuntas. Ia juga menyampaikan bahwa hingga saat itu dirinya belum menerima surat resmi apa pun terkait desakan mundur yang beredar di publik.
Para kiai yang hadir, menurutnya, menyesalkan polemik yang timbul akibat beredarnya risalah rapat Syuriah tersebut. Mereka sepakat agar penyelesaian persoalan dikembalikan sepenuhnya pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) NU. Sebagai tindak lanjut, para ulama pun merencanakan pertemuan lanjutan berskala lebih besar dengan melibatkan kiai sepuh dan unsur kepemimpinan NU lainnya di Pesantren Lirboyo, Kediri.
"Tidak ada suara lain dari para kiai yang hadir ini selain menyesalkan apa yang terjadi dengan rapat harian Syuriah yang lalu berikut yang disebut hasil berupa risalahnya. Semuanya menghendaki agar segala sesuatu yang jadi masalah dalam organisasi dikembalikan kepada AD/ART," ujar Gus Yahya dalam konferensi pers.
Dalam kesempatan yang sama, Minggu (23/11/2025) malam, Katib Aam PBNU, KH Ahmad Said Asrori, turut angkat suara. Ia menegaskan tidak ada pemaksaan pengunduran diri terhadap Gus Yahya.
"Jadi sekali lagi, tidak ada pengunduran dan tidak ada pemaksaan pengunduran diri. Tidak ada. Ini sekali lagi saya tegaskan, tidak ada. Semuanya pengurusan harian PBNU mulai Rais Aam sampai jajaran, Ketua Umum dan jajaran sempurna sampai Muktamar yang akan datang," ujar dia dalam konferensi pers, di Gedung PBNU, Jakarta, Minggu (23/11/2025) malam.
Menurutnya, seluruh jajaran pengurus sepakat menuntaskan masa khidmah hingga Muktamar berikutnya. Ia juga menekankan bahwa pergantian kepengurusan PBNU hanya dapat dilakukan melalui Muktamar, sesuai ketentuan AD/ART dan peraturan perkumpulan NU yang berlaku.
"Kalau ada pergantian itu majelis yang paling tinggi dan terhormat adalah Muktamar Nahdlatul dan itu diatur di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan perkumpulan," jelas dia dalam kesempatan yang sama.
Bagaimana situasi internal NU saat ini?
Ketua Umum Partai Hijau sekaligus Tokoh Muda NU, Roy Murtadho, menilai bahwa dinamika konflik yang kini terjadi di internal PBNU tidak bisa dilepaskan dari dua persoalan kronis yang telah lama membayangi tubuh Nahdlatul Ulama: ketergantungan pada elite oligarki dan kegagalan mewujudkan kemandirian ekonomi.
Menurut Roy, sejak awal berdirinya NU, seruan untuk membangun kemandirian ekonomi selalu menjadi isu penting, namun hingga kini belum berhasil direalisasikan. Bahkan ketika PBNU dipimpin figur-figur yang relatif muda, seperti Gus Yahya sebagai ketua umum dan Gus Ipul sebagai sekjen agenda tersebut tetap tidak menunjukkan kemajuan signifikan.
“Bahkan yg lebih ironi, PBNU justru semakin dalam terseret atau sengaja memasukkan dirinya dalam arus politik yg dikendalikan oligarki. Mulai keterlibatan Gus Yahya dan PBNU dalam dukung-mendukung pilpres, penerimaan tambang batubara. [Ini] menunjukkan bahwa PBNU sudah terlalu dalam di dalam pusaran kepentingan politik,” ujar Roy kepada Tirto, Selasa (25/11/2025).
Berbicara mengenai konflik internal yang mencuat saat ini, Roy menyebut bahwa banyak sumber yang ia dengar menilai adanya friksi antara Sekjen Gus Ipul, yang disebut mendapat dukungan Rais Aam, dengan Gus Yahya sebagai ketua umum. Ia menduga bahwa inti ketegangan bukan semata-mata persoalan undangan kepada intelektual yang dianggap pro-zionis, tetapi terkait isu yang lebih besar yaitu pengelolaan tambang batu bara.
“Jadi, soal ketua umum PBNU yg dianggap sembrono mengundang intelektual zionis dalam kaderisasi tertinggi PBNU, memang jelas pelanggaran dan memalukan marwah NU dan PBNU. Tapi saya kira masalah utamanya bukan itu. Tapi soal pengelolaan tambang. Terutama rivalitas antara ketua umum dan sekjen,” ujarnya.
Roy menyebut bahwa saat ini PBNU mengelola tambang batu bara seluas 26 ribu hektare melalui PT Berkah Usaha Muamalah Nusantara. Dalam struktur perusahaan ini, Yahya Cholil Staquf selaku ketua umum sekaligus direktur utama tercatat sebagai penerima manfaat perusahaan atau beneficial owner melalui kepemilikan lima lembar saham di Bangkit Usaha Mandiri Nusantara.
Sementara itu, Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam dan komisaris utama juga memiliki lima lembar saham.
“Inilah sumber masalah utamanya. Buat saya dan banyak teman-teman muda NU lainnya, keterlibatan PBNU dalam bisnis batubara adalah kecelakaan sejarah yang menyedihkan, karena selain PBNU terlibat dalam memperparah krisis iklim–karena batubara merupakan penyumbang emisi karbon global tunggal terbesar atas krisis iklim, yaitu sekitar 46 persen emisi karbon global disebabkan pembakaran batubara,” ujarnya.
Menurut pengamatan Roy, saat ini PBNU semakin dalam tergantung pada kepentingan elite politik. Konsekuensi dari ketergantungan ini, kata Roy, adalah kegagalan organisasi dalam membangun kemandirian ekonomi yang non-ekstraktif, ketidakmampuan mengelola organisasi secara mandiri, serta ketidaktepatan dalam mengurus jamaah atau umat.
Roy menekankan bahwa harga yang harus dibayar PBNU dari situasi ini adalah menjadikan jamaah NU semata-mata sebagai konstituen politik bagi kepentingan elite tertentu, bukan sebagai komunitas yang mandiri dan diperhatikan secara utuh.
“Dari situ wajar saja kalau rentan terjadi konflik kepentingan. Terutama soal pengelolaan tambang. Bayangkan saja, mengelola 25-26 Ribu Ha tambang batubara. Ya, secara kalkulasi, 'layak diperebutkan'. Sudah bisa kebayang benefit per bulannya?” ujarnya melempar pertanyaan retoris.
Kepada Tirto, Sekretaris Jenderal PBNU, Gus Ipul, membantah langsung klaim yang menyebut bahwa akar polemik di organisasinya berkaitan dengan pengelolaan tambang. Ia menegaskan bahwa secara pribadi dirinya tidak memiliki keterlibatan apa pun dalam tata kelola tambang yang dikelola PBNU.
Karena itu, isu yang menyebut bahwa persoalan tambang menjadi sumber utama konflik internal PBNU dipastikan tidak benar. “Bahwa isu terkait persoalan tata kelola tambang itu tidak benar,” ujarnya singkat saat dikonfirmasi Tirto, Selasa (25/11/2025).
Penyebab Konflik PBNU, Bukan Hanya Satu Variabel
Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago, menilai bahwa konflik yang terjadi di internal PBNU saat ini tidak bisa dijelaskan oleh satu variabel tunggal, seperti isu undangan narasumber yang dianggap terkait jaringan zionisme. Menurutnya, terdapat faktor-faktor politik, baik internal maupun eksternal, yang bisa menjadi dominan dalam memicu ketegangan di tubuh PBNU.
Arifki menekankan bahwa NU secara historis selalu mengalami dinamika terkait kedekatan dengan kekuasaan. Faktor ini memengaruhi sikap dan strategi organisasi dalam merespons peluang politik, apakah memilih mendekat ke pemerintah atau menempuh jalur yang berbeda.
Dalam konteks konflik saat ini, isu-isu sensitif seperti pengelolaan tambang dan kehadiran narasumber yang dianggap pro-zionis justru dijadikan framing oleh kubu-kubu yang bersaing untuk memperkuat posisi mereka.
“Saya rasa banyak variabel yang menjadi pendukung, tapi memang variabel yang dibaca orang luar tentu variabel soal zionis, variabel soal tambang. Ini kan permainan dua isu saja. Bahwa Gus Ipul disudutkan soal tambang dan Gus Yahya disudutkan soal Zionis. Ini kan sentimen-sentimen sensitif bagi kelompok Nahdliyin,” ujarnya saat dihubungi Tirto, Selasa (25/11/2025).
Meski isu-isu tersebut terlihat menonjol, Arifki menekankan bahwa akar masalah yang paling mendasar adalah persaingan antara Ketua Umum PBNU Gus Yahya dan Sekjen Gus Ipul, yang kini mulai terlihat ke publik.
“Baik Gus Yahya maupun Gus Ipul sama-sama memiliki peluang untuk menjadi Ketua PBNU pada Muktamar 2026. Pilihannya mungkin apakah Gus Yahya maju kembali atau merekomendasikan calon lain. Di sisi lain, Gus Ipul kabarnya juga ingin maju sebagai calon ketua umum PBNU. Saya rasa inilah yang memicu perhitungan politik dari kubu-kubu yang ada,” ujarnya.
Arifki menilai, menilai bahwa dinamika internal PBNU sering kali lebih dipengaruhi oleh kepentingan di luar NU dibanding kepentingan internal organisasi itu sendiri. Menurutnya, terdapat variabel kepentingan eksternal yang signifikan, terutama dari kalangan orang-orang NU yang mengincar kekuasaan, jabatan, atau posisi strategis lainnya.
Ia mencontohkan posisi Sekjen PBNU Gus Ipul, yang juga menjabat sebagai Menteri Sosial. Jabatan tersebut memberi keuntungan politik sekaligus posisi strategis yang penting. Sementara itu, Gus Yahya, yang dianggap memiliki kedekatan politik yang lebih terbatas dengan pemerintah saat ini, juga harus mempertimbangkan mandat dan posisi politik yang dimilikinya.
Beberapa kasus bahkan melibatkan keluarga kedua tokoh tersebut, sehingga pilihan dan ketidaksukaan dari ruang kekuasaan turut memengaruhi manuver politik mereka.
Dari sisi eksternal, pihak luar, baik oposisi maupun penguasa, juga mempertimbangkan adanya ruang untuk mengambil peluang dari konflik internal PBNU, terutama menjelang Muktamar 2026, tutur Arifki.
“Karena NU ini pasti ada dinamika dengan bagaimana kedekatan dengan kekuasaan. Artinya ini juga mempengaruhi sikap-sikap yang diambil dari peluang NU. Apakah mereka akan bermanuver dekat dengan kekuasaan, dengan pemerintahan ataupun memilih jalan lain,” ujarnya.
Seperti yang diungkap Arifki, isu politik di balik polemik PBNU memang sempat mencuat di publik. Meski demikian, Gus Yahya, menegaskan bahwa polemik yang saat ini mencuat di tubuh Nahdlatul Ulama tidak bisa langsung dikaitkan dengan kepentingan politik tertentu. Menurutnya, hingga saat ini belum ada bukti yang jelas mengenai adanya aktor atau tujuan politik di balik dinamika tersebut.
Gus Yahya kemudian menekankan bahwa persoalan yang muncul lebih didorong oleh perbedaan pendapat dan persepsi, serta beredarnya informasi yang belum diklarifikasi secara menyeluruh. Ia menyebut informasi yang belum diuji kebenarannya berpotensi menjadi fitnah dan merugikan banyak pihak.
“Informasi yang belum diklarifikasi dengan tuntas itu jadinya fitnah. Maka harus diklarifikasi sampai tuntas supaya tidak ada lagi fitnah,” ujarnya alam konferensi pers di Kantor PBNU, Jakarta, Minggu (23/11/2025) malam.
Penyederhanaan Struktur Internal PBNU Sebagai Solusi
Cendikiawan Nahdlatul Ulama (NU) Nadirsyah Hosen menilai dinamika internal yang terjadi di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) belakangan ini memperlihatkan rapuhnya struktur kepemimpinan jam’iyyah ketika garis komando tidak berjalan secara tegas.
Ia menyoroti dualisme legitimasi antara Rais ‘Aam dan ketua umum yang sama-sama dipilih melalui Muktamar, sehingga menghambat roda organisasi hingga berbulan-bulan. Melihat situasi ini, ia mendorong adanya upaya penyederhanaaan struktur di internal PBNU.
“Situasi ini menunjukkan perlunya penyederhanaan NU,” kata Nadirsyah dalam keterangan pers yang Tirto terima, Selasa (25/11/2025).
Dia mengusulkan agar Muktamar mendatang mengevaluasi mekanisme pemilihan pimpinan. Menurutnya, cukup Rais ‘Aam yang dipilih langsung oleh Muktamar, sementara ketua umum ditunjuk oleh Rais ‘Aam terpilih.
“Dengan model ini, tidak ada lagi dua figur yang sama-sama merasa dipilih Muktamar. Konsolidasi Syuriyah dan Tanfidziyah menjadi lebih stabil karena ketua umum berangkat dari amanah Rais ‘Aam, bukan menjadi kutub tandingan,” jelasnya.
Nadirsyah menyampaikan bahwa NU harus kembali berdiri pada hikmah tatanan ulama, bukan dinamika perebutan pengaruh yang dapat menggerus marwah organisasi.
Selain mengenai hiruk-pikuk dualisme kepemimpinan di internal, Nadirsyah juga mendorong PBNU membahas persoalan pembiayaan organisasi. Dia menekankan urgensi kemandirian ekonomi. Hal itu, katanya, dimulai dari pembenahan paling dasar dan simbolis, yakni penyelenggaraan Muktamar.
Menurutnya, delegasi dari PWNU, PCNU, maupun PCINU sebaiknya hadir dengan biaya urunan internal masing-masing. Muktamar harus menjadi forum musyawarah agama, bukan panggung kampanye kandidat atau arena kontestasi berbiaya tinggi.
“Jika Muktamar bersih dari ongkos politik, kita dapat memilih pemimpin yang memang layak, bukan yang paling mampu menutupi biaya,” ungkapnya.
Nadir mengingatkan bahwa NU tumbuh dari kultur kesederhanaan para kiai kampung: mengajar, mengayomi, dan membimbing umat tanpa glamor dan transaksi. Karena itu, ia menilai upaya menyederhanakan NU merupakan langkah untuk mengembalikan jam’iyyah ke nilai-nilai awalnya.
“Dengan struktur yang jelas, manajemen rapi, ekonomi mandiri, dan Muktamar yang suci dari kepentingan pragmatis, NU dapat kembali pulih dan berjalan memberi arah bagi jama’ah,” katanya.
Penulis: Alfitra Akbar
Editor: Alfons Yoshio Hartanto
