Menakar Dampak Politik Muktamar NU Mundur akibat PPKM Level 3

Oleh: Andrian Pratama Taher - 21 November 2021
Dibaca Normal 3 menit
Akibat penerapan PPKM Level 3, Muktamar NU akan diundur, apa saja dampaknya ke perpolitikan nasional?
tirto.id - Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama (Muktamar NU) yang digelar pada 23-25 Desember 2021 kemungkinan ditunda. Hal tersebut merespons rencana pemerintah yang ingin menerapkan PPKM level 3 di seluruh wilayah Indonesia demi mencegah penyebaran pandemi COVID-19 saat Hari Raya Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Sekjen Pengurus Besar NU (PBNU) Helmy Faisal mengaku PBNU akan menunda Muktamar PBNU yang berlangsung pada saat PPKM darurat. Namun, ia belum menentukan tanggal meski ada suara yang ingin kegiatan Muktamar berlangsung pada hari baik di tahun 2022.

"Maka, dalam konteks itu, PBNU nanti akan memutuskan jadwalnya kapan, meskipun sudah banyak aspirasi yang menyampaikan aspirasi bahwa hendaknya diundur bertepatan dengan hari baik, yaitu pada 31 Januari 2022, di mana bertepatan dengan harlah NU," kata Sekjen PBNU, Helmy Faishal Zaini saat dihubungi, Kamis (18/11/2021).

Helmy lantas menegaskan, keputusan penundaan bisa diambil sebagaimana hasil musyawarah nasional (Munas) maupun Konbes NU. Dalam rapat tersebut, Helmy menyebut bahwa PBNU bisa mengambil keputusan jika ada hal mendesak. Namun, ia mengatakan bahwa waktu muktamar akan diputuskan oleh para pengurus.

"Waktu tepatnya kapan, nanti akan diputuskan oleh Ketua Umum dan Sekjen PBNU, Rais Aam dan Khatib Aa," ujar Helmy.

Ketua Panitia Muktamar Ke-34 NU KH M Imam Aziz mengaku belum ada keputusan untuk perubahan tanggal muktamar akibat kebijakan pemerintah yang ingin menerapkan PPKM level 3 di hari muktamar.

“Sampai saat ini, belum ada keputusan apakah Muktamar diajukan sebelum 24 Desember atau diundur setelah 2 Januari 2022,” ujarnya pada Kamis (18/11/2021).

Imam menjelaskan bahwa berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional (Munas) dan Konferensi Besar (Konbes) NU yang dilaksanakan pada 25-26 September 2021 lalu, pelaksanaan muktamar akan mematuhi keputusan Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 di tingkat nasional maupun daerah setempat.

Imam juga menegaskan bahwa keputusan penyelenggaraan Muktamar akan ditetapkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Pada prinsipnya, panitia akan melaksanakan keputusan yang ditetapkan PBNU. “Panitia Muktamar siap melaksanakan keputusan PBNU,” katanya.

Terpisah, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj juga menegaskan belum ada pembahasan untuk mengubah waktu muktamar akibat kebijakan pemerintah. Ia menegaskan bahwa internal PBNU akan menggelar musyawarah terbatas sebelum mengambil sikap tentang potensi perubahan waktu muktamar.

"Akan kami rapatkan dulu. Kami musyawarah terbatas bersama Rais 'Aam, Katib 'Aam, dan Sekjen," ujar Ketum PBNU Said Aqil Sirodj dalam keterangan terulis yang diterima di Jakarta, Jumat (19/11/2021) dilansir dari Antara.

Said menegaskan, PBNU akan patuh dengan keputusan pemerintah jika memang ada perubahan kebijakan dalam penanganan pandemi di tanggal Muktamar PBNU.

"Prinsipnya kita menghormati keputusan pemerintah," imbuhnya.

Menurut Kiai Said, sebagaimana diktum putusan Konbes NU, rapat inilah yang akan memutuskan perubahan waktu Muktamar manakala kondisi belum memungkinkan terkait perkembangan COVID-19. Ia pun menegaskan masa kepengurusan tetap berjalan meski muktamar ditunda.

"(Soal masa khidmat) Tidak ada masalah. Putusan konbes mengatakan, masa khidmat PBNU berlaku sampai terlaksananya Muktamar ke-34. Jelas ya," kata Said.



Dampak Muktamar PBNU Ditunda


Peneliti politik dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo Jati menilai ada keuntungan politik jika Muktamar PBNU yang juga pemilihan Ketum PBNU ditunda. Mundurnya waktu bisa membuat para caketum punya waktu lebih banyak dalam menjaring pendukung.

"Yang jelas iya, karena setiap caketum akan intensif safari ke berbagai pesantren untuk minta restu kiai dan santrinya dan juga silaturahmi ke berbagai badan otonom NU untuk mendapatkan dukungan. Karena faktor primordial seperti genealogis ini cukup kental dalam menentukan kemenangan caketum," kata Wasisto kepada Tirto, Kamis.

Wasisto menuturkan, waktu yang mundur juga akan membuat pemilih akan menimbang ulang kandidat yang dipilih dan hanyut dalam narasi politik. Sebagai catatan, beberapa analis politik sempat memberikan pandangan kandidat yang layak menjadi Ketua Umum PBNU selain Said Aqil yakni Yahya Cholil Staquf dan Marzuki Mustamar. Selain itu, ada pula politikus yang mendorong eks Wapres Jusuf Kalla untuk ikut dalam bursa Ketum PBNU.

Dalam pandangan Wasisto, Said Aqil masih menjadi kandidat terkuat. Ia beralasan, NU banyak mendapatkan akomodasi politik dari pemerintah terutama bantuan pendanaan ke berbagai badan otonom NU, peresmian hari santri, hingga alokasi jabatan tertentu bagi warga NU selama kepemimpinan Said Aqil.

Sementara itu, dosen Komunikasi Politik Universitas Padjajaran Kunto A. Wibowo sepakat bahwa ada dampak yang muncul jika muktamar mundur. Kemunduran waktu akan membuat para paslon lebih bergerilya dalam menggalang dukungan sehingga kondisi muktamar berpotensi tidak dengan banyak calon.

"Menurut saya ini membuka peluang lobi-lobi terhadap pemilik suara dari paslon-paslon yang ada dan melakukan gerilya lebih lama dan nanti kita bisa melihat nanti pasangan bakal calon lebih mengerucut dengan semakin lamanya waktu yang ada menjelang muktamar," kata Kunto, Kamis.

Kunto bahkan menambahkan, "Ini memungkinkan terjadinya manuver-manuver politik di internal PBNU terkait siapa yang akan terpilih jadi Ketum PBNU maupun Rais Aam".



Kursi Ketum PBNU Ketat Diperebutkan


Lantas apakah pemunduran pemilihan Ketum PBNU akan mempengaruhi posisi politik nasional? Kunto mengamini meski tidak 100 persen berdampak. Ia beralasan, efek muktamar justru akan menjadi parameter bagi politik nasional dalam melihat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

"Secara politis itu sangat menentukan langkah PKB mau kemana dan untuk calon-calon presiden lain misalnya ini juga jadi peluang atau potensi untuk melihat apakah NU akan tidak ke politik praktis atau justru sangat praktis politiknya setelah Muktamar NU ini," kata Kunto.

Kunto lantas mengingatkan bahwa pemerintah tidak menutup kemungkinan untuk intervensi dalam Muktamar PBNU. Ia beralasan, PBNU telah terbukti menjadi benteng kuat Jokowi dalam Pilpres 2019 sehingga pasti diatensi. Hal ini tidak terlepas dengan ultimatum Said Aqil soal istana agar netral dan dijawab Istana.

Serupa, Wasisto juga menilai kursi Ketum PBNU penting dalam politik nasional. Ia beralasan, kursi ini bisa menjadi kursi batu loncatan untuk karier tertinggi seperti upaya (alm.) KH Abdurrahman Wahid maju sebagai capres maupun (alm.) KH Hasyim Muzadi sebagai cawapres Megawati di 2004. Kemudian posisi Said Aqil yang kini mendapat kursi strategis di pemerintah sebagai Komisaris KAI maupun bagian pengarah BPIP.

"Karena dua faktor utama itulah yang secara politis membuat posisi Ketum PBNU menjadi posisi vital yang krusial diperebutkan. Oleh karena itulah faktor genealogis dan sanad keilmuan menjadi syarat mutlak nahdliyyin dalam memilih calonnya," kata Wasisto.

Wasisto lantas mengkorelasikan kedekatan antara pemerintah dengan ungkapan keras Said Aqil tentang permintaan pemerintah untuk tidak ikut campur dalam kasus Muktamar. Ia menilai, kedekatan memang sudah ada antara pemerintah dan PBNU, tetapi Said Aqil ingin agar NU tetap menjadi organisasi mandiri.

Ia memprediksi bahwa ada kemungkinan Muktamar akan berjalan lebih cepat dari jadwal. Hal tersebut, kata Wasisto mengacu pada sejumlah kejadian dalam pelaksanaan kegiatan Munas PBNU beberapa waktu lalu.

"Kalau mengacu pada perhelatan Munas Alim Ulama NU yang digelar dua hari pada pertengahan September kemarin, bisa jadi tanggalnya maju dan dipersingkat dengan hanya menunjuk delegasi yang diundang tanpa bawa massa banyak," kata Wasisto.


Baca juga artikel terkait MUKTAMAR NU atau tulisan menarik lainnya Andrian Pratama Taher
(tirto.id - Politik)

Reporter: Andrian Pratama Taher
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Maya Saputri
DarkLight