tirto.id - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Ulil Abshar Abdalla, mengungkapkan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mengelola lahan tambang eks perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) secara halal.
Pasalnya, lahan tambang yang diberikan pemerintah untuk organisasi masyarakat (ormas) keagamaan didapatkan dari proses yang halal pula dari sisi legalitas dan aturan.
“Kita kepingin dapat sesuatu yang halal. Halal dari segi legalitas dan halal nanti di dalam aspek pengelolaannya. Dan insyaallah, kalau aspek pengelolaan, kami dari PBNU sudah berkomitmen penuh, kita akan mengelolanya secara halal,” kata Ulil dalam diskusi dengan Fraksi PAN tentang polemik pemberian izin pengelolaan tambang kepada ormas keagamaan, di Jakarta, Rabu (26/6/2024).
Seturut Ulil, PBNU akan mengelola tambang batu bara sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
Selain soal pengelolaan, PBNU akan memasrahkan urusan pemberian izin tambang eks PKP2B ini kepada pemerintah, pengawas, dan DPR.
“Posisi kami sebagai ormas ini adalah penerima kebijakan yang digagas pemerintah. Jadi, kami tidak masuk di dalam aspek legalitas. Ini urusan Kementerian ESDM, pengawas, dan DPR,” imbuh dia.
Ulil juga turut menggarisbawahi perihal batu bara yang dilabeli sebagai komoditas “najis” oleh aktivis-aktivis lingkungan. Alih-alih menajiskan batu bara, Ulil lebih menganggap batu bara dan energi fosil lainnya sebagai berkah yang diberikan tuhan untuk kemaslahatan banyak orang.
Sehingga, tambang-tambang batu bara bekas PKP2B sekali pun harus dikelola secara baik.
“Cuma pengelolaannya seperti apa, mari kita bicarakan. Tapi, menajiskan batu bara itu tidak sesuai dengan pandangan agama yang saya anut, Islam. Karena, ini adalah anugerah Allah untuk bangsa ini, bukan malah menajiskan,” tegas Ulil.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
