tirto.id - Palagan Pemilu 2024 akan segera memasuki fase ketika para pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) bersilat lidah. Agenda debat kandidat capres-cawapres resmi dimulai pada 12 Desember 2023. Debat itu dinanti, sebagai riuh-gemuruh ladang pembuktian narasi dan kapasitas diri para paslon.
Bukan sekadar menjadi persamuhan normatif yang mengundang kantuk, atau ajang paslon tukar gimik. Agenda debat diharapkan mampu memancing perang gagasan dan argumen kritis para paslon. Memberikan pemilih kesempatan untuk kembali menimbang dan memperkuat pilihan yang masih remang.
Dengan begitu, kontestan dan penyelenggara pemilu – dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) – diharapkan mampu menghadirkan atmosfer debat yang substantif. Menengok rekam jejak pemilu sebelumnya, kerap kali agenda debat paslon telat panas.
Debat seakan-akan dibuat untuk memberi kenyamanan para kontestan, alih-alih mengorek isi kepala mereka. Alhasil, tidak sedikit debat paslon capres-cawapres dinilai normatif, bahkan membosankan. Tidak heran banyak yang mendesak agar agenda debat kandidat capres-cawapres Pemilu 2024 kali ini, dapat berlangsung lebih panas dan berorientasi pada pemilih.
Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Kaka Suminta, meminta KPU agar peka bahwa debat merupakan agenda yang ditunggu-tunggu publik. Maka, kata dia, KPU diharapkan mampu menghadirkan perdebatan yang bisa mengeluarkan pokok-pokok pikiran para paslon.
“Masalahnya KPU ini tidak mempunyai diskursus khusus ya, bahkan harusnya ada semacam ini, semacam diskusi publik tentang evaluasi debat pemilu sebelumnya,” kata Kaka dihubungi reporter Tirto, Jumat (1/12/2023).
Amat sangat disayangkan, pikir Kaka, jika agenda debat hanya menjadi arena tukar gimik. KPU perlu meminta saran pakar demokrasi, bagaimana menghadirkan format debat yang mampu mengekstrak substansi pemikiran para paslon.
“Atau kemudian kita membuat komparasi, debat di negara-negara lain yang memang demokratis. Dan kemudian terjadi debat yang benar-benar saling beradu gagasan,” ujar Kaka.
Ia menilai KPU masih minim terobosan sebagai penyelenggara Pemilu. KPU belum memiliki sebuah cara untuk membuat peserta pemilu dapat mengeluarkan seluruh potensi diri. “Sehingga yang terjadi ya pemakluman-pemakluman oleh KPU, dan akhirnya ya, anak muda menyebut debatnya ‘kering’ ya,” jelas Kaka.
Kritik format agenda debat paslon capres-cawapres juga datang dari jurnalis sekaligus presenter kawakan, Najwa Shihab. Dalam salah satu video Youtube di akun resminya, Najwa merasa garing dengan format debat yang ditawarkan KPU sejak pemilu sebelumnya.
Pendapat ini dilontarkan Najwa dari hasil pengalamannya meliput agenda pemilu sejak 2004, 2009, 2014, dan 2019, dan hingga saat ini ini. “Dan memang sepanjang debat yang dilaksanakan oleh KPU itu tuh enggak menarik,” kata Najwa.
Najwa menilai, format debat cenderung searah dan kurang menyentuh isu-isu substansial. Akibatnya agenda itu tidak memberikan kesempatan yang memadai bagi pemilih untuk membandingkan kandidat lebih baik.
Ia memberikan contoh format debat pemilu yang baik, yaitu dilakukan Amerika Serikat. Komisi Independen di sana dinilai Najwa begitu serius merancang berbagai format debat yang dapat dinikmati publik untuk menilai kontestan.
“Ada format yang dengan panelis, ada yang format moderator, ada yang formatnya hold meeting Jadi memang ada beragam dan semuanya dirancang spesifik oleh si Komisi Independen ini,” bebernya.
Ia menilai penyelenggara pemilu di Indonesia masih mengagendakan debat dengan kurang independen. Alhasil, yang muncul hanya terasa seperti pemaparan semata dan cenderung memberi aman kepada para kontestan.
Reporter Tirto sudah berupaya meminta tanggapan KPU ihwal persoalan ini, lewat Komisioner KPU, August Mellaz dan Idham Holik. Namun hingga berita ini ditulis, permintaan wawancara yang dilayangkan ke ponsel mereka hanya berstatus terkirim tanpa dibaca.
Sebagai informasi, agenda debat akan dilaksanakan dua kali pada Desember 2023, yakni 12 dan 22 Desember, dua kali pada Januari 2024, pada 7 dan 21 Januari, serta 4 Februari 2024. Tema-tema debat sudah ditentukan oleh KPU dalam tiap pertemuan, mencakup isu-isu kebangsaan lintas sektor.
Debat di Mata Kubu Paslon
Juru Bicara Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Ahmad Fathul Bari, menyampaikan demokrasi yang diharapkan kubunya adalah demokrasi yang substantif, bukan sekadar prosedural. Demokrasi substantif itu dinilainya ketika kontestasi pemilu dipenuhi adu gagasan dan rencana kebijakan.
“Serta ketika sudah terpilih, gagasan-gagasan kebijakan tersebut dijalankan dengan baik,” kata Fathul dihubungi reporter Tirto, Jumat (1/12/2023).
Menurut Fathul, capres nomor urut satu Anies Baswedan, sudah optimal menghadiri berbagai ajang adu gagasan, baik ide-ide perubahan yang disampaikan sebagai visi atau sesuatu yang sudah dijalankan dengan rekam jejaknya. Dia berharap agenda debat menjadi ajang pertarungan gagasan-gagasan terbaik para kandidat.
“Sehingga peradaban demokrasi kita semakin baik karena diisi dengan substansi, lalu kemudian masyarakat dapat memilih dengan lebih rasional,” ujar dia.
Sementara itu, Juru Bicara Tim Kemenangan Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Cheryl Anelia Tanzil, menilai paslon yang mereka usung terbiasa menghadapi agenda debat. Ia menyatakan Prabowo-Gibran sudah siap menampilkan yang terbaik untuk publik dalam agenda debat mendatang.
Cheryl menambahkan, visi-misi yang dibawa paslon Prabowo-Gibran merupakan buah pikiran asli keduanya. Keduanya selalu berdiskusi dengan tim pakar untuk mematangkan agenda politik yang dibawa.
“Jadi Gibran yang sisi dari ekonomi anak mudanya, Pak Prabowo dengan dia dari dulu kan terus konsisten dengan ketahanan pangan,” kata Cheryl ditemui reporter Tirto di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (1/12/2023).
Di sisi lain, Juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Yusuf Lakaseng, menegaskan bahwa format debat memang harus diubah. Idealnya, kata dia, pertanyaan moderator harus tajam dan sesama kandidat bisa saling-menguji isu-isu krusial.
“Tema-tema penting adalah soal mengatasi bonus demografi, pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, IKN, penegakan hukum, pembangunan demokrasi dan pemberantasan korupsi,” kata Yusuf dihubungi Tirto, Jumat (1/12/2023).
Yusuf menyatakan, paslon Ganjar-Mahfud orang yang terbiasa menghadapi debat karena pengalaman keduanya di kancah politik. Kapasitas intelektual keduanya, kata dia, tidak perlu diragukan lagi.
“Tema-tema itu sangat dikuasai oleh Ganjar-Mahfud karena sebelumnya mereka telah mengurusi soal-soal itu,” kata dia menambahkan.
Isi Debat Harus Diwujudkan
Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Nurlia Dian Paramita, menegaskan agenda debat yang akan diisi buah pikir para paslon jangan sekadar jadi formalitas atau manis di bibir belaka. Setiap janji politik dan pemikiran yang dikemukakan, kata dia, harus diwujudkan oleh kontestan terpilih.
“Tidak hanya dia kemudian menginformasikan kegiatan, tapi kemudian hanya sekadar lip service gitu ya hanya sekadar informasi yang sifatnya prosedural gitu. Namun bagaimana kemudian dia mengungkapkan itu ada realisasinya,” tutur Mita, sapaan akrabnya, dihubungi reporter Tirto.
Mita menambahkan, agenda debat capres-cawapres juga bisa diwarnai dengan pertanyaan kejutan. Hal ini untuk mengukur kredibilitas pemikiran para paslon yang tengah menunjukan kebolehannya di depan publik.
“(Misalnya) bagaimana dia berkeluarga mengelola sebuah keputusan, itu kan sesuatu hal yang bisa dibagikan sebetulnya ya. Karena kalau dia kemudian menjadi pejabat publik kan otomatis sebetulnya dia sedang menceritakan bagaimana performnya dirinya di rumah,” ujar Mita.
Agenda debat memberikan peranan penting dalam memengaruhi keputusan pemilih. Hal ini diungkapkan oleh Profesor Ilmu Politik dari College of Charleston, Gibbs Knotts, dalam artikelnya di The Conversation. Gibbs menuturkan, banyak bukti dari para pakar komunikasi dan ilmu politik bahwa debat memiliki peran penting dalam sistem politik.
Gibbs mengutip pakar komunikasi Steven Chaffee, yang menyatakan bahwa perdebatan dapat memengaruhi pilihan suara seseorang. Hal ini membantu keadaan di mana salah satu kandidat relatif tidak diketahui, banyak pemilih yang ragu-ragu, persaingan semakin ketat, dan ketika kesetiaan terhadap partai melemah.
Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari, mengharapkan argumentasi capres-cawapres dalam debat Pilpres 2024 tidak muluk-muluk atau berlebihan. Argumentasi yang dilontarkan diharapkan mampu menumbuhkan antusiasme masyarakat.
KPU berencana memfasilitasi penuh paslon capres-cawapres dalam agenda debat. Di antaranya, KPU akan mengagendakan pertemuan antara Bappenas hingga Kementerian Keuangan bersama paslon.
Penulis: Mochammad Fajar Nur
Editor: Abdul Aziz
