Menanti Kepemimpinan Efektif untuk Pulihkan Sumatra Pascabencana

tirto.id - Bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada akhir November lalu menyisakan duka sekaligus kehancuran yang sulit untuk dipulihkan segera.

Data korban dan kerusakan yang dirilis setiap hari bukan hanya sekadar angka. Di balik itu, ada raga yang tidak mungkin kembali. Ada tangis keluarga yang tidak bisa berhenti dan kehidupan yang tidak akan pernah sama lagi.

Dalam beberapa bulan, perhatian publik bisa saja teralihkan dari Sumatra. Namun di lapangan, upaya membangun kembali wilayah terdampak bencana tidak bisa selesai dalam hitungan bulan. Perlu waktu tahunan untuk membangun kembali rumah, tempat ibadah, jalan, sampai jembatan, yang kini telah porak poranda diamuk bencana.

Kita bisa belajar pada proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pascatsunami 26 Desember 2004 silam. Laporan proyek riset The Study of the Tsunami Aftermath and Recovery (STAR) mencatat setidaknya dibutuhkan waktu lima tahun sampai para penyintas bencana tsunami Aceh kembali menetap di rumah asal mereka yang semula hancur.

Penelitian Gray dkk. (2014) juga menunjukkan bahwa enam bulan Pascatsunami Aceh, sekitar 500 ribu orang harus berpindah dari rumah asalnya. Sebanyak 300 ribu di antaranya merupakan orang-orang yang sebelumnya tinggal di wilayah paling parah terdampak tsunami.

Kala itu, untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pascatsunami, pemerintah Indonesia membentuk Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias. Badan ini bersifat ad-hoc setingkat kementerian dengan tugas mengoordinasikan program dan proyek pemulihan di Aceh dan Sumatra Utara, khususnya Kepulauan Nias.

BRR Aceh-Nias dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2005 yang diteken Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dalam hitungan hari, tim dari badan yang dikepalai oleh Kuntoro Mangkusubroto itu langsung berangkat ke lokasi penugasan dan membuka kantor pusat di Banda Aceh, serta kantor cabang di Nias dan Jakarta.

Dengan bantuan dari negara-negara sahabat dan ratusan lembaga nasional maupun internasional yang dikoordinasikan oleh BRR Aceh-Nias, sampai dengan Oktober 2005 atau 10 bulan pasca tsunami, lebih dari seribu rumah baru berhasil dibangun setiap bulan. Kehidupan warga Aceh dan Nias pun perlahan pulih, dengan berbagai aktivitas yang mulai kembali berjalan seperti sedia kala.

Namun, berbeda dengan Tsunami Aceh 2004, penanganan bencana banjir dan longsor di Sumatra tidak ditingkatkan statusnya hingga menjadi darurat bencana nasional. Pemerintah pusat masih memercayakan penanganan bencana pada level pemerintah daerah, sambil mengirimkan bantuan lewat kementerian/lembaga terkait.

Padahal, bencana hidrometereologi yang menimpa tiga provinsi di Sumatra itu memiliki dampak yang tidak kalah katastropik ketimbang Tsunami Aceh 2004. Kepala Markas Palang Merah Indonesia (PMI) Sumatra Utara, Ade Yudiansyah, bahkan menyebut bencana yang terjadi di wilayahnya itu memiliki dampak kerusakan yang mirip dengan Tsunami Aceh 2004.

Ade berkata demikian karena dia pernah terlibat langsung sebagai tim relawan yang bertugas melaksanakan operasi tanggap darurat bencana (TDB) di Aceh pada 2004. Pada penanganan bencana di Sumatra kali ini, dia juga turun ke lapangan dengan memimpin operasi TDB di Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga.

“Di sini, kerusakannya hampir sama kayak tsunami [di Aceh], tapi memang korbannya tidak sebanyak di tsunami. Tapi, kerusakan yang diakibatkan oleh banjir ini sungguh luar biasa,” tutur Ade kepada Tirto lewat sambungan telepon, Rabu (10/12/2025).

Ade mengungkapkan, saat ini berbagai fasilitas di Tapanuli Tengah maupun Sibolga masih belum pulih sepenuhnya. Akses jalan juga masih banyak yang terputus–membuat upaya distribusi bantuan menjadi terhambat.

Kondisi itu diperparah dengan curah hujan tinggi yang masih terus melanda kedua wilayah itu. Dengan cuaca yang tidak menentu, Ade khawatir banjir dan longsor susulan bisa saja terjadi setiap waktu.

“Tapteng-Sibolga ini masih ada beberapa akses jalan lintas utama itu masih terputus. Nah, sekarang nih curah hujan lagi tinggi. Ini juga masih berisiko untuk longsor dan banjir susulan,” katanya.

Tapanuli Tengah dan Sibolga saat ini disebut Ade sebagai wilayah di Sumatra Utara yang paling parah terdampak bencana. Menurutnya, masih ada sejumlah titik yang hingga kini belum bisa diakses oleh tim dari PMI yang hendak mengirimkan bantuan.

Rumah-rumah warga di sana pun masih berada dalam kondisi rusak berat. Beberapa rumah ditemukannya dalam keadaan hancur total sampai berada dalam posisi terbalik. Ade meyakini ada banyak korban yang saat ini masih tertimbun tanah akibat dari longsor.

“Pokoknya hancur, hancur total. Terus ada lagi fasilitas umum, jalan raya yang hancur, jembatan yang putus. Ya tentunya ini memerlukan waktu [pemulihan] yang sangat lama,” ucap Ade.

Pedoman PBB: Build Back Better

Dalam hal pemulihan pascabencana, Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Kantor PBB untuk Pengurangan Risiko Bencana (UNISDR) sudah memiliki kerangka kerja “Build Back Better” atau BBB. Kerangka kerja ini merangkum tata laksana pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi pascabencana yang dianggap baik.

Kerangka kerja BBB merupakan pedoman yang dirancang untuk memperkuat kapasitas pemulihan dan efektivitas pengambilan keputusan pascabencana. Jika mengacu pada kerangka kerja BBB, setidaknya ada empat tugas utama yang harus dilakukan pemerintah dan lembaga saat melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak bencana.

Dalam kerangka kerja BBB, turut diatur langkah-langkah apa saja yang bisa diterapkan dalam melakukan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang efektif. Pertama, perlu dibentuk suatu gugus tugas di level nasional yang memandu berjalannya seluruh proses rekonstruksi.

Setelahnya, perlu diidentifikasi pihak-pihak mana saja yang akan dilibatkan dalam proses rekonstruksi. Lalu, merancang visi nasional tentang pemulihan yang efektif dengan meperhatikan mitigasi risiko bencana di masa depan.

Diperlukan juga mekanisme penyediaan sumber daya keuangan dan material dari pemerintah untuk mendukung masyarakat terdampak bencana selama proses rekonstruksi. Selain itu, diperlukan adanya suatu sistem untuk memantau dan mengevaluasi proses rekonstruksi dengan menetapkan indikator keberhasilan yang tepat.

Pengamat kebencanaan dan akademisi UPN Veteran Yogyakarta, Eko Teguh Paripurno, mengatakan pemerintah diharapkan menerapkan prinsip BBB itu dalam merekonstruksi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pascabencana. Pasalnya, prinsip itu merupakan mandat global dari PBB yang perlu ditaati.

“Secara teori, prinsip yang harus dipegang pemerintah dan siapa pun pelaku rehabilitasi dan rekonstruksi atau pemulihan itu adalah ‘build back better, safer, and greener’. Ini mandat global. Bukan slogan, tapi kerangka kerja yang dimandatkan,” ujar Eko saat dihubungi Tirto pada Rabu (10/12/2025).

Menurut Eko, rekonstruksi semestinya dirancang untuk membuat wilayah terdampak bencana menjadi lebih baik, bahkan melampaui kondisi prabencana. Wilayah yang direkonstruksi pun harus menyiapkan mitigasi berbagai risiko bencana yang mungkin terjadi di masa depan.

Selain pemerintah dan lembaga terkait, proses rekonstruksi juga dapat melibatkan unsur masyarakat atau penyintas bencana. Itulah yang disebut sebagai community-driven reconstruction. Dengan begitu, para penyintas tidak hanya menjadi objek, melainkan juga subjek dalam proses rekonstruksi.

“Contohnya banyak ya. Antara lain [pascagempa] di Yogyakarta 2006. Bahkan sangat mungkin pemulihan itu difasilitasi oleh pemerintah, tapi dilakukan oleh warga. Lantas ada prinsip yang adil dan inklusif,” jelasnya.

Eko mengatakan, proses rekonstruksi juga harus memperhatikan kebutuhan dari kelompok masyarakat yang rentan, seperti anak-anak, perempuan, sampai difabel. Biasanya, kelompok rentan inilah yang paling terdampak oleh bencana.

Sehingga, desain infrastruktur yang dibangun kembali harus memfasilitasi kebutuhan para kelompok rentan. Eko menekankan bahwa rekonstruksi bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga ketepatan pembangunan. Dengan ketepatan, bukan hanya infrastruktur fisik yang pulih, tetapi juga aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan budaya.

Oleh karena itulah, dalam 100 hari pertama pascabencana, pengumpulan dan validasi data korban maupun fasilitas umum yang rusak menjadi hal yang sangat krusial. Data-data itu diperlukan guna menyusun kajian kebutuhan pascabencana atau post-disaster needs assement (PDNA).

“Jadi [data] itu harus fix dulu. By name by address. Di kelompoknya, kelompoknya biasanya kan rusak berat, sedang, ringan ya,” ucap Eko.

Faktor Kepemimpinan Krusial

Sementara itu, Ketua Umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI), Avianto Amri, menjelaskan bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasti membutuhkan dana yang tidak sedikit. Menurut estimasinya, proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Sumatra akan memakan dana setidaknya Rp60-80 triliun.

Proses rekonstruksi juga harus segera dimulai setelah operasi TDB selesai dilakukan. Menurut Avianto, pemerintah harus memastikan dana untuk keperluan rekonstruksi itu sudah tersedia atau setidaknya tidak butuh waktu lama untuk proses pencairan.

“Pak Presiden bilang, ‘kami sanggup untuk menanganinya,’ ya tandanya itu harus ada buktinya. Estimasi di awal mungkin proses rehabilitasi rekonstruksi ini akan memakan biaya sekitar Rp60 sampai 80 Triliun. Nah, ini harus bisa segera dipenuhi. Jangan sampai pemulihan itu tidak berjalan karena menunggu dananya cair,” tegasnya.

Menurut Avianto, pemerintah tidak bisa bergerak sendiri dalam melakukan rekonstruksi. Perlu kolaborasi dari berbagai lembaga negara, LSM, sampai dengan masyarakat setempat untuk bahu-membahu membangun kembali Sumatra.

Menurutnya, badan ad-hoc seperti BRR Aceh-Nias perlu dibentuk kembali dalam rekonstruksi pascabencana di Sumatra kali ini. Mengingat, wilayah yang terdampak bencana kali ini juga jauh lebih luas jika dibandingkan dengan peristiwa Tsunami Aceh 2004.

“Kita lihat wilayahnya jauh lebih besar dibandingkan Tsunami Aceh. 50-an kabupaten terdampak di tiga provinsi. Sehingga, pembentukan badan koordinasi yang bisa membantu untuk mengawasi, memandu, dan juga mengimplementasikan proses rehab-rekon itu penting,” urainya.

Yang sangat krusial dalam situasi darurat seperti ini, kata Avianto, adalah faktor kepemimpinan. Dia menegaskan bahwa para pejabat dari level daerah hingga pusat seharusnya menunjukkan kepemimpinan yang efektif dalam masa penanganan bencana ini. Sayangnya, dalam beberapa pekan ke belakang, dia menilai para pejabat belum menunjukkan efektivitas itu dan sering kali malah terkesan gelagapan.

Para pekerja kemanusiaan di lapangan sangat membutuhkan arahan yang jelas dari pimpinannya. Maka tanpa kepemimpinan yang efektif, koordinasi pengerahan bantuan dan pembangunan kembali wilayah-wilayah terdampak bencana tidak akan berjalan dengan maksimal.

“Pelajaran [dari bencana-bencana] sebelumnya itu tentang leadership. Bahwa para pimpinan-pimpinan kepala daerah, baik itu wali kota, gubernur, bahkan hingga sampai yang paling atas pun, presiden pun, dia harus siap dalam mengoordinasikan dan menangani bencana di daerah,” kata Avianto.

Avianto menambahkan, arahan dan koordinasi yang terpusat amat krusial dalam mengatur pendistribusian bantuan di Sumatra. Pasalnya, saat ini bantuan datang dari 300 sampai 400 lembaga kemanusiaan. Koordinasi yang baik akan meminimalisasi terjadi tumpang tindih pemberian bantuan antara pemerintah dan lembaga swasta.

Pendapat lain diungkapkan Direktur Eksekutif The Indonesian Institute (TII), Adinda Tenriangke Muchtar. Menurutnya, pembentukan lembaga khusus seperti BRR Aceh-Nias belum diperlukan. Pasalnya, keberadaan lembaga baru rentan membuat adanya tumpang tindih tupoksi antarlembaga.

Pemerintah saat ini sudah memiliki Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang memang ditujukan khusus untuk menangani bencana di lapangan. Jadi, ketimbang membuat suatu badan baru, Adinda menyarankan pemerintah untuk memaksimalkan proses rekonstruksi bencana melalui badan yang sudah eksis.

“Jangan sampai ada badan baru. Ia butuh anggaran baru, sementara sebenarnya existing resources itu bisa dimanfaatkan,” ucap Adinda kepada Tirto, Rabu (10/12/2025).

Kehadiran badan baru dengan komando yang sentralistik pun, menurutnya, justru akan membuat proses rekonstruksi tidak tepat sasaran. Baginya, pemerintah daerah harus tetap diberikan porsi peran untuk memulai proses rekonstruksi di wilayah mereka masing-masing.

Oleh karenanya, Adinda meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah saling berkomunikasi dengan efektif sehingga bantuan yang hendak dikirimkan bisa sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Pemerintah pusat disebutnya harus juga memikirkan untuk menerapkan realokasi anggaran dari beberapa program prioritas yang memiliki anggaran besar ke anggaran rekonstruksi pascabencana di Sumatra.

“[Anggaran] bisa diambil dari beragam pos. Termasuk, ketika berbicara soal [pos anggaran] lingkungan hidup, soal hutan, program strategis nasional. Atau, soal pertahanan dan keamanan yang porsinya juga lumayan [banyak],” ungkapnya.

Sebagai langkah untuk mempercepat penanganan dampak bencana di Sumatra, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mengatakan bahwa pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan turun langsung dan ikut menangani dampak bencana hidrometeorologi itu.

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, sebelumnya juga menyatakan bahwa penanganan bencana di Sumatra telah dilakukan sesuai standar status penanganan bencana nasional.

"Penanganannya [bencana Sumatra] sudah [standar] nasional," kata Pratikno saat konferensi pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Pusat, Rabu (3/12/2025).

Pratikno mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah meminta semua kementerian/lembaga di Kabinet Merah Putih agar fokus menangani bencana di Sumatra. Oleh karena itulah, menurutnya, pemerintah pusat tidak mempersoalkan status kebencanaan di Sumatra.

"Sekali lagi, penanganannya benar-benar penanganan full kekuatan secara nasional," ujarnya.

Sementara itu, Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, saat dihubungi Tirto pada Kamis (11/12/2025) siang mengatakan kondisi di Sumatra saat ini sudah relatif lebih baik jika dibandingkan dengan hari-hari awal usai terjadinya banjir bandang dan longsor.

Meski begitu, BNPB masih akan terus berfokus untuk menjalankan operasi TDB, sambil memenuhi berbagai kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak bencana.

“Kondisi di lapangan masih terus dalam penanganan, semua kementerian/lembaga, TNI-Polri, relawan, dan komponen bangsa lainnya sudah masuk, bekerja sama, bahu membahu, sehingga kondisi hari ini sedikit membaik dibandingkan dengan hari-hari pertama bencana,” tutur Suharyanto.

Proses Rekonstruksi Diperkirakan Tahunan

Menimbang kerusakan yang begitu masif, Ade dari PMI Sumatra Utara memperkirakan proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Sumatra Utara akan memakan waktu minimal dua tahun. Seturut pengalamannya, banyaknya infrastruktur dan fasilitas publik yang hancur serta akses jalan terputus menjadikan proses rekonstruksi pasti butuh waktu lebih lama.

“Saya rasa dua tahunan ini belum pulih. Karena kalau kita melihat, banyak jalan yang sudah hancur, jembatan yang sudah hancur, fasilitas umum juga hancur. Nah, itu tentu memerlukan waktu yang sangat lama,” terang Ade.

Ade menyebut PMI Sumatra Utara saat ini belum memulai proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Lembaganya masih fokus melakukan operasi TDB sesuai dengan instruksi dari pemerintah daerah setempat. Operasi TDB di Sumatra Utara pun sudah diperpanjang sampai dengan 14 hari ke depan.

Dia menjelaskan, dalam operasi TDB, PMI akan berfokus untuk melakukan evakuasi dan pertolongan pertama terhadap masyarakat yang terdampak bencana. Apabila situasi di lapangan belum kondusif, operasi itu biasanya akan terus diperpanjang. Setelahnya, barulah proses rehabilitasi dan rekonstruksi bisa dimulai.

“Kan ada [tahapan-tahapan] pascabencana, di situ masuk ke dalamnya rehabilitasi, rekonstruksi, atau pemulihan,” jelasnya.

Proses rekonstruksi disebutnya akan dijalankan dengan cara yang berbeda-beda, tergantung dengan tingkat keparahan dampak bencana di masing-masing wilayah.

Selain pembangunan kembali infrastruktur fisik, dalam proses rekonstruksi, PMI juga ikut memulihkan kembali kondisi psikis masyarakat penyintas bencana. Mempertimbangkan kondisi saat ini, PMI dia perkirakan masih akan membuka posko untuk pemulihan kondisi masyarakat dalam waktu satu sampai dua tahun.

Ade menekankan bahwa PMI tidak bisa bergerak sendirian saat menjalankan proses rekonstruksi. Koordinasi serentak antara pemerintah dan lembaga menurutnya menjadi kunci utama dari keberhasilan proses tersebut.

“Yang paling penting adalah duduk bersama. Pemerintah sama lembaga-lembaga terkait kerja sama untuk rekonstruksi,” tegasnya.

Dalam menjalankan proses rekonstruksi, Ade juga menegaskan bahwa pemerintah harus memastikan penataan ruang wilayah-wilayah terdampak bencana dilakukan dengan baik. Tata ruang yang baik diperlukan agar bencana serupa tidak terulang di kemudian hari.

Dia mencontohkan, saat pembangunan kembali rumah-rumah yang rusak, perlu diperhatikan standar bangunan seperti apa yang kuat untuk menghadapi bencana. Dengan menerapkan standar tertentu, risiko dampak bencana di masa depan bisa diminimalisasi.

“Semua bangunan, struktur bangunan, tentunya harus sudah mengikuti standar SNI-lah. Mungkin dari PUPR dan BNPB tuh ada standar-standarnya. Ketika daerah ini rawan longsor, misalnya, standar bangunan apa yang harus disesuaikan dengan risiko yang ada di daerah itu,” sebutnya.

Pencegahan Penyebaran Penyakit

Bicara tentang kondisi terkini penanganan bencana Sumatra, hidup para penyintas di posko-posko pengungsian belum sepenuhnya aman. Yang saat ini mesti diwaspadai adalah kerentanan pengungsi terserang sejumlah penyakit yang lazim merebak pascabencana, seperti demam, diare, gatal, hingga asma.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengungkapkan, di Sumatra Barat, misalnya, tercatat ada 376 kasus demam pada periode 25–29 November 2025. Mereka berasal dari lima kabupaten, yakni Pasaman, Pasaman Barat, Agam, Pesisir Selatan, dan Tanah Datar.

Jumlah itu juga menjadikan Sumatra Barat sebagai daerah dengan lonjakan kasus demam tertinggi.

"Sumatra Barat mencatat kasus demam tertinggi di antara tiga provinsi terdampak banjir dan longsor di Sumatra," ujar Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes, Agus Jamaludin, dalam keterangan resmi, Rabu (3/12/2025).

Selain demam, Agus menyebut adanya keluhan kesehatan lain, seperti myalgia sebanyak 201 kasus, gatal sebanyak 120 kasus, dispepsia sebanyak 118 kasus, ISPA sebanyak 116 kasus, hipertensi sebanyak 77 kasus, luka sebanyak 62 kasus, sakit kepala sebanyak 46 kasus, serta diare dan asma masing-masing 40 kasus.

Di Tapanuli Selatan, Sumatra Utara, kasus demam tercatat sebanyak 277 kasus, diikuti myalgia sebanyak 151 kasus, gatal 150 kasus, dispepsia 94 kasus, dan ISPA 96 kasus. Lalu, hipertensi ada 75 kasus, luka-luka 45 kasus, sakit kepala 23 kasus, diare 23 kasus, dan asma 3 kasus. Jumlah itu merupakan angka yang diperoleh dari 25 November hingga 1 Desember 2025.

Sementara itu, pada periode 25 hingga 30 November 2025, Kabupaten Pidie Jaya mencatat keluhan tertinggi kasus luka-luka 35 kasus, disusul ISPA 15 kasus, dan diare 6 kasus.

Studi Saatchi dkk. (2024) menjelaskan bahwa pascabencana banjir dan peristiwa siklon, wabah diare, leptospirosis, malaria, kolera, dan demam berdarah menjadi penyakit yang umum ditemukan di kalangan penyintas.

Saatchi dkk. menjelaskan status sosial ekonomi, pasokan air yang buruk, sanitasi dan kebersihan yang rendah, ketahanan pangan yang buruk, jenis kelamin, usia, pekerjaan, dan penyakit penyerta merupakan faktor risiko penting yang harus dipantau setelah bencana.

Untuk itu, Eko dari UPN Veteran Yogyakarta menegaskan, selain memperbaiki fasilitas dan infrastruktur, proses penanganan bencana Sumatra perlu mengetengahkan pencegahan penyebaran penyakit di posko-posko pengungsian. Salah satunya adalah dengan mengutamakan perbaikan fasilitas sanitasi yang sesuai dengan prinsip Water, Sanitation, and Hygiene (WASH).

Manajemen sampah di lokasi-lokasi pengungsian juga perlu untuk diatur dengan baik. Sehingga, sampah-sampah yang dihasilkan tidak kemudian memperburuk risiko para penyintas bencana terpapar penyakit.

“Air, sanitasi, higienis itu lebih penting sebenarnya dibanding kebutuhan infrastruktur yang lain itu. Karena, orang bisa tahan enggak makan sehari, tapi orang enggak bisa tahan BAB [buang air besar],” kata Eko.

Hal senada juga diungkapkan Avianto dari MPBI. Menurutnya, pendataan penyebaran penyakit di kalangan penyintas bencana amat penting. Para penyintas dengan kondisi khusus–seperti ibu hamil, lansia, sampai penderita penyakit bawaan–perlu didata dengan baik agar mereka bisa mendapatkan penanganan khusus.

Dengan pendataan yang komprehensif, penyaluran bantuan, seperti obat-obatan dan perlengkapan kesehatan lain, pun bisa berjalan optimal.

“[Dari pendataan, dilihat] apakah dia ada yang memiliki penyakit kronis, misalnya TBC, diabetes, sakit jantung. Karena, masing-masing warga mungkin memiliki kebutuhan yang spesifik. Itu juga memastikan orang-orang bisa mendapatkan obat-obatan yang mereka butuhkan,” kata Avianto kepada Tirto, Rabu.