tirto.id - Perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 ke-17 segera berlangsung dalam hitungan hari. Provinsi Bali mulai bersolek bersiap menyambut para pemimpin negara dan jajarannya di acara puncak G20 yang digelar pada 15-16 November 2022.
Meski semua persiapan sudah berjalan, namun belum semua negara memberi konfirmasi kehadirannya. Salah satunya pimpinan tertinggi Rusia dan Ukraina yang merupakan tamu spesial dan menjadi sorotan dunia karena konflik kedua negara.
Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy telah menegaskan tidak akan hadir ke KTT G20 jika ada Presiden Rusia, Vladimir Putin.
“Posisi pribadi saya dan posisi Ukraina adalah jika pemimpin Rusia ambil bagian atau hadir, maka Ukraina tidak hadir. Kita lihat saja kedepannya seperti apa,” kata Zelenskyy dalam konferensi pers di Kyiv, Ukraina pada Kamis (3/11/2022) dilansir dari Reuters.
Melalui cuitan Twitter, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina, Oleg Nikolaenko mengungkapkan, Rusia harus keluar G20 atau kelompok dengan penghasilan ekonomi terbesar. Menurut Nikolenko, Rusia bertanggung jawab atas kematian warga sipil Ukraina akibat hantaman rudal yang hingga saat ini masih belum berhenti ditembakkan oleh Rusia.
“Dengan tangan berlumuran darah, dia tidak boleh duduk satu meja dengan para pemimpin dunia. Undangan Putin ke KTT Bali harus dicabut, dan Rusia dikeluarkan dari G20," tulis Nikolenko, Selasa (1/7/2022).
Tidak hanya Ukraina, rivalnya yaitu Rusia juga belum mengonfirmasi kehadiran Vladimir Putin dalam acara itu. Mendekati acara, belum ada keputusan jelas nan tegas soal konfirmasi kehadiran Putin atau delegasi yang akan mewakili.
Akan tetapi, Duta Besar Federasi Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Vorobyeva telah menyiapkan protokol untuk menyambut Putin di Bali. Bilamana pemimpin negara tersebut hadir.
“Namun ini bukan berarti ada keputusan yang telah diambil. Kami telah mengetahui hotel apa yang dipersiapkan karena jika presiden tidak datang, dia akan tetap mengirimkan perwakilan. Jadi kami masih akan membutuhkan hotel," kata Vorobyeva dilansir Antara.
Sejumlah upaya Pemerintah Indonesia agar kedua pemimpin negara, baik Volodymyr Zelenskyy atau Vladimir Putin bisa hadir ke KTT G-20 telah dilakukan. Presiden Joko Widodo dikabarkan kerap menghubungi kedua presiden tersebut secara langsung melalui sambungan telepon.
Melalui Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi mengonfirmasi bahwa para pemimpin negara G20 akan hadir dalam KTT tersebut. Namun tidak ada jumlah spesifik yang disebutkan dan siapa saja presiden atau perdana menteri yang hadir.
Selain itu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah menambahkan, Pemerintah Republik Indonesia tidak memungkinkan untuk menghapus Rusia dari daftar tamu G20 di Bali. Sejumlah upaya diplomasi sedang diupayakan agar semua tamu undangan diharapkan bisa datang.
“Sebagai presiden G20, inklusifitas adalah salah satu prinsip yang Indonesia kedepankan,” kata dia.
Menguji Keseriusan Indonesia Pertemukan Rusia & Ukraina di Meja KTT G20
Telepon demi telepon Jokowi kepada Putin kian menunjukkan hasil. Salah satunya adalah terbukanya blokade Rusia pada jalur pelayaran kapal ekspor pangan dari Ukraina ke pasar dunia melalui Laut Hitam. Kawasan itu sebelumnya sempat ditutup imbas pertempuran Rusia dan Ukraina yang mengakibatkan ekspor impor pangan terhenti.
Meski berhasil membuka pintu pangan dari Rusia, bahkan sebelum acara G20 dimulai, namun Indonesia masih belum berhasil mendamaikan kedua negara tersebut. Indikasinya adalah serangan dan situasi perang masih belum terkendalikan. Puncaknya, Zelenskyy enggan hadir bila ada Rusia di forum yang sama.
Dosen Hubungan Internasional dari Universitas Darussalam Gontor, Dini Septyana menyebut, absennya Ukraina dari KTT G20 bukanlah wanprestasi. Menurutnya upaya damai Ukraina dengan Rusia bukan fokus utama dalam acara G20. Mengingat sejarahnya G20 adalah pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral dari negara anggotanya.
“Hal yang biasa untuk suatu negara untuk tidak menghadiri suatu konferensi,” kata dia.
Dini juga menyebut pemerintah Indonesia masif mencari dukungan dari negara lain. Dikarenakan kepentingan Indonesia dalam mendamaikan Ukraina dan Rusia juga sejalan dengan keinginan negara lainnya: Upaya menyelamatkan dari resesi global akibat perang Ukraina-Rusia.
“Upaya mendamaikan ini lebih pada kepentingan untuk mengembalikan stabilitas ekonomi global. Indonesia jelas mengalami tekanan terkait resesi global dengan mengupayakan perdamaian, setidaknya menjadi salah satu solusi yang ditawarkan,” kata dia.
Di sisi lain, Dosen Hubungan Internasional Universitas Airlangga, Radityo Dharmaputra menyebut, Indonesia masih terlalu berpihak kepada Putin. Salah satu indikasinya adalah atensi publik Indonesia yang cenderung mengagumi Putin karena penampilannya di media massa. Sehingga bukan hal sulit bagi Indonesia untuk meminta Rusia membuka jalur Laut Hitam agar bisa dilalui oleh kapal pengangkut pangan dari Ukraina.
Radityo meminta pemerintah selaku penyelenggara agar tegas membuat poin-poin pembahasan untuk menuju perdamaian. Sehingga tidak hanya sekadar mempertemukan, lalu 'lepas tangan' tanpa berpartisipasi secara mendalam.
“Tapi, sampai detik ini, tidak ada kabar apa pun soal proposal perdamaian Indonesia," tegasnya.
Ia juga meminta pemerintah peka dan memahami komunikasi orang barat dalam berkompromi dan negosiasi. Menurut dia, posisi Zelenskyy akan sangat sulit untuk duduk satu meja dengan Putin. Walaupun yang dibicarakan adalah nasib perdamaian. Mengingat Zelenskyy adalah ikon perlawanan rakyat Ukraina terhadap Rusia.
“Sayangnya, saya yakin pemerintah Indonesia hanya akan mengatakan ‘kecewa, namun memahami posisi Zelenskyy.’ Intinya, ‘kami sudah undang, kami sudah upayakan, namun ternyata mereka yang tidak mau,’” kata Radityo.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Abdul Aziz
