Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, mengaku akan mengkaji terlebih dahulu penghapusan praktik alih kerja atau outsorcing yang diminta oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam pidato di peringatan Hari Buruh (May Day) sebelumnya, Prabowo meminta agar penghapusan itu dilakukan secepat mungkin.
"Pak presiden sudah menyampaikan, tentu kemudian kami harus mengkaji ya. Kita harus mengkaji, nanti kita harus laporkan ke pak presiden. Pak Presiden menyampaikan akan dihapuskan secepat-cepatnya, tapi juga realistis. Itu yang nanti kita akan minta," ucap Yassierli di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (2/5/2025).
Dia menjelaskan, sistem outsourcing memang tidak menjamin peningkatan karir bagi para pekerja. Sistem itu, kata Yassierli, juga tidak memberikan peningkatan kemampuan kepada para pekerja.
Yassierli menerangkan, dari berbagai hal yang menjadi pekerjaan rumah (PR) sistem outsorcing, memang evaluasi dan pengkajian perlu dilakukan. Tentunya hal itu akan melibatkan para pemilik usaha yang memang menggunakan sistem outsorcing.
"Kemarin itu pasal yang masuk yang di Keputusan MK. Jadi tentu kita akan berangkat dari regulasi. Tadi ada harapan Pak Presiden, regulasi. Tentu nanti prosesnya juga harus meaningful participation ya. Dan itu juga nanti menjadi bagian dari undang-undang kepedulian yang baru," ujar Yassierli.
Diketahui, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan menghapus sistem praktik alih kerja atau outsourcing yang kerap digunakan perusahaan untuk efisiensi anggaran. Dia akan meminta Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang akan dibentuknya dalam waktu dekat, untuk mempelajari mekanisme penghapusan sistem kerja outsourcing di Indonesia.
"Saudara-saudara sekalian saya juga akan meminta Dewan Kesejahteraan Nasional, bagaimana caranya secepat-cepatnya menghapus outsourcing," kata Prabowo dalam peringatan Hari Buruh Internasional di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/5/2025).
Meski demikian, Prabowo berharap penghapusan outsourcing tetap mengakomodasi para pengusaha dan investor yang berinvestasi di Indonesia. Menurutnya, pemerintah harus bersikap realistis dalam mengatur pembahasan outsourcing karena khawatir mereka akan angkat kaki dari Indonesia jika sistem tersebut dicabut tanpa solusi.
"Tapi kita juga harus menjaga kepentingan para investor-investor, juga kalau mereka tidak investasi tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja," kata dia.
Sebagai tindak lanjut, Prabowo akan mempertemukan para pimpinan buruh dengan pimpinan perusahaan untuk membahas sistem kerja dan nasib para buruh.
Penulis: Ayu Mumpuni
Editor: Dwi Aditya Putra
